Diduga Tak Penuhi Persyaratan Seleksi Sekda Garut Diulang

0
24 views
Ilustrasi.

Garut News ( Kamis, 09/08 – 2018 ).

Ilustrasi.

Kini banyak kalangan memertanyakan pembatalan seleksi Sekda Kabupaten Garut, padahal selama ini berlangsung sarat menyedot energi, dan waktu. Bahkan proses seleksi pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemkab setempat tersebut, menelan biaya negara tak sedikit.

Pembatalan itu pun diduga kuat lantaran teguran “Komite Aparatur Sipil Negara” (KASN) terhadap Pemkab akibat proses digelar tak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk proses pembentukan Panitia Seleksi (Pansel)-nya.

Hal ini juga dikuatkan terbitnya pengumuman Bupati bernomor 800/2383/BKD tertanggal 1 Agustus 2018 tentang Pembatalan Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Garut 2018.

Pada surat tersebut dinyatakan, terkait pengumuman Nomor 001/X-06/Pan-Selter-JPTPGrt/2018 tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Garut 2018 tertanggal 28 Juni 2018, dibatalkan dan akan segera dilakukan pengumuman kembali.

Hal itu merujuk Peraturan Ketua KASN RI Nomor 9/2016 tentang Pedoman Penilaian Kualitas Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pelaksanaan pengisian Jabatan Sekda Garut melalui seleksi terbuka dan kompetitif, sekaligus mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah, harus memenuhi kriteria atau indikator ditetapkan.

“Ini sangat disayangkan. Semestinya hal ini tak perlu terjadi, jika peraturan perundang-
undangan mengenai mutasi rotasi termasuk pengangkatan Sekda berikut pembentukan Panselnya benar-benar dipedomani. Bukan kepentingan politis dikedepankan. Sehingga terkesan kejar target. Ini preseden buruk bagi pengelolaan pemerintahan,” sesal Ketua DPD Laskar Indonesia Garut Dudi Supriadi.

Dia pun mengingatkan, adanya pembatalan seleksi Sekda ini, tak hanya
prosesnya kembali ke nol, namun Pemkab Garut juga harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pembiayaannya secara transparan, dan akuntabel.

Sebab, dana digunakan tak sedikit. Dana tersebut juga hakikatnya milik rakyat yang
diamanatkan pengelolaannya pada ASN.

“Biaya Pansel, biaya publikasi di media massa, itu habis berapa ? Harus jelas ! Anggaran
negara habis untuk sesuatu tak menghasilkan apa-apa, itu kan mubazir ? Sementara rakyat bersusah susah diharuskan bayar pajak,” tandas Dudi.

Bupati Rudy Gunawan menyebutkan, seleksi calon Sekda Garut dibatalkan karena ada
syarat belum terpenuhi. Salah satunya keharusan Pansel terwakili perwakilan pejabat Pemprov Jabar.

“Pemda saat ini tak akan ikut campur dalam mekanisme seleksi calon Sekda karena sepenuhnya ditangani Panitia Seleksi setelah seleksi pencalonan Sekda kemarin dibatalkan disebabkan adanya syarat-syarat yang belum terpenuhi. Salah satunya Pansel harus terwakili oleh perwakilan dari Pejabat Provinsi,” katanya, usai melantik Yatie Rochayatie (Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan) selaku Penjabat Sekda menggantikan Uu Sapudin (Kepala Dinas PUPR) pada Apel Gabungan ASN di Lapang Apel Setda Garut Jalan Pembangunan, Rabu (8/7/18).

Dengan demikian, kata Rudy, tahapan proses seleksi calon Sekda Garut saat ini kembali ke nol. Pendaftaran calon Sekda yang sudah berlangsung sebelumnya pun secara otomatis dibatalkan.

”Adapun mereka mau mendaftar lagi, atau tidak, kita serahkan kepada yang bersangkutan. Bisa bertambah, atau berkurang. Yang jelas, dari nol lagi, dan diserahkan sepenuhnya kepada Pansel,” katanya pula.

********

NZ/Fotografer : John Doddy Hidayat.