Di Garut Terindikasi Merebak Pungutan Beralibi “Commitment Fee”

by

Garut News ( Kamis, 11/09 – 2014 ).

Foto Ilustrasi. (John Doddy Hidayat).
Foto Ilustrasi. (John Doddy Hidayat).

Terdapat kalangan pengusaha jasa kontruksi/rekanan beberapa asosiasi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, didera kekecewaan berat.

Lantaran, terindikasi kuat adanya pungutan beralibi “commitment fee” pada kegiatan penunjukan, dan pemilihan langsung bersumberkan dana Banprov Jabar melalui APBD kabupaten setempat Tahun Anggaran 2014.

Sedangkan nilai commitment fee kudu disetorkan para rekanan atas kegiatan diterimanya,  mencapai sekitar dua persen di luar nilai kontrak kegiatan.

Informasi diperoleh, commitment fee wajib dipenuhi para rekanan itu dipatok tanpa pernyataan tertulis.

Rata-rata fee harus disetorkan rekanan bisa mencapai Rp4 juta setiap kegiatan.

Ini pun setelah dipotong dari beban nilai kontrak maupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 12,5% ditarik dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab, guna disetorkan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA.

“Pungutan jtersebut jelas sangat memberatkan rekanan. Jika dibiarkan, dikhawatirkan dapat berdampak pada kualitas pekerjaan dilaksanakan,” kata salah seorang pengurus asosiasi jasa konstruksi yang enggan disebutkan namanya, Kamis (11/09-2014).

Dikemukakan, sempat mendapat pengaduan sejumlah kontraktor terlibat pada kegiatan penunjukan dan pemilihan langsung.

Kegiatan-kegiatan bernilai di bawah Rp200 juta itu, antara lain berupa pekerjaan perbaikan jalan, dan saluran.

Diperparah lagi, nilai pungutannya tak bergantung pada nilai kegiatan melainkan dipukul rata.

Baik kegiatan bernilai Rp200 juta atawa Rp150 juta.

Dikatakan, alasan fee dua persen itu harus dikeluarkan rekanan demi memudahkan pencairan dana Banprov ke Biro Keuangan Pemprov Jabar.

Termasuk pengamanan apabila diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jabar.

Keluhan senada dikemukakan Yoyo, salah seorang kontraktor. Dia kemukakan, pungutan dua persen atas kegiatan penunjukkan dan pemilihan langsung dana Banprov ini, langsung disetorkan pada masing-masing bendahara SKPD, semisal Dinas Binamarga, Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP), dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim).

Dana pungutan commitment fee itu, kemudian diserahkan ke DPPKA.

’’Kami sendiri belum menyetorkan uang commitment fee ini lantaran harus jelas dulu, untuk kepentingan apa ? Ini dibayarkan melalui bendahara dinas, dan kudu dilunasi setelah pekerjaan selesai,” ungkapnya pula.

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengaku kaget, saat dikonfirmasi adanya informasi pungutan beralibi commitment fee tersebut.

Helmi bahkan juga menyatakan bakal membongkar kebenaran kasus ini, katanya.

“Saya akan panggil Kepala DPPKA mengenai isu ini. Sebab jika benar terjadi, ini pelanggaran,” katanya pula.

Sebelumnya juga dikonfirmasi, Kepala DPPKA Totong mengaku pula dirinya dipanggil Wakil Bupati mengenai persoalan tersebut.

tetapi seperti halnya Helmi, Totong pun mengaku kaget lantaran baru mendengarnya, kata dia.

“Tetapi saya akan melakukan investigasi benar atau tidaknya. Saya juga akan panggil tiga SKPD ini untuk klarifikasi,” janjinya.

*******

Noel, Jdh.