Di Garut Terindikasi Merebak Marak “BTS” Ilegal

Garut News ( Jum’at, 07/03 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).

Penduduk Kampung Sagaranten RT/RW 13 Kelurahan Regol di wilayah Kecamatan Garut Kota, memprotes keras keberadaan menara BTS pada lingkungan mereka.

BTS itu, katanya berlokasi persis samping rumah dinas Bupati, Pamengkang Gedung Pendopo Garut.

Lantaran selain terindikasi tak berizin, masyarakat juga khawatir terjadi peristiwa tak diinginkan, bisa merugikan warga, di antaranya kemungkinan BTS tersebut runtuh tak diduga.

“Serta paparan radiasi bisa ditimbulkannya”

“Kami cek, ternyata tower di Sagaranten itu sama sekali tak pernah ada izin warga. Kami minta Pemkab Garut bertindak tegas. Bongkar bangunannya, dan perusahaan bertanggung jawab kudu diberikan sanksi sebab melanggar,” ungkap Dadang Ch, Koordinator LSM Pro Demokrasi, saat mendampingi penduduk beraudensi dengan anggota legislatif di Ruang Aspirasi DPRD, Kamis (06/03-2014).

Pada pertemuan terungkap pula, pembangunan menara BTS di Garut diindikasikan tak terkendali, bahkan banyak melanggar ketentuan.

Misalnya di Kecamatan Kersamanah terdapat empat BTS dibangun pada salah satu desa.

Malahan terdapat menara BTS dibangun di atas tanah carik desa bermasa kontrak 2008-2020.

Terkait menara BTS di Sagaranten, Kabid Telekomunikasi Dishub Garut, Nandi menegaskan, pihaknya tak pernah merekomendasikan pembangunan BTS di Sagaranten itu.

Dia juga beralibi, kewenangan pembangunan menara BTS terdapat pada dinas lain, katanya.

Ungkapan senada ditandaskan Kabid Perizinan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Yudi Guntara.

“Kita sama sekali belum pernah memberikan rekomendasi atawa izin atas menara BTS di Sagaranten samping Pendopo ini,” katanya pula.

Anggota Komisi B DPRD Ade Suryana Hermanto meminta Pemkab segera menyikapi persoalan ini, dan menindak tegas berdirinya menara BTS di Sagaranten.

“Jika ada niat baik perusahaan pada masyarakat, tentu enggak ada persoalan. Izin itu tak serta merta keluar dari pemerintah kalau tak ada persetujuan tetangga. Kalau berdasarkan Perda Nomor 13/2008, penyedia menara atawa kontraktor melanggar bisa dikenai sanksi administrasi berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atawa pencabutan ijin sekaligus,” ujarnya.

Widi, Sales Operasional PT Telkomsel Garut berkilah, menara BTS di Sagaranten dibangun memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

“Kita dilarang melakukan pembangunan secara langsung. Lalu kita gunakan pihak ketiga, itu pun BTS mobile. Kami tak bisa memutuskan menjawab sekarang. Karena kedatangan kami ke sini hanya menyerap informasi apa di lapangan, nanti dibawa ke manajemen. Kalau kita dianggap melanggar, kita proses. Tak ada masalah,” kata Widi.

*****

Noel, JH.

Related posts