Dewan Pendidikan Ingatkan Bupati Realisasikan Pendidikan Gratis

0
12 views

“Dewan Pendidikan : Diperlukan kemampuan dan komitmen Pemkab Garut, apabila tak bisa merealisasikannya, berarti mengingkari janji bahkan secara moral tak konsisten”

Garut News ( Senin, 13/10 – 2014 ).

Komar. M
Komar. M

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, H. Komar Mariuna, M.MPd mengingatkan Gubernur Jawa Barat beserta Bupati Rudy Gunawan agar bisa merealisasikan program “pendidikan gratis”.

“Mereka telah berjanji bisa merealisasikan pendidikan gratis,” ungkap Komar kepada Garut News di Kantor Dewan Pendidikan kabupaten setempat, Senin (13/10-2014).

Dikemukakan, hingga kini pendidikan masih belum gratis pada tingkat SMA, SMK serta MA, katanya.

Sedangkan berdasar standar tertuang pada Permendikbud Nomor 69/2009 terkait pemenuhan kebutuhan operasional, terdapat standar biaya operasional non personil.

Sehingga operasional SMA, SMK dan MA bisa dipenuhi dari “Biaya Operasional Sekolah” (BOS) non personil.

Tetapi intensitas pemenuhan kebutuhan setiap satuan pendidikan selama ini, kadangkala melebihinya lantaran tuntutan kualitas atawa mutunya.

Meski standar pelayanan minimalnya, bisa cukup terpenuhi dari BOS, katanya pula.

Sehingga kata Komar pula, diperlukan terdapatnya tambahan biaya pendidikan, di Kabupaten Garut pada kisaran Rp500 ribu hingga Rp900 ribu per siswa per tahun.

Dalam artian tambahan biaya pendidikan sekitar Rp500 ribu untuk SMA dan MA, serta tambahan sekitar Rp900 ribu bagi SMK.

Maka jika hendak merealisasikan pendidikan gratis, Pemkab Garut kudu mengganti pemenuhan kebutuhan tambahan biaya pendidikan berkisar Rp500 ribu hingga Rp900 ribu per murid setiap tahun.

Atawa sedikitnya mencapai Rp65 miliar setiap tahunnya nilai subsidi dari Pemkab Garut, sehingga masyarakat tak lagi perlu membayar biaya pendidikan, ujar komar.

Mengenai pemenuhan kebutuhan investasi pendidikan berupa pembangunan atawa penambahan sarana prasarana gedung dan lainnya, bisa dipenuhi dengan pola subsidi silang dari orangtua murid berkondisi ekonomi menengah ke atas.

Namun jika Pemkab Garut pun tak mampu menyubsidi biaya tambahan pendidikan berkisar Rp500 ribu hingga Rp900 ribu per murid per tahun, kini dipertanyakan kemampuan Pemkab sebenarnya berapa?.

“Karena itu, kini sangat diperlukan kemampuan dan komitmen Pemkab Garut, apabila tak bisa merealisasikannya, berarti mengingkari janji bahkan secara moral tak konsisten,” tandas Komar.

Dewan Pendidikan dipastikan senantiasa mengawasi kebijakan, sekaligus mengawasi Pemkab Garut di bidang pendidikan, antara lain mengenai regulasi maupun implementasinya.

Dikemukakan pula, masyarakat sebagai pengguna juga penyelenggara pendidikan, mendambakan biaya pendidikan terjangkau, merata dan berkeadilan, apalagi pendidikan gratis sebagai janji Bupati Garut terpilih.

Sedangkan Dewan Pendidikan, mereprentasikan masyarakat guna mengekpektasi harapan mereka termasuk terhadap pendidikan tinggi, berkualitas dan terjangkau biayanya.

******

Esay/Foto : John Doddy Hidayat.