Garut News ( Rabu, 02/12 ).
Penyidik KPK tak perlu ragu membongkar tuntas kasus suap Rudi Rubiandini.
Mantan Kepala “Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi” (SKK Migas) ini tentu tak bermain sendiri.
Banyak tokoh penting diindikasikan terlibat, termasuk anggota DPR dari Partai Demokrat.
Rudi, juga mantan Wakil Menteri ESDM, diduga menerima suap US$ 900 ribu dari Simon Gunawan Tanjaya, petinggi PT Kernel Oil Indonesia.
KPK menetapkan Rudi dan Simon sebagai tersangka.
Pelatih golf Rudi, Deviardi, dituduh menampung setoran perusahaan migas, pun dijerat.
Belum lama ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik diperiksa untuk kasus sama.
Kendati KPK hanya memanggilnya sebagai saksi, diharapkan langkah ini mengarah pada pengusutan lebih jauh.
Apalagi, ajudan Sang Menteri, I Gusti Putu Ade Pranjaya, merupakan saksi penting, dicegah ke luar negeri.
Jero, juga Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, jelas disorot.
Sulit membayangkan ia tak tahu-menahu praktek kotor di SKK Migas.
Posisinya amat sentral lantaran Ketua Komisi Pengawas SKK Migas.
Sebagai Menteri ESDM, ia juga atasan sekretaris jenderal kementerian ini, Waryono Karno, dicegah pergi ke luar negeri.
Waryono dicurigai lantaran penyidik KPK menemukan uang US$ 200 ribu di ruang kerjanya, diduga suap.
KPK semestinya tak sulit mengungkap teka-teki duit di ruang kerja Waryono.
Begitu pula mengusut keterlibatan Ketua Komisi Energi DPR Sutan Bhatoegana.
Kepada penyidik KPK, Rudi mengaku diminta Sutan menyiapkan hadiah hari raya untuk anggota DPR.
Rudi pun menugasi Deviardi mengumpulkan dana.
Duit US$ 300 ribu kemudian diperoleh dari Simon.
Sebanyak US$ 200 ribu dari uang itu diberikan Rudi pada Sutan melalui anggota Komisi Energi dari Fraksi Demokrat, Tri Yulianto.
Terseretnya nama pejabat, dan politikus dari Partai Demokrat pada kasus Rudi tentu bukan kebetulan.
Selama ini Kementerian ESDM-termasuk SKK Migas-seolah menjadi jatah Demokrat.
Partai lain, seperti PKS, memegang pos beda, antara lain Kementerian Pertanian.
Jangan heran apabila skandal suap kuota impor sapi di kementerian ini, kemudian menyeret banyak tokoh PKS.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, juga Ketua Umum Partai Demokrat, seharusnya malu.
Ia tampak kedodoran mencegah korupsi merajalela di lingkungan kabinet, dan di partainya sendiri.
Sebelumnya, Partai Demokrat diguncang skandal korupsi proyek Hambalang, proyek Wisma Atlet, dan proyek kampus, membuat popularitas partai ini merosot tajam.
Janji memerangi korupsi pun menjadi jargon semata.
Itu sebabnya peran KPK menjadi amat penting dalam memberantas korupsi-termasuk membongkar tuntas suap di SKK Migas.
Tanpa upaya ini, mustahil mewujudkan politik, dan pemerintahan bersih.
**** Opini/Tempo.co
