You are here
Demi Mahkamah Lebih Baik OPINI 

Demi Mahkamah Lebih Baik

Garut News, ( Ahad, 20/10 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

DPR selayaknya segera mengesahkan Peraturan Perpu Nomor 1/2013 tentang MK menjadi undang-undang.

Keputusan presiden itu penting, mengembalikan kepercayaan publik pada Mahkamah telanjur runtuh akibat kasus korupsi melibatkan Akil Mochtar, ketuanya.

Perpu memang semestinya diterbitkan dengan prasyarat terdapat “hal ihwal yang genting dan memaksa”.

Inilah wilayah tafsir kerap diperdebatkan.

Sayangnya, Pasal 12 UUD tak mendefinisikan apa dimaksud “keadaan bahaya”.

Hanya ada Undang-Undang Nomor 6/1946 tentang Keadaan Bahaya, merumuskan keadaan bahaya secara terbatas.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agaknya menempatkan hancurnya kepercayaan publik kepada MK sebagai situasi “genting”.

Penjelasan ini bisa dipahami lantaran sangat berbahaya jika MK, punya kewenangan strategis menjaga konstitusi bernegara, mengawal demokrasi, dan menegakkan pilar negara hukum, tak lagi bisa dipercaya.

Apalagi tahun depan berlangsung pemilu, pasti mengundang banyak gugatan hukum.

Dengan argumen tersebut, penerbitan perpu menjadi krusial.

Memang baru Akil diduga menerima suap.

Tetapi tak tertutup kemungkinan hakim konstitusi lain juga terlibat.

Apalagi institusi ini praktis berjalan tanpa pengawasan.

Dalam putusannya pada 2006, Mahkamah menolak kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap mereka.

Persidangan “memutuskan diri sendiri” ini jelas sulit diterima akal sehat.

Perpu membuka kembali ruang pengawasan itu.

Memang sulit mengembalikan kewenangan Komisi Yudisial, sebab putusan MK bersifat final dan mengikat.

Perpu menemukan celah dengan memaksimalkan pengawasan internal melalui pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi, bersifat permanen.

Majelis ini dibentuk MK bersama Komisi Yudisial.

Kalangan independen bisa dilibatkan.

Terobosan ini patut diapresiasi.

Langkah besar lain yang juga layak dipuji, memerketat syarat menjadi hakim konstitusi.

Bukan rahasia lagi, jabatan hakim konstitusi kerap diperebutkan partai politik.

Mereka memanfaatkan sistem kuota hakim selama ini masuk lewat tiga jalur: DPR, pemerintah, dan MA.

Akibatnya, dengan memiliki “wakil” di MK, partai politik leluasa mendesakkan kepentingan mereka.

Perpu memerberat syarat menjadi hakim konstitusi.

Hakim, misalnya, disyaratkan bukan lagi anggota partai politik setidaknya sejak tujuh tahun sebelum diajukan sebagai calon.

Mereka kudu melalui uji kelayakan, dan kepatutan tujuh anggota panel ahli dibentuk Komisi Yudisial sebelum ditetapkan Presiden.

Aturan ini merevisi tata cara seleksi sebelumnya tak transparan.

Publik sama sekali tak dilibatkan menilai layak-tidaknya mereka menyandang jabatan hakim.

Dengan memerketat seleksi hakim konstitusi, dan memerbaiki sistem pengawasan, sangat layak jika perpu ini didukung, tak terkecuali oleh DPR bersidang nanti.

Kecuali jika mereka ingin disebut sebagai penghambat utama pemberantasan korupsi di negeri ini.

****** Opini/ Tempo.

Related posts

Leave a Comment