Defisit RAPBD Dinilai Paling Fantastis Dalam Sejarah

0
7 views

Garut News ( Jum’at, 14/11 – 2014 ).

Ilustrasi. Muhammad Erwin Ramadhan. Garut Terindikasi Masih Sakit Berat.
Ilustrasi. Muhammad Erwin Ramadhan. Garut Terindikasi Masih Sakit Berat.

Sebanyak sembilan fraksi DPRD Kabupaten Garut memertanyakan, demikian besarnya anggaran belanja daerah dibandingkan anggaran pendapatan daerah pada struktur RAPBD 2015 sehingga defisitnya besar.

Maka tak kepalang tanggung-tanggung, defisitnya mencapai Rp545,766 miliar.

Sehingga menjadi kali pertama terjadi pada sejarah perjalanan APBD Garut, yakni defisit anggaran yang fantastis.

Sedangkana penyumbang defisit, di antaranya membengkaknya anggaran belanja pegawai mencapai 63% dari total anggaran belanja senilai Rp3,496 triliun.

Padahal anggaran Pendapatan Daerah 2015 diproyeksikan mencapai Rp2,973 triliun.

Demikian mengemuka pada Rapat Paripurna DPRD tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Pengantar Raperda RAPBD, Kamis (13/11-2014) sore.

Fraksi Demokrat-Restorasi malahan berpendapat RAPBD 2015 melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga kudu dikembalikan ke eksekutif agar ditinjau ulang, disesuaikan peraturan berlaku.

Ungkap Fraksi Demokrat-Restorasi, belanja modal hanya Rp662,5 miliar (18,8%). Padahal belanja modal minimal 29% dari belanja daerah, sesuai Perpres Nomor 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014.

Besarnya defisit juga semestinya mengacu Permenkeu 183/PMK.07/2014 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD berkisar 3,25%, berlaku bagi daerah berkapasitas fiskal kategori rendah.

“Kami mengingatkan Pemkab wajib memedomani penetapan Batas Maksimal Defisit APBD 2015 ditetapkan Menkeu. Lantaran pelanggaran terhadap ketentuan tersebut bisa berimplikasi dilakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan,” tandas juru bicara Fraksi Demokrat-Restorasi Dadang Sudrajat.

Fraksinya pun mencatat besaran belanja pegawai mencapai Rp2,041 triliun. Sedangkan belanja barang dan jasa sekitar Rp595 miliar.

Itupun banyak ditumpukan pada kegiatan pelatihan dan kegiatan rutin monoton.

Pihaknya mendesak bupati melakukan efisiensi terhadap pelbagai kegiatan pelatihan kurang tepat sasaran, dan kegiatan rutin lain kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Kemudian Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Cucu Rodiyah menyatakan prihatian atas struktur RAPBD 2015 dinilainya tak pro-rakyat.

Ini diperlihatkan masih mendominasinya belanja pegawai terhadap anggaran belanja daerah.

Ungkapan senada mengemuka Fraksi PDI-Perjuangan seperti disampaikan juru bicaranya Juju Hartati.

Dia juga memertanyakan alokasi belanja pegawai mencapai 63% dari total belanja. Menurut dia ini tak adil bagi warga Garut, katanya.

*******

Noel, Jdh.