Debat Mengukur dan Berdagang Kemiskinan

0
13 views
Potret kemiskinan. (Foto: pandega/republika).

Kamis 02 Agustus 2018 05:15 WIB
Red: Muhammad Subarkah

“Debat keberhasilan penurunan jumlah orang miskin sangat menyakitkan bagi si miskin”

Oleh: Dr Syahganda Nainggolan, Pendiri Sabang Merauke Circle)

Potret kemiskinan. (Foto: pandega/republika).

Sejak minggu lalu perdebatan di medsos terkait turunnya jumlah orang miskin, sebanyak 630.000 jiwa, menjadi di bawah 10% (menjadi 9,8 % atau berjumlah 25,95 juta jiwa) sangat menyita banyak perhatian.

Pemerintah mengklaim bahwa penurunan ini merupakan prestasi terbesar sepanjang puluhan tahun, dari 1999, dan dari rezim demi rezim, hanya di rezim Jokowi ini kemiskinan bisa di entaskan di bawah “dua digit”. Sebuah “story of success” yang tidak mampu dicapai pemerintah sebelumnya.

Pro-kontra langsung saja terjadi. Proponen bangga dan yakin bahwa ukuran kemiskinan dan hasil (angka) orang miskin yang dirilis BPS tersebut adalah kredibel.

Sedangkan opponen menganggap pasti ada kesalahan dalam data ini. Sebab, menurutnya, secara kualitatif rakyat merasa ekonomi semakin sulit, harga harga pada naik, dan lapangan pekerjaan juga semakin sulit.

Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada berita rakyat busung lapar dan mati karena kelaparan di Asmat dan Bintang, Papua, awal tahun ini, serta di Seram, Maluku, beberapa hari lalu memghantui kita, padahal kemiskinan menurun? Bagaimana keluar dari kemiskinan tanpa lapangan kerja?

Selain debat hal di atas, beberapa orang pentingpun tak luput dari kekhilafan, ketika mengaitkan ukuran dollar kemiskinan pada harga pasar, padahal dollar yang dianut adalah dollar PPP (Purchasing Power Parity).

Mengukur Kemiskinan

Tugas orang-orang statistik adalah mengukur data kuantitatif. Namun, konsep yang akan diukur merupakan tugas orang orang politik, pemerintah dan kaum akademis. Untuk itulah Sarkozy, mantan Presiden Prancis, misalnya, mengundang 20 an professor doktor dari Universitas ternama di Amerika dan Eropa, satu dari India, plus lembaga UNDP, OECD, INSEEE, bertemu di Paris, 2008, untuk merumuskan “bagaimana mengukur” soal kemiskinan itu.

Komisi untuk mengukur ini dinamai “The Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP)” atau juga, sebagai “the Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission”.

Nama Stiglitz dan Amartya Sen sudah tidak terbantahkan lagi sebagai pemikir dunia isu ekonomi dan kesejahteraan ini. Sedang Fitoussi, sangat beken di Prancis dalam isu ini.

Komisi ini muncul disaat ekonomi krisis 2008. Ketika semua lembaga lembaga ekonomi dan keuangan dunia hancur luluh berantakan. Ketika lembaga lembaga statistik dan akunting gagal memprediksi situasi ekonomi yang selalu diklaim mempunyai fundamental yang bagus.

Tahun 2008 adalah tahun terburuk dunia, karena kehancuran ekonomi berada di pusat kapitalisme, barat.

Ada 3 hal penting yang dipikirkan komisi Stiglitz itu: 1) terjadi kegelisahan atas cara cara statistik mengukur Indikator2 ekonomi dan kesejahteraan. Hanya 1/3 masyarakat Prancis dan Inggris, dan mungkin lebih besar untuk dunia lainnya, yang percaya ukuran resmi biro statistik.

Kesenjangan antara ukuran statistik dengan perasaan kualitatif masyarakat mungkin bersumber dari ketidakmampuan statistik menggambarkan ukuran yang lebih komprehensif, khususnya menyangkut konsep dan domain kesejahteraan rakyat.

2) Memikirkan sebuah konsep kesejahteraan yang sebelumnya lebih bersandar pada angka GDP, pertumbuhan dan inflasi, ke arah ukuran yang memasukkan keberlanjutan (sustainability), kualitas hidup dan kebahagian.

Dalam posisi ini, lingkungan hidup, kepemilikan asset (wealth), ketimpangan, partisipasi politik, keamanan diri, merupakan unsur unsur penting yang akan membentuk indikator dalam pengukuran kesejahteraan tersebut.

3) komisi ini mengingatkan pentingnya membicarakan kemiskinan atau kesejahteraan sebagai tanggung jawab etik masyarakat (value of society). Sehingga isu terkait hal ini menjadi urusan moral, bukan sekedar angka angka statistik.

Selain pertemuan kaum akademisi di Perancis di atas, World Bank juga menghimpun 21 ahli kemiskinan dunia, pada 2016, yang disebut Atkinson Commission.

Komisi yang dipimpin Professor Sir Anthony Atkinson memberikan 21 rekomendasi yang terbagi dalam 3 group, yang antara lain:

1) menetapkan USD (PPP) 1,9 – dimana saat ini 1 dollar PPP=5.300, sebagai standard “kemiskinan terburuk” atau “extreme poverty”. Ukuran ini disebut juga “International Poverty Line” (IPL), sampai tahun 2030.

2) mendorong digunakannya indikator lain selain ukuran absolut di atas (“ a multi-dimensioned poverty indicator based on the counting approach, and covering the overlap of dimensions”).

3) Mengukur ketimpangan kemiskinan (deep poverty) sebagai bagian profil penting. 4) Mendorong perbaikan standard statistik populasi, indeks harga dan kemampuan survei penghasilan atau konsumsi.

5) Dalam masa yang akan datang memasukkan “voice of the poor” atau pengukuran kemiskinan subjectif.

Bagaimana mengukur kemiskinan di Indonesia?

Di Indonesia, mengukur kemiskinan masih dengan cara lama, dari “economics performance”, bukan mengukur “well-being”. Statistik fokus pada poin garis kemiskinan, yang diambil dari penjumlahan angka rupiah garis kemiskinan makanan dan non makanan.

Angka ini diperoleh dari penjumlahan harga makanan untuk membentuk unit 2100 kalori makanan perhari, dan harga beberapa harga non makanan. Saat ini, garis kemiskinan kita Rp 410.000.

Pemerintah mengatakan bahwa garis kemiskinan ini sudah sesuai dengan standar world bank atau PPP USD 1,9.

Cara ini cara gampang yang dilakukan terus menerus sejak puluhan tahun lalu, karena kita tidak mampu menghadirkan data penghasilan rakyat secara menyeluruh.Di Prancis, misalnya, garis kemiskinan merujuk pada data penghasilan. Garis kemiskinan di patok pada 60% rata2 penghasilan rakyatnya.

Selanjutnya, sampling orang miskin di Indonesia, berdasarkan survei Susenas yang berbasis keluarga. Setiap tahun dua kali, ada bulan Maret di survei 300 ribu keluarga dan bulan September 75000 keluarga. Namun, angka penurunan yang dirilis pemerintah selalu angka individual, bukan keluarga. Tidak terlalu jelas cara konversinya.

Disamping itu, kerangka sample, sebagai tempat penarikan sampel, adalah 25% dari populasi kita. Sampel ini ditarik secara PPS (proporsional to size). Bagaimana membangun kerangka sampel ini, sehingga mewakili elemen elemen dalam populasi 250 juta rakyat, tidak dijelaskan dalam website BPS kita.

Near Poor dan Harga Telur

Ruchir Sharma, dalam bukunya The Rise and Fall of Nations, sub judul “the price of onion”, menceritakan bagaimana harga bawang jadi polemik besar dinegaranya, India, beberapa tahun lalu. Kenaikan harga bawang saat itu menjadi polemik nasional, karena semua orang India hidupnya hancur tanpa makanan berbumbu bawang.

Sebaliknya, harga bawang yang tinggi, telah menggerus kantong orang2 miskin dan utamanya, orang orang yang sedikit di atas kemiskinan.

Di Indonesia, harga telur melambung Rp 30.000,- beberapa waktu lalu, dari sewajarnya Rp 20.000 per kg. Menteri perdagangan mengatakan harga naik karena ada kejuaraan bola “World Cup”, ada juga yang mengatakan karena harga pakan naik akibat dollar meroket, ada juga yang mengatakan efek lebaran, dll.

Intinya terjadi kepanikan akibat naiknya harga telur. Karena telur sudah menjadi bagian kehidupan masakan kita. Tanpa telur, kehidupan hancur.

Fenomena harga bawang di India dan harga telur di Indonesia, adalah jendela bagi kita untuk melihat isu dan definisi kemiskinan kita. Dibalik klaim terjadi penurunan kemiskinan yang dibesar-besarkan dan jumlah kemiskinan sudah di bawah “double-digits”, Indonesia menyimpan potensi orang miskin lainnya, yang diakui pemerintah sejumlah 69 juta jiwa, yang disebut rentan miskin (Near Poor).

Kelompok ini akan kembali masuk dalam katagori miskin absolut, sedikit saja terjadi gejolak harga makanan. Sebab, komposisi makanan (yang sering terkena inflasi) dalam ukuran garis kemiskinan merupakan komponen dominan.

Meskipun harga telur sudah diintervensi pemerintah sehingga mendekati harga normal, namun kita akhirnya sadar bahwa sesungguhnya kemiskinan kita tidak berubah banyak. Klaim-klaim statistik bisa jadi berbahaya sangat memabukkan, karena sesungguhnya, jumlah orang miskin dalam realitanya tidak berubah, bahkan bisa lebih buruk lagi.

Sharing Prosperity

Dalam rekomendasi Komisi Atkinson (World Bank), “sharing prosperity” atau berbagai kesejahteraan merupakan alat bantu yang dilampirkan dalam setiap laporan mereka atas setiap negara. Berbagai kesejahteraan adalah strategi utama bagi setiap negara jika ingin mengklaim keberhasilannya mengurus negara.

Gini, atau ketimpangan di Indonesia, yang diukur berdasarkan pengeluaran, sebesar 0,4 diperkotaan dan 0,32 di pedesaan. Ukuran yang tinggi. Secara gabung angka ini di klaim menurun 0,002 dari tahun lalu sebesar 0,391 menjadi 0,389 tahun ini.

Apa yang membuat Gini bisa menurun? Mungkinkah Gini menurun jika pemerintah mengontrol upah buruh pada nilai inflasi? mungkinkah ketimpangan mengecil jika jumlah asset produktif lapisan orang miskin mengecil dan jumlah asset produktif orang kaya membesar?

Dalam “Capital”, Thomas Pikkety, 2017, membahas penurunan ketimpangan di beberapa negara barat sepanjang 1810 – 2010. Penurunan kemiskinan terjadi dalam kurun itu setidaknya karena tiga hal, pertama adanya perang dunia sebanyak dua kali, di mana orang orang kaya kehilangan assetnya; adanya sosialisme atau kecenderungan negara berpihak pada orang miskin.

Dalam hal mana pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan memperkecil “gap”. ; adanya kegagalan dalam “reproduksi kemiskinan” karena keberhasilan dunia pendidikan dan lapangan kerja.

Ketiga hal di atas tidak terjadi di Indonesia. Sehingga, mengharapkan perubahan kesenjangan menjadi barang mahal.

Kemiskinan dalam situasi ketimpangan akan menjadi alat mudah untuk propaganda politik, baik digunakan pemerintah berkuasa maupun oposisi.

Penutup
Debat keberhasilan penurunan jumlah orang miskin, sangat menyakitkan buat si miskin. Sebab, orang orang orang miskin hidup dalam realitas yang hampir sama setiap harinya.

Struktur kemiskinan dan ketimpangan yang sudah eksis selama ini, hanya bisa dirubah jika ada aksi yang bersifat revolusioner, seperti “Landreform”, “Capital reform”, “Pro Poor” Agenda dan “Minimum Wage Policy” yang dipimpin rezim revolusioner. Jika tidak, maka kecepatan pertumbuhan ekonomi, yang selama ini bersifat lebih menguntungkan lapisan elit, hanya akan mempertahankan apa yang ada.

Sehingga, dengan demikian, mengusung isu kemiskinan dan keberhasilan menentaskan kemiskinan, adalah perdagangan isu kemiskinan saja, di atas penderitaan orang orang miskin.

*******

Republika.co.id