Daulat

Garut News ( Ahad, 07/09 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).

Ada sepatah kata yang berubah bersama sejarah: daulat.

Di masa lampau orang akan menyatakan siap menjalankan titah sultan dengan berkata, “Daulat, Tuanku.”

Dalam ucapan itu tersirat hubungan dengan Yang-Di-Atas. Tapi kini daulat justru diucapkan sebagai idiom yang mengacu ke arah sebaliknya: orang ramai: “Ketua rombongan pun didaulat para hadirin agar menyanyi di panggung.”

Dalam bahasa Malaysia, ucapan “Daulat, Tuanku” masih berlaku dalam acara resmi. Tak berarti tak ada arti lain bagi daulat.

Kamus Dewan Bahasa dari Kuala Lumpur memaknainya juga sebagai kuasa yang datang dari luar “Tuanku”. Daulat, menurut kamus resmi itu, juga berarti “merampas (ke­kuasaan) dengan tidak sah”.

Namun tak berarti ada tafsir yang sama dalam kedua cabang bahasa Melayu itu. Tafsir Kamus Dewan Bahasa mengisyaratkan sebuah tindakan yang tanpa legitimasi: “merampas dengan tidak sah”.

Sebaliknya dalam bahasa Melayu-Indonesia, daulat, sebagai aksi orang ramai, tidak hanya sah, tapi juga bagian pergaulan sehari-hari.

Sejarah politik Indonesia telah membuat perbedaan itu. Revolusi 1945 menyisihkan para sultan dan privilese mereka.

Terkadang dengan darah dan besi, seperti di Sumatera Timur. Gerakan pembebasan nasional sejak awal abad ke-20 telah membuat daulat kehilangan auranya. Kini kita menyebutnya kedaulatan.

Saya tak tahu kapan persisnya “ke” dan “an” itu menempel.

Mungkin nasionalisme Indonesia memang ekspresi protes yang meluas di seantero penduduk Hindia Belanda, hingga daulat tak bisa lagi dianggap melekat “di atas” atau di mana pun.

Kini kedaulatan: sesuatu yang impersonal. Kata itu jadi sebuah konsep, sesuatu yang universal. Ia jadi terjemahan kata Belanda soevereiniteit atau kata Inggris sovereignty.

Ia lebih sering disebut bersama kata nasional dan rakyat.

Dan kita menumbuhkannya. Maka kata daulat, jika kita dengar sekarang, tak ada hubungannya dengan merampas kekuasaan”.

Tapi sejarah politik modern Indonesia terkadang lupa bahwa daulat (atau kedaulatan) sering datang dengan perampasan.

Di abad ke-13 Kerajaan Singasari dibangun Ken Arok; ia memulai kekuasaannya dengan membunuh akuwu Tumapel, Tunggul Ametung.

Hubungan antara kedaulatan dan kekerasan tak berhenti di situ.

Di Aceh, 400 tahun setelah itu, Sultan Iskandar Muda, yang membangun sebuah kerajaan yang mengagumkan, naik takhta setelah memberontak pamannya, Sultan Ali Ri’ayat Syah III, dan membunuh pamannya yang lain, Hussain.

Riwayat seperti itulah yang agaknya membuat orang Indonesia tak mudah menerima kedaulatan sebagai sesuatu yang terlepas dari gerak dan gejolak politik, dan juga tak mudah memandang kuasa raja-raja sebagai perpanjangan kuasa Tuhan.

Saya kira ini berbeda dengan pengalaman Eropa sejak kemaharajaan Karolinger di abad ke-9. Dimulai dengan takhta Pippin Kecil ia pangeran bangsa Frank yang diasuh para biarawan kedaulatan diberi tudung keagamaan.

Tudung itu makin lama makin menyatu dengan kedaulatan itu sendiri.

Di tahun 751 Pippin dinobatkan jadi raja dengan dukungan Paus Zakharias. Wilayah sekitar yang direbutnya dipersembahkannya kepada Takhta Suci.

Anaknya, Karl Agung, mengukuhkan simbiosis Takhta-Raja-Takhta-Suci dengan mengembangkan “Dunia Kristen”; ia serang kerajaan Islam di Spanyol dan ia kristenkan bangsa Saxon.

Klimaksnya, di hari Natal tahun 800, di Basilika Santo Petrus, Paus Leo III memasang mahkota kekaisaran di kepala Karl Agung.

Sejak itu kedaulatan pun jadi sakral. Raja, pemonopoli kedaulatan, membangun analoginya dengan Tuhan.

Tuhan mendatangkan mukjizat, dan mukjizat adalah sebuah perkecualian dari hukum alam, dan perkecualian itu tanda kedaulatan-Nya yang mutlak.

Analog dengan itu, raja-raja dengan kuasa yang absolut juga berada di luar hukum antarmanusia: seperti ditunjukkan Carl Schmitt, pemikir Nazi itu, terutama di tangan raja-raja kedaulatan adalah cerita “perkecualian”, Ausnahme.

Kemudian Revolusi Prancis menghabisi kaitan Tuhan dan kuasa para Yang Dipertuan. Juga ketika pada awal Desember 1804, Napoleon, perwira yang dibesarkan Revolusi, mengangkat diri jadi maharaja.

Upacara penobatannya ia buat mirip dengan Karl Agung. Tapi betapa beda.

Dari Roma, Paus Pius VII datang ke Paris, ke Katedral Notre Dame, untuk meletakkan mahkota ke atas kepala sang maharaja baru.

Tapi Napoleon membatalkannya: sebelum Paus sempat bergerak, Bonaparte meletakkan dengan tangannya sendiri mahkota itu di kepalanya.

Jika Paus dianggap wakil Tuhan, hari itu Tuhan disingkirkan di depan altar Notre Dame.

Tapi tanpa Tuhan sekalipun kedaulatan tak hilang tuahnya. Ia punya tuah baru yang lebih cocok di bumi, di mana senjata dan dukungan orang ramai, demos, kekuatan di luar agama, lebih mengukuhkannya.

Namun, berbeda dengan tuah lama, kini ada yang tak bisa ditutup-tutupi: kedaulatan adalah bagian proses politik, dengan nafsu, gejolak, dan benturannya.

Jauh sebelum Napoleon di Prancis, Raja Mataram pertama menegaskan kenyataan itu ketika melalui pelbagai penaklukan ia menamai diri sayidin panatagama: dialah bukan ulama yang dipilih Allah ”yang “menata agama”.

Tentu ia, seperti yang lain, juga membangun mithos tentang kekalnya kedaulatan; bayang-bayang agama tak bisa sepenuhnya sirna dari ide tentang kedaulatan bahkan hingga hari ini.

Tapi zaman tak bisa mengembalikan hikayat tua, ketika agama dan raja menganggap manusia satu komunitas yang siap berkata, “Daulat, Tuanku.”

Etienne Balibar menyebut kedaulatan ditandai impotence of the omnipotent“: di satu sisi tampak yang mahakuasa, pada saat yang sama tampak pula impotensinya.

Maka sudah sepantasnya daulat berubah makna.

Goenawan Mohamad/Tempo.co

Related posts