Data Nasabah untuk Pajak

Garut News ( rabu, 19/02 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto: John Doddy Hidayat).
Otoritas Jasa Keuangan semestinya segera mendefinisikan ulang mengenai rahasia perbankan.

Saatnya data nasabah perbankan bisa dibuka demi kepentingan pajak.

Tentu, pemerintah dan parlemen kudu merevisi Undang-Undang Perbankan, dan membuat mekanisme menjamin data nasabah tak disalahgunakan.

Masalah penting itu, tak kunjung beres kendati Direktorat Jenderal Pajak lama menginginkan akses data perbankan.

Pihak Otoritas, dan kalangan perbankan masih menolaknya dengan alasan kerahasiaan data nasabah.

Pandangan lama itu tak seharusnya dipertahankan lantaran semakin banyak negara mulai mengubah prinsip kerahasiaan perbankan.

Lihat saja Swiss, dikenal negara ketat menerapkan kerahasiaan bank.

Beberapa tahun lalu, negara ini menyerah ketika Amerika Serikat meminta data nasabah UBS, bank terbesar di Swiss.

Dengan persetujuan parlemen Swiss, UBS akhirnya memberikan 4.550 data nasabah warga Amerika diduga mengemplang pajak.

Langkah ini diikuti pula Prancis dan Inggris, meminta Swiss memerbarui tax treaty dengan kedua negara tersebut.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) juga meluncurkan panduan resmi kerja sama pertukaran informasi otoritas perpajakan antarnegara.

Kerja sama ini termasuk pula mengenai informasi data nasabah demi peningkatan penerimaan pajak.

Negara kita pun kesulitan memungut pajak dari orang-orang kaya.

Ini menjadi salah satu penyebab tak tercapainya target perolehan pajak.

Tahun lalu, penerimaan pajak hanya mencapai Rp916,2 triliun atawa 92,06 persen dari target.

Persentase penerimaan pajak kita atas produk domestik bruto juga termasuk terendah di Asia.

Direktorat Pajak sangat membutuhkan akses data perbankan menggenjot penerimaan pajak.

Selama ini, dalam mengejar wajib pajak, mereka seperti berburu di kebun binatang.

Penerimaan negara digenjot berasal dari para wajib pajak kooperatif.

Sedangkan wajib pajak menyembunyikan aset di perbankan tak tersentuh.

Undang-Undang Perpajakan sebetulnya mewajibkan lembaga pemerintah, dan swasta memberikan data perpajakan, seperti dana nasabah debitor, transaksi keuangan, dan lalu lintas devisa.

Tetapi kewajiban ini tak dilaksanakan, dengan alasan, prinsip kerahasiaan data nasabah diatur UU Perbankan.

Sederet pengecualian memang diatur pada UU Perbankan, namun syaratnya sungguh ketat.

Misalnya data nasabah hanya bisa dibuka apabila terdapat permintaan dari Menteri Keuangan pada petinggi Bank Indonesia.

Hal ini berarti hanya data wajib pajak bermasalah bisa dibuka.

Direktorat Pajak menginginkan akses lebih longgar.

Jika perlu, bisa memantau rutin data nasabah menghindari pajak.

Itulah perlunya revisi UU Perbankan.

Tentu, perubahan kudu dilakukan hati-hati agar tak memicu pengalihan dana ke luar negeri.

******

Opini/Tempo.co

Related posts