Dana Desa Garut Rp143,201 Miliar Bisa Dicairkan

0
44 views
Ilustrasi.

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Senin, 23/10 – 2017 ).

Ilustrasi.

********* Setelah lama menunggu tanpa kepastian jelas, pemerintahan desa di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini bisa memeroleh dana desa tahap II sebesar 40% dari total dana desa pertahun Tahun Anggaran (TA) 2017 untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Total dana desa 40% tersebut, untuk Kabupaten Garut mencapai Rp143.201.548.800. Pada setiap desa dari 421 desa di kabupaten tersebut menerima dana desa berkisar Rp320 juta hingga Rp360 juta.

“Semua desa bisa mencairkan. Tak ada masalah,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) kabupaten setempat Jatjat Darojat melalui Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Bidang Pemerintahan Desa, Herna Suwarya, Senin (23/10-2017).

Menurut dia, sebelumnya memang terdapat sekitar 170 desa terancam tak dapat mencairkan dana desa karena terjadi pemblokiran rekening. Hal itu akibat desa-desa tersebut masih tersangkut pelunasan kewajiban pembayaran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang jauh di bawah standar.

Agar tak menghambat pencairan dana desa, akhirnya dibuat kesepakatan, desa yang akan menerima dana desa namun masih terdapat tunggakan pembayaran pajak maka disertakan pernyataan kesanggupan melunasi kewajiban membayar pajak. Sehingga semua desa kini dapat mencairkan dana desa, meski masih ada tunggakan pembayaran pajak.

“Biasanya kalau ada masalah, desa selalu menanyakannya ke kita. Tetapi sepekan ini tak ada yang mengadu. Kita juga minta pihak desa jangan hanya menuntut hak, tetapi mesti ingat juga kewajibannya. Sebab jika kesanggupan bayar pajak ternyata tak dipenuhi, pihak KPP Pratama akan kerjasama dengan pihak lain untuk penyelesaiannya,” kata Herna.

Dia juga menyesalkan masih banyak desa terindikasi tak mematuhi ketentuan mengenai transparansi penggunaan dana desa yang diterima, ke masyarakat.

Menurut aturan, APBDes termasuk dana desa itu mestinya diumumkan atau dipampang secara terbuka di tempat mudah dilihat agar diketahui masyarakat. Namun kenyataannya, tak seperti itu.

Kata dia pula, pihaknya berupaya sedemikian rupa melakukan pembinaan sekaligus mendorong pelbagai pihak terkait agar turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bersumberkan dana desa itu di setiap daerah.

Terlebih terbentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4) dari kejaksaan, Datasemen Khusus Tindak Pidana korupsi (Densus Tipikor) dari kepolisian, dan terbaru adanya Nota Kesepakatan antara Kemendesa dengan Kemendagri, dan Polri mengenai penyaluran dan penggunaan dana desa, katanya.

“Pengawasan sekarang itu kan sebenarnya masuk ke waskat atau pengawasan masyarakat. Maka, kita berharap semua pihak turut mengawal penggunaan dana desa ini. Termasuk aparatur pemerintah kecamatan. Kalau hanya mengandalkan kita kan, jumlah aparaturnya terbatas,” katanya pula.

**********

(NZ).