Dana Banprov Rp5 Miliar Raib di Garut

0
146 views

Garut News ( Jum’at, 06/03 – 2015 ).

Foto : John Doddy Hidayat.
Foto : John Doddy Hidayat.

Bukannya diselesaikan tuntas, proses penyelesaian pembangunan gedung Islamic Center Kabupaten Garut, yang digarap sejak 2012.

Malahan kini, nyaris semakin terancam tersendat-sendat.

Kondisi memprihatinkan tersebut, terindikasi tak munculnya kegiatan pembangunan sarana kelengkapan lain pada 2015 ini.

Bahkan anggaran bantuan pembangunan masjid untuk Islamic Center dikucurkan Pemprov Jabar pada akhir 2014 lalu pun, dipastikan hangus.

Meski saat ini kegiatan pembangunan sarana lain pada Islamic Center itu, tak muncul di anggaran. Tetapi enggak tahu. Yang tahu persis soal ini kan Distarkim (Dinas Tata Ruang dan Permukiman). Hanya untuk anggaran masjid, betul tak terserap lantaran ketuk palu anggarannya mepet di akhir tahun, kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda kabupaten setempat, Yatie Rochayatie, Jum’at (06/03-2015).

Namun, kata dia, pihaknya kemungkinan mengusulkan agar bantuan pembangunan masjid Islamic Center dari Pemprov Jabar senilai Rp5 miliar tersebut kembali dianggarkan Tahun Anggaran 2016.

Sebab jika pembangunan masjid mengandalkan APBD Garut, tak mungkin terpenuhi lantaran biayanya sangat besar. Sedangkan APBD Garut sangat terbatas.

Dikemukakan, kendati pembangunan Islamic Center belum rampung, pihaknya kini berusaha menggodok terbentuknya Badan Pengelola Islamic Center Garut agar Islamic Center segera bisa difungsikan dan dimanfaatkan dengan tata kelola baik. Ditargetkan Badan Pengelola Islamic Center terbentuk pada Maret ini, katanya.

Diharapkan seiring adanya lembaga pengelola, bisa dilakukan beragam penataan menyangkut Islamic Center.

Kita sudah beberapa kali briefing soal pembentukan badan pengelola. Tinggal finishing menentukan, nanti bentuk dan warnanya bagaimana.

Pokoknya Maret ini kudu terbentuk. Namun kemungkinan nanti sebutan Islamic Center juga diubah dengan istilah lebih nasional. Misalnya Pusat Pengkajian Keagamaan, katanya pula.

Dikatakan, sebelum terbentuknya lembaga pengelola maka pelbagai sarana dan fasilitas tak boleh digunakan aktivitas-aktivitas komersial.

Ditanya penataan areal perparkiran Islamic Center, Yatie menyatakan belum mengetahui, meski bangunan kantor Disperindag dikosongkan sejak awal Januari lalu.

Jangankan keperluan tersebut, sejauh ini dirinya juga belum menerima informasi mengenai rencana pembongkaran bangunan kantor Disperindag itu.

Untuk dibongkar, diruntuhkan itu kan berarti penghapusan aset. Perlu persetujuan DPRD. Juga menyangkut anggaran.

Sedangkan bangunan kantor DLHKP (Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan), meski itu juga nantinya dikosongkan, kemungkinan tak diruntuhkan, tetapi direnovasi dan dimanfaatkan kegiatan lain, kata dia.

*********

Noel, Jdh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here