Dampak Kebijakan Ekonomi Terkonsentrasi

0
9 views
Ilustrasi Kesenjangan Ekonomi. (Foto: Republika/Mardiah).

Ahad 25 Nov 2018 15:35 WIB
Red: Elba Damhuri

Ilustrasi Kesenjangan Ekonomi. (Foto: Republika/Mardiah).

“Perkembangan teknologi selalu diperdebatkan imbasnya terhadap sektor ketenagakerjaan”

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Bambang Setiaji, Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Struktur ekonomi kita sangat terkonsentrasi, misalnya penggunaan tanah untuk komoditas versus pertanian sebagai kebutuhan sejati rakyat. Sejumlah korporat menguasai 70 sampai 80 persen tanah untuk ditanami komoditas yang merupakan bisnis pemodal. Tanah untuk pertanian tidak mencukupi dan kebutuhan rakyat harus diimpor, seperti beras, gula, kedelai, daging, dan bumbu.

Keadaan ini mirip dengan kebijakan kultur stelsel, ketika VOC mengutamakan komoditas perdagangannya daripada kebutuhan rakyat. Tetapi, kultur stelsel tidak separah sekarang, karena luas tanah tidak berubah.

VOC pada waktu itu hanya minta beberapa persen tanah untuk ditanami komoditas perdagangannya. Bila ke depan terjadi krisis energi, minyak nabati akan dikonversi menjadi bahan bakar. Ini dapat berubah menjadi konflik antara kebutuhan pangan rakyat versus kebutuhan bahan bakar.

Struktur ekonomi terkonsentrasi memiliki efek domino terhadap ketenagakerjaan. Kosentrasi meringkas jutaan lowongan pekerjaan berbagai level jika lisensi penggunaan tanah dipecah-pecah menjadi ribuan pengusaha menengah yang kuat.

Pengusaha menengah yang kuat ini bisa dihasilkan dari generasi muda yang sekarang memiliki tingkat pendidikan lebih baik. Misalnya, ribuan lulusan IPB dan fakultas pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan yang berbasis tanah dari berbagai universitas terkemuka.

Sesuai semangat UUD 45 khususnya Pasal 33, negara wajib membentuk struktur ekonomi yang lebih egaliter, merata, misalnya dengan memperbanyak dan memperkuat kelompok usaha menengah. Itu bisa terjadi jika sistem permodalan tidak berbasis perbankan yang tidak mungkin membiayai usaha baru, tetapi menghidupkan kembali sistem bagi hasil antara negara yang memiliki tanah dan alat alat utama, khususnya alat berat, dengan para sekumpulan sarjana-ahli penggarap.

Sistem bagi hasil tanah tanah bengkok atau tanah desa sudah dikenal lama oleh masyarakat, tetapi kini dilupakan sebagai kekayaan bangsa. Hal di atas perlu dikaji kembali sebagai jawaban mengapa pascakemerdekaan, negara kita berubah menjadi pelayan kepentingan pemodal yang lebih parah dari kultur stelsel? Inilah PR terberat dalam restrukturisasi ekonomi sesuai konstitusi.

Akhir-akhir ini, banyak orang berbicara industri 4.0, khususnya industri kreatif berbasis informasi teknologi. Biasanya, perkembangan teknologi diperdebatkan imbasnya terhadap ketenagakerjaan.

Para ahli ekonomi tenaga kerja kelihatan kewalahan dengan perkembangan teknologi tanpa arahan negara. Sebuah perusahaan ojek daring dan layanan makanannya yang sering menjadi contoh secara cepat dan hampir tak ada saingan melayani seluruh Indonesia.

Aplikasi layanan makanan dari perusahaan ojek daring itu, meminta 20 persen dari penjualan warung-warung yang bergabung. Dengan lebih satu juta warung yang bergabung bisa ditaksir berapa arus kas yang masuk.

Laba penjual warung mungkin hanya 30 sampai 40 persen dan pemilik aplikasi memperoleh 20 persen dari hampir semua warung dan resto utama di Tanah Air. Fakta di atas menggambarkan, ke depan industri 4.0 menyebabkan struktur yang makin terkonsentrasi.

Kita menuju struktur ekonomi semut pekerja. Semut-semut tidak kenal lelah bekerja, hasilnya untuk disajikan kepada semut ratu. Warung, misalnya, tidak ada jalan lain kecuali bergabung dengan pemilik aplikasi.

Alasannya, konsumen akan semakin mengubah perilaku berbelanja melalui aplikasi. Contoh lainnya, penggunaan pendidikan jarak jauh berbasis massive open online courses atau MOOC.

Melalui cara ini, kuliah seorang guru atau dosen didukung oleh aplikasi bisa diulang-ulang menjadi lebih efektif daripada pendidikan tatap muka. Akibatnya, institusi pendidikan dan tenaga pengajar akan teringkas juga.

Mengambil contoh interaksi aplikasi daring dan pekerjaan konvensional akhir-akhir ini, tidak begitu jelas dalam memangkas tenaga kerja. Memang, angka pengangguran terbuka beberapa tahun ini sedikit menurun.

Aplikasi transportasi daring, toko daring, dan khususnya restoran daring yang masif, diduga menjadi obat sementara saat para penganggur sementara berada.

Namun, dalam waktu tidak lama lagi, penghasilan menurun dan menjadi cukup rendah, ditandai dengan demonstrasi permintaan perbaikan tarif. Dalam perekrutan CPNS beberapa waktu lalu, pendaftar berjubel sampai sekitar 1,7 juta pelamar.

Padahal, lowongan yang ada kurang 200 ribu. Apakah artinya semua ini? Mengapa untuk menjadi pegawai negeri dengan gaji yang tidak seberapa besar generasi muda masih berjubel?

Fenomena lain adalah demonstrasi guru honorer di depan istana yang sampai menginap beberapa hari, memperlihatkan betapa berat perjuangan yang harus dilakukan untuk memperoleh kualitas lapangan pekerjaan yang lebih baik.

Mengapa tenaga kerja terdidik bertahan menjadi guru honorer dengan gaji sangat rendah? Fenomena pekerja transportasi daring, pelamar CPNS, dan guru honorer memperlihatkan besarnya pekerjaan transitory atau batu loncatan.

Pekerjaan transitory tersebut kemudian berubah menjadi pekerjaan tetap karena pekerjaan yang berkualitas sangat terbatas. Residu CPNS dan residu guru honorer tahun ini akan menunggu lagi lowongan pada tahun depan.

Tentu dengan tingkat kompetisi yang makin tinggi karena tambahan lulusan baru dari berbagai tingkatan. Bahkan, lulusan pascasarjana setingkat master sudah mulai kesulitan mencari pekerjaan berkualitas sesuai harapan.

Mereka pun terpaksa menerima pekerjaan kurang berkualitas yang semula hanya sebagai batu loncatan.

Dari uraian ringkas di atas, bisa disimpulkan problem yang dihadapi generasi milenial kita bukan hanya lowongan pekerjaan yang terbatas sehingga menyisakan pengangguran terbuka cukup besar.

Persoalan yang lebih rumit adalah kualitas pekerjaan yang kurang atau bahkan buruk. Secara garis besar, pekerjaan di sektor informal yang mencakup 80 persen lapangan pekerjaan umumnya membayar upah jauh di bawah upah minimum.

Padahal, upah minimum yang diterima pekerja terbawah di sektor formal, termasuk PNS sekalipun hanya boleh dibilang lumayan dan jauh dari cukup karena kebutuhan ternyata makin berkembang.

Lapangan pekerjaan yang benar-benar memuaskan diduga sebesar 7,5 persen terdiri atas pengusaha, profesional, dan pengusaha mandiri walaupun informal.

Di sisi lain, hanya sekitar 12,5 persen lapangan kerja yang baik dalam arti bisa memberikan kehidupan layak, seperti layak memiliki dan menerima kredit rumah, kredit kendaraan, tercukupi sandang pangan, kesehatan, dan pendidikan.

********

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here