Damai yang Makin Menjauh dari Timur Tengah

0
7 views
Ikhwanul Kiram Mashuri. (Republika/Daan).

Senin , 13 November 2017, 05:00 WIB

Red: Elba Damhuri

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ikhwanul Kiram Mashuri

Ikhwanul Kiram Mashuri. (Republika/Daan).

********* Hingga tahun 1980-1990-an, bila disebut perdamaian di Timur Tengah (Timteng) tentu yang dimaksud adalah perdamaian Arab-Israel. Namun, seiring dengan perkembangan di kawasan Timteng —juga kelihaian dan kelicikan Zionis Israel — konflik yang tadinya Arab-Israel dipersempit menjadi konflik Palestina-Israel.

Pengkotakan penyebutan konflik menjadi antara Palestina dan Israel, terutama oleh media Barat, terjadi setelah Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel pada 1979. Perjanjian yang sama kemudian disusul oleh Yordania (1994) dan Mauritania (1999). Dua negara Arab lain, Maroko dan Tunisia, juga mempunyai hubungan diplomatik dengan Isreal meskipun terbatas.

Ketika Mesir menandatangani perjanjian damai dengan Israel, banyak negara Arab yang murka. Beberapa di antaranya bahkan memutuskan hubungan dengan Mesir. Namun, bagi Presiden Mesir saat itu, Anwar Sadat, penyelesaian secara diplomatik dalam konflik Arab-Israel dianggap yang terbaik. Maklumlah, kendati pun namanya konflik Arab-Israel, namun yang banyak berkorban justeru Mesir.

Sejak masa Presiden Gamal Abdul Nasir hingga Anwar Sadat, Mesir telah mengalami beberapa kali perang dengan Israel. Bahkan akibat kalah perang pada 1967, Mesir hampir saja menjadi negara bangkrut. Sejumlah wilayah Arab, termasuk Sinai (wilayah Mesir), berhasil dicaplok Israel.

Setelah beberapa kali perang dengan Israel, yang terakhir pada 1973 yang dimenangkan Mesir, Presiden Anwar Sadat tampaknya lebih memilih jalan diplomatik daripada perang. Termasuk dalam membantu bangsa Palestina memperoleh kemerdekaannya. Dari perjanjian damai dengan Israel, Mesir berhasil mengembalikan Sinai ke wilayahnya.

Namun, bagi Palestina, cara perang maupun diplomatik tampaknya sama saja. Tidak mengubah nasib mereka. Bahkan kini mereka seolah berjuang sendirian. Negara-negara Arab tampak tidak peduli. Atau tepatnya sibuk dengan persoalan mereka masing-masing.

Keberadaan Organisasi Kerja-sama Islam (OKI) — dulu bernama Organisasi Konferensi Islam — pun tidak banyak membantu. Kehadiran OKI boleh dikata nihil. Padahal, pembentukan OKI pada 1967 merupakan respon atas pembakaran Masjid al Aqsa oleh seorang Yahudi. Juga berutujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina.

Melihat kondisi seperti itu banyak masyarakat Arab yang apatis dan marah. Terbukti banyak di antara mereka yang kemudian menjadi pengikut kelompok ekstremis Alqaida bentukan Osamah bin Ladin. Mereka marah kepada para pemimpin Arab yang dinilai tidak peduli lagi kepada bangsa Palestina. Mereka marah kepada pemimpin Arab yang dianggap sudah dikangkangi kepentingan Barat (AS).

Mereka marah kepada para pemimpin negara-negara Barat, terutama AS, yang dianggap sebagai munafik, menerapkan standar ganda. Para pejuang Palestina dicap sebagai teroris karena membahayakan keamanan Israel. Sebaliknya, bila serangan dilakukan tentara Israel terhadap kepentingan Palestina, hal itu dianggap sebagai hak untuk mempertahankan diri. Bagi Barat, Israel sudah menjadi suatu kebenaran yang harus dibela. Padahal, mereka adalah penjajah.

Pada awalnya Alqaidah berkolaborasi dengan Taliban untuk mengusir penjajahan Uni Sovyet dari Afghanistan. Namun, ketika mereka telah berhasil mengusir tentara Uni Sovyet, perjuangan mereka pun segera berbalik arah. Yaitu menyerang apa pun dan siapa pun yang terkait dengan kepentingan Barat, khususnya AS.

Termasuk berbagai teror yang mereka lakukan terhadap instansi, lembaga, dan istitusi AS di berbagai wilayah Timur Tengah. Puncaknya adalah serangan terhadap Gedung Kembar World Trade Center di New York, AS, pada 11 September 2001, yang menewaskan lebih dari 3 ribu warga.

Sebagai balasannya, AS pun memimpin pasukan koalisi internasional (Barat) untuk membumihanguskan Afghanistan. Mereka menangkap para tokoh Taliban dan Alqaida yang dianggap sebagai teroris. Banyak dari para pengikut Taliban dan Alqaida yang kemudian melarikan diri menuju negara-negara yang sedang kacau.

Salah satunya adalah Irak, yang pada 2003 juga diinvasi oleh AS dan sekutunya. Orang-orang Alqaida yang melarikan diri inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kelompok-kelompok teroris, termasuk ISIS, yang kini menyebar di berbagai negara.

Tujuan invasi AS dan sekutunya ke Irak disebutkan untuk membasmi senjata pemusnah massal. Ironisnya, senjata pemusnah massal itu hingga kini tidak pernah terbukti dan tidak pernah ditemukan. Sejumlah pihak pun menunjuk tujuan invasi itu sebenarnya untuk menghabisi Presiden Saddam Husein, yang merupakan pemimpin terkuat di Timur Tengah.

Saddam yang pernah menginvasi Kuwait dianggap membahayakan kepentingan Barat dan juga membahayakan kekuasaan para penguasa Arab lainnya. Karena itu tak mengherankan apabila invasi AS dan sekutunya juga didukung oleh para pemimpin negara-negara Arab.

Menurut sejumlah pengamat Timur Tengah, invasi ke Irak dan disusul dengan demokratisasi di negara itu telah menginspirasi rakyat Arab untuk menumbangkan para penguasa kuat lainnya. Di Mesir, rakyat berdemo secara besar-besaran melawan Presiden Husni Mubarak. Demonstrasi yang sama juga terjadi di Tunisia, Yaman, Libia, dan Suriah.

Aksi-aksi unjuk rasa yang dikenal sebagai The Arab Spring itu telah berhasil menggulingkan kekuasaan Presiden Mubarak, Presiden Zainul Abidin bin Ali (Tunisia), pemimpin besar Muammar Gaddafi (Libia), Presiden Ali Abdullah Saleh (Yaman), dan menggoyang kekuasaan Presiden Bashar Assad (Suriah). Mereka semua merupakan penguasa kuat di Timur Tengah yang telah berkuasa lebih dari 20 tahun dan bahkan 30 tahun.

Kini negara-negara bekas penguasa kuat itu sedang kacau balau. Bahkan Irak, Libia, Yaman, dan Suriah kini telah menjadi sarang kelompok-kelompok garis keras dan teroris. Perebutan kekuasaan dan konflik antargolongan juga sedang berlangsung di negara-negara tersebut.

Sementara itu, enam negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (Majlis at Ta’awun al Khaliji) — Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Bahrain, dan Oman — juga tidak akur. Qatar sedang dikucilkan oleh saudara-saudaranya di Teluk — Saudi, Bahrain, dan UEA. Negara kecil itu dituduh melindungi terorisme. Hingga kini belum ada tanda-tanda mereka akan rujuk.

Di lain pihak, Arab Saudi dan Iran kini sedang perang dingin. Saudi menuduh Iran ingin memperluas pengaruh Syiah di negara-negara Arab Teluk. Antara lain dengan mengepung melalui jalur Iran-Irak-Suriah-Lebanon (Hizbullah) dan jalur Iran-Bahrain-Yaman (al Khauti). Hal yang sama juga dituduhkan Iran kepada Saudi. Yang terakhir ini dituding ingin menjadikan negara-negara Arab sebagai ‘boneka’nya.

Buntutnya, Lebanon kini menjadi korban permainan pengaruh kedua negara itu, melalui kelompok-kelompok di negara itu. Puncaknya ketika Saad al Hariri mengundurkan diri sebagai PM Lebanon. Kini negara cantik itu sedang di ambang konflik antar-kelompok dan bahkan perang saudara.

Dengan adanya perang dingin, konflik, munculnya kelompok-kelompok teroris, dan instabilitas di sejumlah negara, maka geopolitik di Timur Tengah semakin tidak jelas. Damai yang diidamkan banyak orang pun semakin menjauh. Bahkan perjuangan bangsa Palestina melawan penjajah Zionis Israel juga semakin terlupakan. Timur Tengah semakin semrawut. Upaya damai sudah seperti mengurai benang ruwet, tidak jelas ujung-pangkalnya.

Lalu siapa otak di balik kekacauan Timteng itu? Yang jelas, Zionis Israel yang paling diuntungkan!

*********

Republika.co.id