Dalang dan Kekuasaan

Bandung Mawardi,
Pegiat Sastra

Garut News ( Ahad, 05/01-2014 ).

Ilustrasi, Dalang Bisa Dijadikan Lokomotif Kekuasaan atawa Kepentingan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi, Dalang Bisa Dijadikan Lokomotif Kekuasaan atawa Kepentingan. (Foto: John Doddy Hidayat).

Dalang jadi bupati?

Lakon ganjil itu terjadi di Tegal, Jawa Tengah.

Enthus Susmono berhasil menjadi Bupati Tegal periode 2013-2019.

Semula, publik mengenalnya sebagai dalang mbeling.

Kini pengisah epos-epos itu bakal membuat narasi kekuasaan saat menjabat bupati.

Peran dalang dan bupati tentu berbeda.

Enthus Susmono berniat mengurusi kekuasaan dan mendalang meski harus menata jadwal secara ketat.

Keinginan itu lazim.

Kita cuma menduga bakal ada kerancuan.

Seno-Sastroamidjojo dalam buku Renungan tentang Pertundjukan Wajang Kulit (1964) menjelaskan bahwa istilah dalang berasal dari kata weda dan wulang atau mulang.

Definisi dalang: “Seorang jang mempunjai kedjuruan mengenai dan menganggap dirinja sebagai orang jang bertugas sutji untuk memberi peladjaran, wedjangan, uraian, dan tafsiran tentang isi kitab sutji beserta maknanja kepada khalajak ramai.”

Enthus Susmono telah puluhan tahun berperan sebagai dalang, melakukan pelbagai ritus dan kerja kreatif demi “memberi peladjaran, wedjangan, uraian”.

Ritual menjadi dalang berbeda dengan ritual-politik menjadi bupati.

Hajatan demokrasi di Indonesia selalu berurusan dengan partai politik, uang, popularitas.

Ritual menjadi bupati pun rawan akan godaan duniawi, bersimpang jalan dengan misi suci kehidupan.

Politik sering tak suci saat dijalankan dengan sistem kontradiktif,  “meminta” atau “membeli” amanah dari publik melalui pemungutan suara.

Penguasa mirip tokoh absurd, tampil sebagai pembawa amanah tapi harus mengeluarkan modal besar.

Laku menjadi bupati itu tampak berseberangan dengan penjelasan Victoria M. Clara van Groennendael (1987) mengenai relasi dalang, wayang, dan kehidupan.

Dalang di balik wayang memiliki proses ritual berat, memerlukan pelbagai relasi atau “transaksi” untuk menghidupi wayang dalam pergelaran dan laku hidup keseharian.

Enthus Susmono mengingatkan kita akan relasi dalang dan kekuasaan dalam sejarah politik di Indonesia.

Di masa revolusi, dalang berperan sebagai pengobar semangat di naungan kekuasaan Orde Lama.

Dalang tak cuma berarti sosok di jagat kesenian.

Situasi politik pun memunculkan dalang sebagai kosakata bertaut kekuasaan.

Peristiwa-peristiwa politik atau gerakan perlawanan pada rezim kekuasaan sering mendapat stigmatisasi menggunakan kosakata “dalang”.

W.J.S. Poerwadarminta  dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1952) mengartikan dalang: “orang jang dengan sembunji-sembunji memimpin sesuatu gerakan”.

Penggunaan kosakata “dalang” perlahan mengandung makna berhadapan dengan kekuasaan.

Di masa Orde Baru, Soeharto semakin membesarkan makna politis dari kosakata dalang.

Gerakan protes, kritik, dan anarki selalu bertaut tuduhan tentang dalang sebagai pengganggu stabilitas politik.

Benedict Anderson menganggap rezim Orde Baru semakin menguatkan makna kosakata dalang, dilengkapi dengan kosakata “mendalangi”, “wayang”, “goro-goro”, “perang tanding”, “jejer”.

Perkamusan politik di Indonesia bereferensi dunia pewayangan.

Politik pun perlahan dianggap “drama hebat”, yang secara simbolis diturunkan dari drama tradisional Jawa: wayang.

Politik di Indonesia memerlukan pengalaman dan bahasa wayang.

Dalang berperan penting, penentu lakon dan efek secara sosial-politik-kultural.

Kita pun ingat, dalang tak cuma bahasa politik.

Dalang di panggung pertunjukan wayang juga jadi urusan besar di mata penguasa.

Dalang-dalang dianjurkan atau diperintah oleh penguasa agar turut mengabarkan keberhasilan pembangunan.

Mereka berkesenian dengan pesan-pesan pemerintah, sebagai alat kekuasaan.

Para dalang mengalami penertiban politik, menganut ideologisasi dari pemerintah jika tak ingin “digebuk”.

Dalang pun diajak ke panggung politik untuk membesarkan “pohon beringin”, yang dikondisikan agar tidak melakukan protes atau kritik ke pemerintah.

Episode tragis itu dikisahkan oleh Kuntowijoyo dalam novel Mantra Penjinak Ular (2000).

Dalang menjadi juru bicara kekuasaan.

Penguasa mencipta sistem agar dalang mau berpihak ke program-program pembangunan.

Lakon wayang digunakan secara simbolis dan eksplisit untuk mencipta dramatisasi politik dan ketokohan penguasa Orde Baru.

Kuntowijoyo dalam novel itu memberi sindiran telak bahwa pementasan wayang adalah “ritual politik”: menjelang dan sesudah pemungutan suara.

Dalang berperan simbolis, mengisahkan harapan-harapan para pendamba kekuasaan dan para pemberi suara.

Rezim Orde Baru runtuh pada 1998.

Dalang mulai memiliki peran sebagai “tukang kritik” atau “juru propaganda kekuasaan”.

Dalang diperkenankan menjadi pengurus partai politik atau caleg.

Godaan kekuasaan tampak gamblang.

Dalang berpolitik sudah lazim, bukti arus demokratisasi di Indonesia.

Dalang jadi bupati?

Publik menganggap itu hak politik.

Dalang tak cuma ada di panggung kesenian.

Dalang pun ada di panggung kekuasaan, memainkan lakon-lakon besar bertema politik, ekonomi, pendidikan, sosial, teknologi, kultural.

Dalang itu….*

***** Kolom/artikel Tempo.co

Related posts