Asvi Warman Adam, Sejarawan LIPI
Jakarta, Garut News ( Rabu, 27/11 ).
Penculikan para pemimpin sudah terjadi di negeri ini sejak Indonesia merdeka.
Yang pertama diculik adalah Menteri Negara Oto Iskandar di Nata pada Desember 1945.
Sekelompok pemuda membawanya ke Pantai Mauk, Tangerang, dan membuang jenazahnya ke laut.
Penculikan berikutnya menimpa Sjahrir dan Tan Malaka, yang dilakukan kelompok yang berseberangan.
Konsep culik pula yang melekat pada benak Soeharto ketika berpidato pada 1980 tentang rencana menculik seorang anggota MPR bila jumlahnya berimbang dalam proses pengubahan dasar negara Pancasila.
Penculikan terjadi menjelang 1998, terhadap beberapa aktivis muda yang dilakukan tim “Mawar” Kopassus.
Dari 1945 sampai era reformasi, penculikan ini selalu menjadi kasus yang tidak pernah dituntaskan.
Karena itu, berpotensi terulang.
Bila dibaca buku John Rossa, Dalih Pembunuhan Massal, maka Gerakan 30 September itu tak lain merupakan gerakan penculikan terhadap beberapa orang jenderal yang akan dihadapkan kepada Soekarno.
Hanya, manuver ini dilakukan sangat ceroboh, sehingga dalam waktu sekejap bisa dirontokkan.
Teori John Rossa ini dimanfaatkan Salim Said dalam buku Dari Gestapu sampai Reformasi.
Salim juga setuju dengan penculikan yang dilihatnya sudah terjadi sejak zaman “daulat” pasca-1945.
Hanya, pada kasus G30S, Salim Said menuduh Soekarno sebagai dalang peristiwa ini.
Ia menulis, “Gagasan awal yang kemudian muncul dalam bentuk Gestapu bukan berasal dari Aidit, melainkan justru berasal dari Soekarno sendiri. Pemimpin PKI itu hanya menumpang dengan memanfaatkan gagasan sang Presiden.”
Mengapa demikian, Salim melanjutkan, “Soekarno waktu itu memang sudah sangat kehilangan kepercayaan kepada Yani, di satu pihak. Di pihak lain, sang Presiden juga tidak cukup kuat dan yakin untuk begitu saja dengan normal menyingkirkan Panglima Angkatan Darat itu… Soekarno, yang ingin tetap berkuasa sambil melindungi PKI (mempertahankan Nasakom), tidak melihat jalan lain, kecuali kembali kepada cara tradisional, daulat.”
Rencana Soekarno itu bocor dan ditumpangi oleh PKI lewat Biro Chusus pimpinan Sjam.
Ada dua alasan yang dikemukakan Salim Said untuk mendukung argumennya.
Pertama, perintah Soekarno kepada Letkol Untung pada 4 Agustus 1965.
Dan kedua, pertemuan Biju Patnaik dengan Presiden Soekarno pada 30 September 1965.
Saya melihat kelemahan kedua alasan itu.
Pertama, 4 Agustus 1965 Soekarno mengalami stroke ringan.
Apakah dalam kondisi seperti itu ia masih bisa mengeluarkan perintah?
Lebih-lebih lagi, menurut Wakil Komandan Tjakrabirawa, Maulwi Saelan, tidak ada pertemuan antara Soekarno dan Untung saat itu.
Kedua, Biju Patnaik, industrialis dan pilot India yang pernah menerbangkan Bung Hatta ke India pada masa perang kemerdekaan, memang dekat dengan Bung Karno.
Ia datang ke Istana Merdeka pukul 12 tengah malam.
Ucapan Bung Karno, “Kamu cepat-cepatlah pulang karena sebentar lagi saya akan menutup bandara,” bisa saja dipahami sebagai omelan kepada seorang sahabat yang masih mau mengobrol terus saat tuan rumah sudah mengantuk.
Disebutkan bahwa Patnaik bertemu dengan Soekarno pada 30 September 1965 tengah malam di Istana.
Jelas itu tidak benar, karena pada malam itu Soekarno tidur di rumah Dewi di Wisma Yaso.
Alhasil, kisah Patnaik yang dituturkan kepada sejarawan A.B. Lapian, beberapa puluh tahun setelah peristiwa itu terjadi, tidak akurat.
Karena itu, tidak bisa dijadikan bukti keterlibatan Soekarno dalam peristiwa G30S.
***** Sumber : Kolom/artikel Tempo.co
