You are here
Cukup Sudah Menambah Daerah Uncategorized 

Cukup Sudah Menambah Daerah

Garut News, ( Rabu, 18/09 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Meski pelbagai bukti menunjukkan pembentukan daerah baru tak otomatis menyejahterakan rakyat, DPR tetap ngotot.

Kali ini mereka akan membahas undang-undang pembentukan delapan provinsi, dan 57 kabupaten/kota.

Pembahasan ini semestinya dibatalkan.

DPR, dan pemerintah perlu kembali mengkaji serius banyaknya dampak negatif pemekaran wilayah.

Dampak itu, kasatmata.

Hasil evaluasi Kemendagri menemukan 65 sampai 75 persen daerah baru terbukti gagal.

Kegagalan itu terwujud pada beragam bentuk.

Paling banyak, pemerintah wilayah baru ternyata tak mampu melayani warganya dengan baik lantaran rapuhnya struktur anggaran daerah.

Evaluasi menemukan separuh dari 526 kabupaten, termasuk kabupaten baru, menghabiskan 50 persen dari anggaran daerahnya untuk belanja pegawai.

Dengan anatomi anggaran seperti itu, mustahil mereka bisa melayani warganya.

Anggaran sudah cekak itu, sebagian besar hanya habis membiayai mesin birokrasi.

Sisanya pun akan lebih banyak dipakai merawat infrastruktur sudah ada, bukannya membangun infrastruktur baru.

Belum lagi pelbagai konflik bermunculan.

Konflik bahkan kerap meletus sebelum pemekaran diresmikan.

Contoh terakhir kerusuhan di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Mei 2013 lalu.

Kerusuhan meledak setelah pendukung usulan kabupaten baru, Musi Rawas Utara, mengamuk memaksa usulannya disetujui.

Dua kantor polisi dibakar, empat tewas dalam huru-hara ini.

Sebetulnya, pada 2009, pemerintah menetapkan moratorium pemekaran wilayah.

Namun moratorium terbatas hanya sampai 2012.

Setelahnya, pemerintah cenderung “mengalah” membuka lagi keran pemekaran.

Kalangan anggota DPR getol mendukung pembentukan daerah baru berdalih tak mungkin menolak desakan konstituen.

Alasan ini mengada-ada, sebab banyak desakan publik untuk soal lain toh mudah ditolak DPR.

DPR tentu tak menyebutkan alasan lain mengapa mereka cenderung menyetujui pemekaran wilayah, yaitu keuntungan politik bagi partainya.

Dengan wilayah baru, partai politik berpeluang memasang kadernya menjadi kepala daerah dan sederet jabatan lain.

Terjadi kemudian bukan hanya transaksi politik, tetapi juga uang.

Tuntutan pembentukan wilayah baru pun melahirkan peluang suap-menyuap agar pemekaran didukung para legislator.

Ada pula modus lain, para calon kepala daerah kalah pada pemilihan lalu mengusulkan pembentukan daerah baru agar bisa memimpin di sana.

Praktek seperti itulah menimbulkan mudarat pembentukan wilayah baru.

Munculnya wilayah baru seharusnya berakibat membaiknya pelayanan.

Pemekaran wilayah akan menguntungkan bagi kawasan terabaikan lantaran terlalu jauh dari ibu kota provinsi atau kabupaten.

Namun, seperti kita lihat, bukan itu yang terjadi.

Tren pemekaran dilakukan asal-asalan itu mesti dihentikan.

Sudah waktunya pemerintah kembali menetapkan moratorium pemekaran wilayah.

Kudu terdapat kajian menyeluruh mengenai mana wilayah layak dimekarkan, dan mana tidak, sebelum keran kembali dibuka.

***** Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment