Corong Calon Presiden

Garut News ( Jum’at, 30/05 – 2014 ).

Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. (Foto : John Doddy Hidayat).

Setelah jadi corong partai politik selama pemilihan legislatif lalu, kini banyak televisi mulai tak netral menjelang pemilihan presiden.

Keadaan ini amat memprihatinkan karena siaran televisi berperan besar memengaruhi pilihan masyarakat.

Sikap memihak bukan hanya merusak dunia pertelevisian, melainkan juga membunuh demokrasi.

Pemihakan itu terjadi setelah pemilik stasiun televisi terang-terangan menyokong salah satu calon presiden.

Lihat saja bagaimana Metro TV, stasiun televisi yang dimiliki Surya Paloh, lebih kerap menayangkan berita dan iklan tentang calon presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Kebetulan Surya, yang juga Ketua Umum Partai NasDem, menyokong pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Sebaliknya, TV One dan ANTV–dimiliki Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie–terlihat lebih berpihak kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Orang tahu, Golkar secara resmi mendukung pasangan ini.

Perhatikan juga RCTI dan MNCTV, yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo.

Kubu Prabowo-Hatta beruntung lantaran Hary menyokongnya.

Hasil pemantauan Komisi Penyiaran Indonesia dari awal hingga pertengahan Mei menggambarkan pemihakan itu.

ANTV, misalnya, menayangkan 60 berita tentang Prabowo dan delapan berita mengenai Jokowi.

Sementara itu, Metro TV memberitakan Jokowi 62 kali dan Prabowo 22 kali.

Dalam periode sama, terdapat 96 spot iklan calon presiden Joko Widodo di Metro TV.

Siaran tak adil menunjukkan betapa berbahaya apabila televisi dikuasai segelintir orang.

Reformasi dunia pertelevisian seolah lebih banyak mendatangkan mudarat.

Frekuensi milik publik sebetulnya bisa saja dikelola swasta asalkan diawasi secara ketat.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Penyiaran jelas disebutkan bahwa siaran televisi wajib memberikan informasi benar, seimbang, dan bertanggung jawab.

Persoalan muncul lantaran tak ada lembaga merasa bertanggung jawab mengawasi tayangan politik.

KPI lebih sering mengurusi sinetron.

Badan Pengawas Pemilihan Umum pun merasa wewenangnya terbatas lantaran hanya mengurusi hal berkaitan dengan kampanye.

Padahal sebagian siaran itu bukan dalam konteks kampanye resmi.

Itu sebabnya, upaya KPI membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye perlu disokong.

Gugus ini beranggotakan empat lembaga, yakni KPI, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan Komisi Informasi Pusat.

Dengan adanya sinergi ini diharapkan mereka bisa mengawasi secara maksimal siaran tak berimbang menjelang pemilihan presiden.

Bukan hanya pengawasan perlu ditingkatkan, melainkan juga sanksinya.

Undang-Undang Penyiaran mesti direvisi agar memuat sanksi berat bagi stasiun televisi menjadi corong partai atawa calon presiden.

Tanpa perubahan sanksi, KPI hanya bisa memberi teguran atawa paling berat menutup suatu program–hal sama sekali tak menimbulkan efek jera.

*******

Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment