You are here
Cina tak Bisa Bangun Pangkalan Militer di Indonesia POLKAM 

Cina tak Bisa Bangun Pangkalan Militer di Indonesia

Kamis , 08 June 2017, 15:57 WIB Rep: Puti Almas/ Red: Teguh Firmansyah REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwono memberi tanggapan atas isu bahwa Cina mungin akan membangun pangkalan militer di negara-negara sahabat untuk kepentingan strategis. Ia menilai hal itu tidak dapat dilakukan di Indonesia, mengingat kebijakan politik luar negeri yang Tanah Air miliki.

Read More
Hanum Rais: Perisai Lahir Batin Amien Rais POLKAM 

Hanum Rais: Perisai Lahir Batin Amien Rais

Jumat , 02 June 2017, 14:24 WIB Rep: Singgih Wiryono/ Red: Ilham REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Putri Amien Rais, Hanum Salsabiela Rais membuat tulisan singkat terkait penyebutan nama ayahnya yang diduga mendapat aliran dana korupsi alat kesehatan di sidang Tipikor Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, pada Rabu (31/5), lalu. Setelah Republika.co.id konfirmasi via pesan whatsapp, Hanum membenarkan tulisan tersebut adalah tulisannya. Tulisan yang diposting di akun instagram @hanumrais kini sudah disukai oleh ribuan akun.

Read More
Pansus DPRD Garut Juga Beralibi Study Banding POLKAM 

Pansus DPRD Garut Juga Beralibi Study Banding

Fotografer : John Doddy Hidayat Garut News ( Kamis, 27/04 – 2017 ). Pembahasan diselenggarakan Pansus DPRD sebagai upaya menilai kinerja Bupati Garut selama setahun terakhir seperti tertuang dalam nota pengantar LKPj Bupati dinilai tak jelas, dan tak terbuka. Bukannya menerima saran dan masukan publik, DPRD malahan terkesan lebih senang berjalan-jalan ke luar daerah beralibi study banding, atau konsultasi dengan Pemprov, dan kementerian.

Read More
Wakil Bupati Garut Ingatkan Terjadinya Korupsi Politik POLKAM 

Wakil Bupati Garut Ingatkan Terjadinya Korupsi Politik

“PPID Harus Pedomani Lima Azas” Garut News ( Selasa, 25/04 – 2017 ). Wakil Bupati Garut, dr H. Helmi Budiman mengingatkan, jika penyelenggaraan pemerintahan tidak terbuka (transparan), dan PPID tak terbentuk, bisa menimbulkan terjadinya korupsi politik serta penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi maupun kelompok. Berdasar hal tersebut, sangatlah penting pemerintah memberikan transparansi terhadap semua kegiatan dan programnya, disamping itu pembentukan PPID dalam mengawasi jalannya transparansi merupakan salah satu konsekwensi maupun alternatif guna menyukseskan juga mewujudkan kepemerintahan yang baik pada masa mendatang, tandasnya.

Read More