Fotografer : John Doody Hidayat
Garut News ( Rabu, 26/04 – 2017 ).
Realisasi “Pendapatan Asli Daerah” (PAD) Pemkab Garut dari sektor “Pajak Bumi dan Bangunan” (PBB) hingga akhir triwulan pertama 2017 ternyata masih rendah, hanya mencapai 18 persen atau setara Rp5,58 miliar.
Padahal target kudu dicapai Rp31 miliar lebih. Kian diperparah dari 42 kecamatan di kabupaten setempat, terdapat tiga kecamatan di antaranya malahan realisasi penerimaan PBB-nya masih nol persen, atawa “jeblog”.
Terdiri Kecamatan Karangpawitan meliputi Desa Suci, Situsari, Situgede, Godog, dan Desa Karangsari; Kecamatan Tarogong Kaler meliputi Desa Panjiwangi, Sukaraja, dan Desa Pasawahan; serta Kecamatan Banyuresmi meliputi Desa Sukakarya, Pamekarsari, Sukamukti, Dangdeur, Karyasari, dan Desa Cimareme.
“Saya heran dan bingung melihat data laporan diterima saat ini. Ternyata masih ada sejumlah desa di tiga kecamatan realisasi penerimaan PBB-nya nol persen. Ini patut dipertanyakan,” keluh Sekda Iman Alirahman pada Sosialisasi Pengelolaan “PBB Pedesaan Perkotaan” (PBB-P2) di Gedung Pendopo, Rabu (26/04-2017).
Dikemukakan, meski sejumlah desa di beberapa kecamatan melampaui target seratus persen realisasi PBB-nya pada triwulan pertama 2017, dan dapat diberikan perhargaan, namun bagi sejumlah desa di tiga kecamatan yang PBB-nya nol persen berdasar laporan terhitung 25 April 2017 itu, menjadi pertanyaan besar.
“Saya enggak habis pikir. Mengapa sampai nol persen target capaian PBB-nya ? Ada apa dengan pemerintahan desa ini ? Saya mohon ada solusi dan pemecahan akar permasalahan tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Ini tidak bisa dihindari. Kepada Bapenda, saya minta nota dinas, dan kejelasan tehadap sejumlah desa yang target PBB-nya nol persen,” tandasnya bernada tinggi. Raut wajahnya pun tampak memerah menahan marah.
Dikatakan, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan keuangan saat ini, rendahnya capaian PBB tersebut berdampak sangat berat terhadap sektor belanja, menjadi beban dan tekanan dari Pemerintah Pusat yang memengaruhi struktur anggaran APBD Perubahan Kabupaten Garut TA 2017 mendatang.
Juga berdampak pada evaluasi kinerja instansi terkait, antara lain Bapenda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, serta para camat diberikan pelimpahan kewenangan Pemkab.
“Khususnya target capaian PBB bila pada Mei hingga Juni 2017 mendatang masih saja ada desa yang PBB-nya nol persen. Haram hukumnya bagi kami terutama Bapenda segera melakukan pembinaan ke lapangan. Masa target rata-rata hanya 18 persen yang dipungut ? Seharusnya sudah mencapai 25 % pada setiap triwulannya. Ini menjadi catatan khusus bagi saya kepada Bapenda, para camat maupun instansi pembina lainnya,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, dia juga sempat berang dengan perilaku pegawai di lingkungan Inspektorat Kabupaten Garut beramai-ramai berangkat ke Bali selama tiga hari berdalih studi banding.
Selain menjadi sorotan sejumlah kalangan lantaran dinilai tak bertujuan jelas, serta diduga tak berizin, keberangkatan mereka ke pulau Dewata itu juga lebih terkesan pemborosan anggaran, dan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat.
Kepala Bapenda Garut Usep Basuki Eko tak berkomentar banyak mengenai masalah yang dikeluhkan Sekda itu.
Dia hanya katakan, evaluasi dan peringatan dari Sekda itu akan dijadikannya sebagai bahan masukan. Pihaknya juga segera turun ke lapangan menyelesaikannya, katanya.
********
(NZ, Jdh).
