Calon Presiden dalam Karung

by

Putu Setia, @mpujayaprema

Jakarta, Garut News ( Jum’at, 29/11 ).

Ilustrasi, Kibar Bendera Merah Putih, Kerap Terkalahkan Semarak Merebak Maraknya Bendera Parpol. (Foto: John).
Ilustrasi, Kibar Bendera Merah Putih, Kerap Terkalahkan Semarak Merebak Maraknya Bendera Parpol. (Foto: John).

Keriuhan pemilu sudah semakin marak.

Pohon-pohon di pinggir jalan sudah mengaduh kesakitan ditusuk paku untuk memasang poster, baliho, dan spanduk kampanye.

“Itu salah sang pemasang, mereka orang upahan,” kata seorang caleg (calon legislator).

Jadi, sang caleg menertibkan orang upahan saja tak mampu, bagaimana “menertibkan” rakyat untuk memberikan suara kepada mereka.

Ternyata, calon presiden dari jalur konvensi juga memasang poster dengan memaku pohon.

Kenapa para caleg dan capres perlu kampanye murahan seperti itu?

Wajah mereka di jalan-jalan dibuat selugu mungkin, nyaris seperti pengemis yang minta bantuan ala kadarnya.

Itu karena partai tak mengakar di masyarakat dan calegnya jarang dikenal.

Partai tak punya massa, caleg tak punya pengikut tetap.

Tak ada ikatan antara rakyat dan partai, juga dengan caleg dari partai itu.

Masyarakat baru dilibatkan menjelang pemilu dan para caleg meminta dukungan sambil menebar uang yang tak seberapa, plus janji-janji gombal.

Coba ditanya rakyat desa.

Tak ada yang memegang kartu tanda anggota partai.

Bahkan pengurus partai di desa dan kecamatan tak punya kartu anggota.

Kalau kartu anggota saja tak punya, apalagi membayar iuran untuk membesarkan partainya.

Tak ada kamus itu.

Yang mengongkosi partai adalah orang-orang yang mau menjadi pengurus.

Keluar dari jajaran pengurus, tak mau lagi urunan untuk membiayai partai.

Lalu, apa artinya partai itu mewakili masyarakat?

Masyarakat yang mana diwakili?

Tidak seperti partai pada zaman dulu, sebelum rezim Orde Baru memperkenalkan massa mengambang.

Partai jelas basisnya dan rakyat pun jelas memihak partai yang mana, meski pemilu masih jauh sekali.

Situasi kepartaian seperti ini yang membuat para caleg dan capres menjajakan dirinya di jalan-jalan, menyakiti pepohonan dan menutupi keindahan alam.

Di perkotaan menjadi sampah yang menyakitkan mata.

Belum lagi kata-kata gombal yang menyertai wajah mereka.

Tidak adanya hubungan formal antara partai dan masyarakat membuat fanatisme kepada partai jadi luntur, tidak seperti masa lalu.

Sekarang bahkan pamor partai begitu rendahnya, sampai orang tak bergairah lagi memilih partai.

Orang-orang desa yang saya tanyai merasa lebih sreg dan masih bergairah memilih presiden dibanding memilih partai.

“Saya hanya memilih partai yang sudah jelas mengusung siapa presidennya. Kalau presiden yang diusungnya tak jelas, lebih baik tidak memilih,” jawaban seperti ini saya temui di banyak tempat.

Artinya, masyarakat sudah tak percaya pada program partai.

Mereka lebih percaya pada figur presiden yang memimpin negeri ini, apa pun partainya.

Yang menjadi soal, pemilu presiden belakangan, pemilu legislatif yang lebih dulu.

Mestinya, dan ini sesuai dengan konstitusi, partai harus mencalonkan presidennya terlebih dulu sebelum pemilu (legislatif).

Bahwa nanti suara yang didulang tak cukup, lalu harus koalisi, bisa direvisi pasangan capres-cawapres itu.

Setidaknya sebelum pemilu (legislatif) partai sudah menetapkan calon presiden dan justru calon ini dijadikan magnet untuk mendulang suara.

“Kalau ada partai cuma janji-janji doang mengusung seseorang, apakah janji itu tak diingkari? Jangan-jangan setelah pemilu ketua umumnya yang jadi capres, ya, lebih baik tak memilih,” kata seseorang.

“Harus jelas hitam-putih dari awal, kita tak mau memilih capres seperti memilih kucing di dalam karung, tak jelas wujudnya.”

Saya kira ini layak diperhatikan pimpinan parpol pada saat partai mengalami krisis kepercayaan seperti saat ini.

**** Sumber: Kolom/artikel : tempo.co