Cabup Garut Ogah Diklarifikasi Dugaan Politik Uang

by

Garut News, ( Selasa, 17/09 ).

Ilustrasi. (Foto: John).
Ilustrasi. (Foto: John).

Bupati Garut Agus Hamdani urung memenuhi panggilan Panwaslu kabupaten setempat, terkait klarifikasi menyangkut kasus dugaan praktik politik uang dilaporkan ke Panwaslu belum lama ini.

Berdasar informasi diperoleh, Agus Hamdani meminta Panwaslu menjadwal ulang undangan klarifikasi kasus tersebut.

“Memang sore ini (Senin, 16/09), bupati kita undang klarifikasi berkenaan laporan diterima Panwaslu mengenai dugaan politik uang di masa tenang, disebut-sebut melibatkan aparatur pemerintah. Namun setelah kita tunggu, ajudan bupati menghubungi kita, dan mengatakan bupati tak bisa memenuhi undangan lantaran mengikuti kegiatan tak bisa diwakilkan,” kata Ketua Panwaslu, Saepuloh, Senin (16/09).

Saepuloh mengapresiasi bupati meminta Panwaslu menjadwal ulang terkait klarifikasi tersebut.

Dikemukakan, Bupati Agus Hamdani dimintai klarifikasi atas kasus  dalam ktu pada kapasitas Cabup berpasangan dengan Cawabup Abdusy Syakur Amin.

Selain Agus Hamdani, beberapa pejabat Pemkab Garut terlapor atas kasus ini pun diperiksa.

Di antaranya, Kepala “Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa” (BPMPD), Wawan Nurdin, dan Camat Balubur Limbangan, Ajid Sajidin.

“Kita belum bisa memberikan keterangan lebih jauh soal ini, sebab masih diproses, dan didalami. Masih jauh bisa disimpulkan benar tidaknya tuduhan ini. Kita juga masih kudu mendatangkan saksi ahli,” ungkap Saepuloh.

Informasi diperoleh menunjukkan, kasus dugaan politik uang pemenangan pasangan Cabup/Cawabup bernomor urut lima, “Agus Hamdani-Abdusy Syakur Amin” (AKUR) terjadi di wilayah Kecamatan Balubur Limbangan.

Pasangan Akur dituding membagi-bagikan uang pada para calon pemilih guna pemenangannya dengan mengumpulkan sejumlah kades dikoordinir aparatur pemerintah, termasuk Kepala BPMPD, dan Camat Balubur Limbangan.

Praktik dugaan politik uang itu, terjadi pada masa tenang menjelang pemungutan suara.

Kepala BPMPD Wawan Nurdin menegaskan, dirinya tak tahu menahu mengenai kasus tersebut.

Terlebih sampai dituding mengoordinir kepala desa, katanya.

“Saya datang ke sini (Panwaslu) diundang Panwas klarifikasi, katanya ada indikasi pemberian dana di Limbangan pada masa tenang. Ada kumpulan kepala desa. Tetapi kan saya tak ikut, dan tak tahu. Mengoordinir bagaimana,” katanya pula menyanggah.

Ungkapan senada dikatakan Camat Balubur Limbangan, Ajid Sajidin.

“Semuanya saya sampaikan ke Panwas. Silahkan tanyakan aja ke Panwas,” kata Ajid.

****** Zainul, Jdh.