Bupati Ingatkan Segera Tuntaskan Penertiban Aset Garut

Garut News ( Selasa, 11/02 – 2014 ).

Rudy Gunawan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Rudy Gunawan. (Foto: John Doddy Hidayat).
Bupati Garut Rudy Gunawan mengingatkan, segera tuntaskan penertiban aset daerah di antaranya berupa kendaraan dinas di lingkungan Pemkab/Setda setempat, pada dua pekan ke depan.

Penertiban, juga terutama dilakukan pada kendaraan masih dipakai mantan pejabat atawa pegawai pensiun.

“Saya tahu ada aset di luar. Saya mau ada inspeksi keseluruhan. Nomenklatur penggunaan kendaraan dinas itu boleh disimpan di rumah dinas atau rumah pribadi pejabat. Tetapi kalau pensiun, saya tarik lagi,”
katanya, Senin (10/02-2014).

Dia mendesak Bidang Aset DPPKA segera menginventarisasi aset kendaraan dinas, dan menarik dari tak berhak menggunakan kendaraan tersebut pada dua pekan ke depan.

Meski, mobil dinas bisa dialihtangankan jika usianya lebih 20 tahun. Sementara sepeda motor setelah 15 tahun, katanya.

Hingga kini, diakui masih banyak mobil dinas dipakai mantan pejabat, termasuk mobil dinas Nissan Terrano digunakan mantan Bupati Garut Aceng Fikri.

Bahkan terdapat sejumlah kendaraan dinas digunakan kampanye caleg.

Tak hanya kendaraan, seluruh aset daerah diinventarisasi.

Kata dia, itu dilakukan demi mengejar penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan dari BPK RI 2015 mendatang.

“Sekarang ada 8.000 bidang belum disertifikatkan. Asetnya masih abu-abu. Kita mencoba sertifikasi itu dan membuat neraca benar.”

“Semua daerah itu kendalanya di aset. Saya bersama Pak Helmi menargetkan 2015 Garut WTP. Jika tak WTP, Rudy dan Helmi kredibilitasnya turun,” katanya pula.

Dikemukakan bupati, pengelolaan aset daerah selama ini kurang optimal, termasuk pendapatan dari hasil pajak, dan retribusi daerah dipungut selama ini pada publik.

Bahkan kebijakan fiskal Kabupaten Garut hanya sekitar 0,45% dari besaran total APBD Garut.

“Nilai pajak hotel dan restoran pun hanya sekitar Rp3,6 miliar per tahun. Sekarang ini, pajak kita hanya Rp42 miliar. Dari pajak hotel dan restoran hanya Rp8 miliar. Ini tak logis dan berbahaya apabila tak maksimal. Saya tekankan Kepala DPPKA melakukan pembenahan, kita ekspose ke media,”
kata dia.

******

Zainul, JDH.

Related posts

Leave a Comment