Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Rabu, 03/05 – 2017 ).
Setibanya di tanah air setelah menunaikan ibadah umroh selama sepuluh hari di tanah Suci Makah Al Mukaramah, kemudian pada Rabu (03/04-2017) dini hari, seolah tak pernah letih, Bupati Garut Rudy Gunawan langsung “tancap gas” memimpin 42 camat se kabupaten setempat bertolak menuju Pulau “Dewata” Bali.
Bahkan agenda rencananya, Bupati bersama rombongan berangkat ke Bali pada Kamis (04/05-2017), selanjutnya kembali ke Garut pada, Ahad (07/05-2017).
“Mereka dijadwalkan berangkat dari Garut menuju Bandara Husein Sastranegara Bandung, dan langsung menuju Bali hari Kamis ini,” ungkap salah satu sumber dekat Bupati Rudy, Rabu (03/05-2017).
Malahan sumber lainnya katakan, keberangkatannya termasuk rombongan camat tergabung Forum Camat Kabupaten Garut ke Bali tepatnya Kabupaten Badung Provinsi Bali itu bertujuan melakukan kunjungan kerja study banding berkaitan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pelayanan publik dinilai terbaik.
Selain Bupati, dan para camat, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab juga disebut-sebut berencana turut berangkat menyertai rombongan. Di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Asisten Bidang Pemerintahan, dan Kepala Bagian Pemerintahan.
“Jika tak ikut, nanti disangka belot dari kebersamaan para camat. Meski semua biaya dari saku sendiri. Untuk ongkos pulang pergi, dan akomodasi penginapan saja sekitar Rp6 juta. Belum oleh-oleh atau pengeluaran lainnya. Ya, harus ada sekitar Rp10 juta untuk ke sana,” kata salah seorang camat namun minta namanya dirahasiakan.
Keberangkatan Bupati bersama para camat, juga sejumlah pejabat lainnya tersebut, tak pelak menjadi sorotan tajam sejumlah kalangan.
Lantaran, keberangkatan mereka ke Bali dinilai tak memiliki tujuan serta kepentingan jelas bagi peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dalam upaya mendongkrak PAD, maupun masyarakat Garut secara umum.
Apalagi keberangkatan mereka pun, dilakukan justru ketika pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI masih melakukan audit di kabupaten ini.
Bahkan disebut-sebut terdapat imbauan bagi para pejabat di lingkungan Pemkab setempat jangan meninggalkan daerahnya dalam bulan-bulan ini. Sebab ada pemeriksaan aparat penegak hukum dari Polda Jabar, Mabes Polri, dan Kejagung terhadap sejumlah pejabat berkaitan beberapa persoalan hukum terjadi di lingkungan Pemkab.
Belum lagi persoalan lain mendesak segera mendapat perhatian serius, dan fokus. Semisal persiapan kecamatan terkait tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahap Dua pada 80 desa tersebar di 42 kecamatan bakal digelar 22 Mei 2017 mendatang. Serta, masih mandegnya sejumlah pelayanan publik, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
“Sisi lain dibadingkannya dengan Garut apa? Kondisi geografis maupun karakteristik penduduk, dan potensi daerahnya juga banyak beda jauh?,” tandas Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi.
Menurut dia, sumber utama PAD Badung itu retribusi pajak hotel dan restoran, akomodasi wisata Kuta Selatan meliputi Jimbaran, dan Nusa Dua besarannya mencapai 70% dengan nilai di atas Rp2 triliun.
Dengan wilayah seluas 420,09 kilometer terdiri enam kecamatan, Badung menjadi kawasan pariwisata tirta serta pusat hotel, dan restoran berbintang. Kuta Selatan juga menjadi tempat pertemuan internasional, seperti APEC, WTO dan lainnya.
Sedangkan Kabupaten Garut, selain kondisi geografis, dan topografisnya beda, wilayahnya luas mencapai sekitar 311.000 hektare berpenduduk hampir tiga juta jiwa terdiri atas 42 kecamatan. Mata pencaharian utama menjadi kontributor perekonomian daerah pun didominasi sektor usaha pertanian 42%, jasa perdagangan, hotel, dan restoran 23%, service kekahlian 20%, dan lainnya 15%.
“Potensi setiap kecamatan saja beda-beda. Apa semuanya mau diarahkan ke sektor perhotelan, restoran, dan wisata? Apalagi yang studi banding PAD mengapa para camat? Memang kostribusi kecamatan terhadap pengelolaan pendapatan itu apa? Paling juga AJB yang justru tak masuk kas daerah. Semua pengelolaan pendapatan itu kan diurus Badan Pendapatan?,” ungkap Dudi pula.
*********
(NZ, Jdh).
