Bupati Garut Tak Sudi Diadu-adu

0
39 views

“Bupati : Yang jelas, saya tak mau diadu-adu. SKPD kita kompak!,”

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 03/03 – 2016 ).

Rudy Gunawan.
Rudy Gunawan.

Bupati Garut Rudy Gunawan menegaskan, para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab setempat wajib berangkat ke Bali sesuai direncanakan.

Akan ada konsekuensi serius bagi kepala SKPD yang tidak ikut. Ketidakikutsertaan kepala SKPD berarti sebuah penolakan terhadap perintah pimpinan.

Demikian penegasan Bupati Rudy Gunawan menanggapi pemberitaan rencana keberangkatan 35 kepala SKPD di lingkungan Pemkab ke Bali diwarnai keberatan sejumlah kepala SKPD pada rencana tersebut.

Rudy katakan, dirinya mewajibkan para kepala SKPD berangkat ke Bali bukan pelesiran melainkan studi banding dalam upaya memeroleh penilaian opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan peningkatan pendapatan daerah. Itu pun atas undangan pihak Pemkab Badung, katanya.

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Kabupaten Badung Provinsi Bali dipilih sebagai lokasi obyek studi banding karena kabupaten sebagian besar pendapatannya bersumber dari pendapatan asli daerah itu berhasil meraih opini WTP dari BPK RI sebanyak tiga kali. Yakni pada 2011, 2012, dan 2014.

Pemkab Garut juga menargetkan memeroleh opini WTP BPK RI pada 2016 ini.

“Semua kepala SKPD harus ikut supaya tahu bagaimana Badung bisa memperoleh WTP, bahkan sampai tiga kali. Supaya kita bisa belajar. Maka, ke Bali ini sifatnya wajib dalam rangka WTP, dan peningkatan pendapatan daerah. Dan, sudah saya sampaikan di Apel. Sehingga kalau ada yang tak ikut, berarti tak memberikan dukungan terhadap (upaya Garut meraih) WTP!,” ungkap Rudy melalui telepon selulernya, Rabu (02/03-2016).

Dikatakan pula, keberangkatan studi banding ke Bali itu hanya satu hari pada hari kerja sesuai undangan diterima dari Pemkab Badung, yakni Jum’at (11/03-2016) pekan depan. Semua biaya keberangkatan ditanggung anggaran daerah melalui Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) masing-masing SKPD, katanya pula.

Sedangkan keesokan harinya, Sabtu (12/03-2016), para kepala SKPD bisa pulang kembali ke Garut. Kalaupun mereka masih akan tinggal dulu di pulau Dewata itu hingga Minggu (13/03-2016) maka semua risiko pembiayaan di luar tanggungan anggaran daerah.

“Kita hanya satu hari di sana, hari Jum’at. SPPD-nya sesuai aturan. Yang lainnya, biaya pribadi. Nah, hari Sabtu, satu hari itu di sana kita bisa konsultasi membahas beberapa hal menyangkut infrastruktur, dan pendapatan daerah. Kan SKPD kita juga akan ada yang hilang, mungkin ada yang akan pensiun. Tapi kalaupun hari Sabtu itu ada yang mau pulang, ya silahkan! Yang jelas, saya tak mau diadu-adu. SKPD kita kompak!,” kata Rudy.

Kembali ditegaskan, para kepala SKPD wajib ikut berangkat studi banding ke Bali. Dia pun menyatakan prihatin, dan malu dengan adanya oknum kepala SKPD Pemkab Garut merasa berkeberatan, apalagi menolak turut berangkat ke “Pulau Dewata” itu.

“Saya malu punya pejabat seperti itu. Ini kan perintah. Maka siapapun yang tak turut perintah, ya sudah, keluar saja dari SKPD! Saya juga tahu, paling hanya satu orang yang seperti itu. SKPD kita ini kompak, kok!,” tandasnya.

Informasi sebelumnya selain Kabupaten Badung, rombongan para kepala SKPD Pemkab Garut juga berencana mengunjungi Kabupaten Gianyar yang memeroleh opini WTP pada 2015. Rombongan direncanakan turut berangkat ke Bali bukan hanya kepala SKPD melainkan juga kepala Bagian.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala SKPD Pemkab Garut menyatakan keberatan kudu berangkat ke Bali dari 11 hingga 13 Maret 2016 dinilai tanpa tujuan jelas. Mereka harus mengeluarkan uang berkisar Rp6 juta-Rp8 juta, bahkan sampai Rp25 juta pembiayaannya.

Apalagi, dalam dua bulan terakhir banyak pengeluaran dilakukan SKPD untuk beragam kegiatan. Terutama menyangkut Peringatan Hari Jadi ke-203 Kabupaten Garut (HJG) tahun 2016. Juga, anggaran setiap SKPD Pemkab Garut pada TA 2016 ini mengalami pemangkasan 30 persen dari pagu anggaran.

Rencana keberangkatan para kepala SKPD Pemkab Garut ke Bali itu pun, dinilai sejumlah kalangan lebih merupakan pemborosan anggaran, bahkan berpotensi melanggar kepatutan atas asas efisiensi dan efektivitas anggaran seperti diingatkan Pusat melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efesiensi Kerja Aparatur Negara, dan SE MenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/ Rapat di Luar Kantor.

********

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here