Bupati Garut Mengaku Anjangsono Bantah Berpolitik Uang

by

“Kepala desa kita mintai kesaksiannya memang mengakui pembagian uang itu ada. Tetapi katanya bukan bupati membagi-bagikan uang, melainkan pegawai pemerintah. Dia tahu itu aparat pemerintah dari seragam dipakainya. Namun ketika kita tanya siapa orangnya, dia mengaku nggak tahu,” (Saepuloh).

Garut News, ( Senin, 23/09 ).

Ilustrasi. (Foto: John).
Ilustrasi. (Foto: John).

Bupati Agus Hamdani juga Cabup incumbent 2014-2019, akhirnya memenuhi panggilan Panwaslu kabupaten setempat terkait tudingan keterlibatan aparat negara, berpolitik uang di masa tenang kampanye Pilbup 2013.

“Bupati sendiri datang memenuhi undangan kita untuk klarifikasi. Bupati datang sehari setelah pengumuman perolehan suara pada Rapat Pleno KPU, Rabu (18/09) sore,” kata Ketua Panwaslu, Saepuloh, Ahad (22/09).

Bupati, salah satu terlapor kasus pengaduan masyarakat diterima Panwaslu terkait dugaan pengoordiniran ratusan kepala desa, berpolitik bagi-bagi uang berkisar Rp500 ribu setiap kepala desa.

Skandal tersebut terjadi di Kecamatan Balubur Limbangan.

Di sana, katanya Bupati melangsungkan pertemuan dengan ratusan kepala desa dari pelbagai wilayah kecamatan.

Bupati Agus berpasangan Cawabup Abdusy Syakur Amin itu, juga sebelumnya diundang Panwaslu untuk memberikan klarifikasi, Senin (16/9).

Namun dia urung memenuhinya lantaran kegiatan lain.

Dikemukakan Saepuloh, pada pertemuan tersebut, bupati menyatakan pertemuan itu tak ada kaitan dengan penggiringan dukungan terhadap dirinya selaku calon incumbent, melainkan semata sebagai pertemuan sillaturahim biasa antara dirinya selaku Bupati dengan para kepala desa pasca habis masa cutinya selama kampanye, katanya.

“Bupati mengaku pertemuan itu hanya sillaturrahim biasa, anjangsono sekembali dirinya bertugas lagi menjadi Bupati Garut setelah sempat cuti,” kata Saepuloh pula.

Terkait pembagian uang pada kepala desa, menurut Saepuloh, bupati mengaku sama sekali tak mengetahui hal tersebut.

“Kepala desa kita mintai kesaksiannya memang mengakui pembagian uang itu ada. Tetapi katanya bukan bupati membagi-bagikan uang, melainkan pegawai pemerintah. Dia tahu itu aparat pemerintah dari seragam dipakainya. Namun ketika kita tanya siapa orangnya, dia mengaku nggak tahu,” ungkap Saepuloh.

Pihaknya pun belum bisa memutuskan skandal tersebut, sebab masih terus didalami duduk perkaranya.

Saksi-saksi terkait juga belum seluruhnya dimintai keterangan.

Hingga kini, selain Bupati Agus Hamdani, Kepala Badan Pemberdayaan Masyararakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Wawan Nurdin, dan Camat Balubur Limbangan Ajid Sajidin, sempat dimintai klarifikasi kasus ini.

Saepuloh katakan, dari pelbagai kasus pengaduan pelanggaran kampanye masuk ke Panwaslu, sejauh ini hanya terdapat empat kasus memenuhi unsur sudah ditangani.

Kebanyakan berupa pelanggaran administrasi, serta satu kasus pidana umum.

“Kasus pidana umum kewenangannya terdapat pada kepolisian. Kasus dugaan pemalsuan Surat Keputusan DPP PMB (Partai Matahari Bangsa) terkait usungan pasangan calon nomor enam (Nadiman-Holil Aksan Umarzen),” katanya.

***** Zainul, Jdh.