Bupati Berjanji Segera Tingkatkan Fungsi Peranan Korpri

Garut News ( Senin, 10/02 – 2014 ).

Bupati Garut, Rudy Gunawan berjanji segera tingkatkan fungsi peranan “Korps Pegawai Negeri RI” (Korpri).

“Saya segera menggelar dialog dengan jajaran Kepengurusan Korpri,” katanya ketika didesak pertanyaan Garut News, Senin (10/02-2014).

Dikemukakan bupati, sekitar 80 persen SK PNS kini menjadi agunan kredit di BJB, sehingga dari sekitar Rp110 miliar pembayaran gaji PNS, setiap bulannya tersetor Rp80 miliar pada BJB.

Sedangkan CSR diperoleh pemkab Garut dari lembaga perbankan itu, hanya sekitar Rp200 juta setiap tahun.

Sementara itu, saham Pemkab Garut mengendap di BJB sekitar Rp2,5 miliar.

Pada jumpa pers didampingi Kabag Informatika Setda kabupaten setempat, Usep Basuki Eko, Rudy Gunawan juga katakan, sejak beberapa pekan lalu memimpin Garut bersama Wabup Helmi Budiman menyelenggarakan konsolidasi intern birokrasi.

Juga kunjungan kerja, antara lain menyosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 52/2010 tentang Disiplin PNS.

Serta Peraturan Pemerintah Nomor 46/2011 tentang penilaian kinerja PNS berlaku sejak 1 Januari 2014.

Prestasi mereka dinilai dari sasaran kerja pegawai, serta perilaku pegawai.

Dia pun menandatangani perjanjian dengan Sekda setempat sebagai pihak pertama, menyusul Sekda mengelola APBD bernilai Rp38 miliar lebih.

Pada sembilan bagian, dan tiga asisten.

Saat ini terdapat tujuh jabatan struktural eselon dua masih kosong, dikompetisikan bagi pejabat struktural eselon tiga.

Juga bakal berlangsung mutasi besar-besaran bagi 240 jabatan struktural eselon empat yang kosong, kata Rudy Gunawan.

Sedangkan mengenai program seratus hari, dikoordinatori Wakil Bupati Helmi Budiman.

Bupati mengemukakan pula, menelisik detail kegiatan pembangunan pada areal Alun-Alun Malangbong, tanpa mengantongi ijin mendirikan bangunan atawa IMB.

Kegiatan lain membangun komunikasi, diagendakan setiap pekan berlangsung jumpa pers, serta berdialog langsung dengan masyarakat sebulan sekali.

Mengagendakan Bagian Informatika menjadi Dinas Informatika, Pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga, serta membuka keran informasi memalui Humas atawa juru bicara, katanya.

Program lainnya menginventarisasi seluruh aset daerah, lantaran kini terdapat sekitar 8.000 bidang tanah masih belum disertivikatkan.

Serta mengetahui siapa pengusaha atawa kontraktor paling banyak memeroleh proyek pembangunan, kemudian dengan cara apa mendapatkannya.

Sekaligus menertibkan kembali beragam perijinan termasuk ijin pertambangan galian C, tandas Rudy arifin.

Bakal dilakukan pula pencanangan pembangunan fisik kantor kecamatan.

******

John.