Bupati : Anak Pimpinan Daerah Wajar Diproritaskan Masuk Sekolah Favorit

0
24 views

Ilustrator  : Muhammad Erwin Ramadhan

Garut News ( Kamis, 28/01 – 2016 ).

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengecam laporan terjadinya penitipan calon siswa di sejumlah sekolah negeri favorit di daerahnya.

Tetapi dia menilai wajar anak pimpinan daerah diprioritaskan masuk sekolah favorit.

“Saya dapat laporan untuk masuk SMPN 1, SMPN 2, SMAN 1, mulai gurunya banyak kongkalikong meningkatkan NEM siswa supaya (calon siswa) bisa masuk. Banyak titipan. Harus berkualitas!” katanya pada pengambilan sumpah penugasan guru sebagai kepala sekolah, dan penetapan jabatan fungsional tertentu di Gedung Pendopo, Kamis (28/01-2016).

Ditegaskan bupati, yang boleh mendapat prioritas penitipan calon siswa itu yakni anak-anak dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dan kalangan unsur muspida. Termasuk anak-anak pimpinan DPRD.

“Yang boleh mendapatkan prioritas itu Pimpinan DPRD, dan Muspida. Apalagi Muspida itu berpindah-pindah. Anak Dandim, Kapolres, Kasrem, anak Bupati, Wakil Bupati, atau anak Sekda, anak Ketua Pengadilan Negeri. Kita perbaiki pendidikan kita,” katanya pula.

Diharapkan para kepala sekolah terus melakukan introspeksi dan meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten ini. Sebagai pemimpin, mereka diharuskan memberikan contoh baik kepada para guru.

Kepala sekolah maupun guru pun mesti bersungguh-sungguh mengajar dan memberikan bimbingan kepada anak-anak didiknya.

Dikatakan, kebutuhan tenaga pengawas di Garut terbilang mendesak. Karena jumlahnya saat ini tak sebanding dengan banyaknya sekolah, apalagi guru.

Apalagi pada 2017-2018, ada sekitar seratus pengawas memasuki masa pensiun. Belum lagi pemerataannya tak seimbang antara kawasan perkotaan dengan daerah.

“Ada 85 sekolah di Garut Kota dengan jumlah guru sekitar 1.500. Berarti berdasar ketentuan, di Garut Kota diperlukan 25 pengawas. Kalau (rasionya) satu pengawas berbanding 60 guru. Tapi kalau berbanding sekolah maka hanya perlu sembilan pengawas,” imbuhnya.

Selain pengawas, jumlah guru khususnya berstatus PNS dan pemerataannya di Garut juga tak kalah mendesak.

“Kalau di Selatan, pasti satu sekolah gurunya lebih dari enam tapi tak lebih dari 10. Tapi di kota itu gurunya bisa 20,” kata dia.

Dia menilai, kebutuhan terhadap guru tersebut mendesak. Apalagi tahun ini terdapat 600 guru memasuki masa pensiun. Sehingga dibutuhkan penggantinya.

“Kami merumuskan perlu ada penambahan guru dan harus diganti. Maka, (guru-guru honorer) kategori dua harus berperilaku baik karena satu saat akan jadi PNS,” katanya.

*******

( nz, jdh ).