BPMPT Kembali Didesak Segera Cabut IMB Limbangan

0
23 views

Garut News ( Jum’at, 10/07 – 2015 ).

Ilustrasi Kantor BPMPT Garut Dikepung Para Pendemo. (Foto: John Doddy Hidayat).
Ilustrasi Kantor BPMPT Garut Dikepung Para Pendemo. (Foto: John Doddy Hidayat).

“Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu” (BPMPT) Kabupaten Garut kembali didesak “Garut Government Watch” (G2W), “Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan” (P3L), dan “Lembaga Bantuan Hukum” (LBH) Bandung, agar segera mencabut dokumen “Izin Mendirikan Bangunan” (IMB).

Atas nama PT Elva Primandiri terkait revitalisasi/pembangunan Pasar Limbangan di Kecamatan Balubur Limbangan.

Bahkan PT Elva Primandiri juga didesak menghentikan aktivitas revitalisasi Pasar Limbangan hingga kini masih terus digarapnya.

Demikian dikemukakan G2W, P3L, dan LBH Bandung dalam surat pernyataan bersama mengenai Putusan Majelis Hakim “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara” (PT TUN) Jakarta pada 20 Mei 2015 menguatkan putusan PTUN Bandung nomor 50/G/2014/PTUN.BDG tertanggal 21 Oktober 2014, membatalkannya IMB revitalisasi Pasar Limbangan.

Sehingga PT Elva Waniza tak memiliki IMB meneruskan pembangunan pasar tersebut. Pembangunan dilakukan tanpa dilengkapi IMB terkualifikasi ilegal lantaran bertentangan dengan aturan.

Di antaranya pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 28/2002 tentang Bangunan Gedung dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2010 Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan.

Sekjen G2W Dedi Rosadi katakan, hal itu perlu diingatkan lagi sebab Pemkab Garut maupun PT Eva Primandiri terkesan mengabaikan putusan PT TUN Jakarta ini. Tercermin dari pernyataan Bupati Rudy Gunawan bakal melakukan upaya hukum terkait putusan PT TUN Jakarta, serta Sekda Iman Alirahman menilai tak mungkin dalam amar putusan PT TUN pihak tergugat tak lagi bisa menempuh upaya hukum kasasi karena itu merupakan hak warga negara.

“Dirut PT Elva Primandiri, Elva Waniza juga menyatakan putusan PT TUN itu dimaknai IMB terkoreksi, dan bukan berarti menghentikan pembangunan. Pernyataan mereka ini kurang tepat karena tak berdasar. Menurut ketentuan perundang-undangan, keputusan PT TUN itu berkekuatan hukum tetap dan tak ada kasasi,” tandas Dedi, Jum’at (10/07-2015).

Dedi beralasan, putusan PT TUN sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08/2011 mengenai perkara yang tak memenuhi syarat kasasi dan peninjauan kembali.

“Nah, IMB atas nama PT Elva Waniza. Keputusan Kepala BPMPT Kabupaten Garut jangkauannya di wilayah Limbangan. Karena itu Keputusan PT TUN membatalkan IMB tak bisa dikasasi dan berkekuatan hukum tetap. Jadi, IMB itu demi hukum batal, sehingga pembangunan tak dapat dilakukan,” tegasnya pula.

Dedi juga mengancam jika dalam waktu ditentukan BPMPT tak mencabut IMB, pihaknya mengajukan eksekusi pada PTUN agar bersangkutan dikenakan uang paksa atau sanksi administratif.

“Kami juga ingatkan Bupati agar melaksanakan amanah sebaik-baiknya, dan jangan mengkhianati amanat rakyat,” imbuh Dedi, menyerukan.

*********

Noel, Jdh.