BK DPRD Garut Bantah Keras Menebar Pesona

0
9 views
Ilustrasi Burung Merak Jantan Menebar Pesona, Agar Didekati Pasangannya.
Ilustrasi. Menebar Pesona Baso Ani Cikurantung, “Enak Dikonsumsi dan Perlu”.

“Guna mejaga marwah DPRD, juga memulihkan kepercayaan masyarakat” 

Garut News ( Ahad, 08/12 – 2019 ).

Ketua ‘Badan Kehormatan’ (BK) DPRD Kabupaten Garut, Dadang Sudrajat membantah keras menebar pesona terkait pemanggilan beberapa legislator dinilai melakukan pelanggaran sepele, dan membiarkan bahkan mengulur waktu memroses mereka diduga melanggar atau menabrak kode etik lebih besar, juga krusial.

“Bagi BK, tak pernah menganggap masalah itu besar atau kecil. Bahkan na’udzubillaahi mindzaalik, jika harus berfikir menyepelekan masalah. Rujukan BK regulasi bisa dipakai dasar hukum menindaklanjuti temuan, atau pengaduan terhadap pelanggaran kode etik,” tandasnya, Ahad (08/12-2019), menanggapi tudingan BK terkesan tebar pesona lebih memprioritaskan pemanggilan sejumlah legislator merokok bukan di tempatnya, dan berpakaian tak sesuai seharusnya pada acara resmi rapat paripurna DPRD.

Ditegaskan, pihaknya tak mau menindaklanjuti pengaduan berdasar subyektivitas. Maka, pemanggilan anggota dewan merokok di ruang rapat paripurna, dan tak berpakaian sesuai undangan rapat paripurna itu, bukan pencitraan BK melainkan bentuk tindakan BK menjaga nama baik DPRD.

“Masak ada anggota DPRD melakukan hal dilarang Perda dibuatnya sendiri, lalu BK diam saja ? Masalah pakaian, kita panggil mereka tak patuh pada undangan DPRD mengatur anggota DPRD memakai pakaian sesuai diinstruksikan dalam undangan itu. Apalagi, bajunya disediakan menggunakan APBD. Keterlaluan ! Udah difasilitasi rakyat, lalu tak patuh,” ungkap Dadang.

Makanya pula, salah besar jika ada anggapan BK terkesan membiarkan pengaduan salah satu elemen masyarakat berkaitan tujuh anggota dewan diduga melanggar kode etik itu.

“Kami rapat BK menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan hasil mengac peraturan DPRD Garut No. 1/2018 psl. 78 ayat 3 bermakna, BK menindaklanjuti pengaduan tersebut,” tegasnya.

Tetapi, ungkap Dadang, pihaknya mesti mengakui penindaklanjutan terhadap pengaduan itu terkendala kesibukan para anggota dewan banyaknya agenda pembahasan tiga Raperda selama Nopember bersambung kegiatan reses awal Desember ini.

“BK berencana, berakhirnya reses, langsung rapat menindaklanjuti pengaduan tersebut. Kalau enggak percaya, silahkan cek ke notulen BK !” imbuhnya.

Sedangkan reses para anggota DPRD Garut berlangsung sejak 2 hingga 9 Desember 2019.

Sebelumnya, Aliansi Garut Bermartabat (AGB) kembali memertanyakan pemanggilan oleh BK terhadap tujuh legislator diduga langgar kode etik terkait pelecehan aspirasi publik dilaporkan AGB hingga kini belum juga diproses.

Alih-alih melakukan pemanggilan ketujuh legislator, BK malahan memroses beberapa legislator merokok di ruang rapat paripurna, dan berpakaian tak sesuai undangan di rapat paripurna.

Sehingga langkah BK dinilai terkesan tebar pesona dengan mengesampingkan dugaan pelanggaran kode etik lebih serius dilakukan ketujuh legislator diadukan AGB.

Ketujuh legislator terlapor terdiri Enan (Wakil Ketua DPRD Garut), Deden Sopian (Ketua Fraksi Golkar), Lulu Gandhi Nan Rajati (Ketua Fraksi Gerindra), Aji Kurnia (Ketua Fraksi PKB), Ayi Suryana (Ketua Fraksi PPP), Jajang Supriyatna (Ketua Fraksi PKS), dan Taufik Hidayat (Ketua Fraksi PAN).

Mereka dilaporkan/diadukan sejumlah elemen pergerakan tergabung dalam AGB ke BK, Senin (18/11-2019) silam. Mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik lantaran dinilai bersikap tak konsisten, dan terkesan melecehkan aspirasi masyarakat disampaikan ke DPRD berkaitan kesepakatan dilaksanakannya hak interpelasi terhadap Bupati Garut mengenai revitalisasi pasar Garut karut marut, dan meninggalkan banyak persoalan berlarut-larut berbau KKN.

“Kita berharap BK memproses ketujuh anggota dewan secara tuntas, dan transparan. Sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten/Kota, serta Peraturan DPRD Garut nomor 1/2018 tentang Tata Tertib DPRD Garut pasal 78 ayat (2), ayat (3), dan pasal 79 ayat (3),” ujar Sekretaris AGB Dudi Supriyadi.

“Guna mejaga citra bahkan marwah DPRD, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Garut,” katanya.

********

Abiyamil, JDH/Fotografer : John Doddy Hidayat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here