Garut News ( Sabtu, 01/03 – 2014 ).
Sehingga kinerja dan profesionalismenya jauh dari diharapkan.
Bahkan lebih memprihatinkan, penempatan pejabat pada “Satuan Kerja Perangkat Daerah” (SKPD) pun masih carut marut.
“Terdapat 30% pejabat ternyata tak menyukai jabatan diterimanya. Ini kan tak produktif,” ungkap bupati saat menerima rombongan pengurus PGRI Kabupaten Garut di Ruang Rapat Setda, Jumat (28/02-2014) sore.
Karena itu, katanya, pihaknya bertekad menegakkan kedisiplinan kalangan PNS.
Sebagai bagian pelaksanaan sejumlah program kerja seratus hari awal masa pemerintahannya, khususnya terkait reformasi birokrasi.
“Pokoknya aturan kita tegakkan. Pegawai mbalelo, tak mau disiplin, hanya dua pilihan. Kalau tak keluar dari PNS-nya, ya diterapkan sanksi, sesuai PP 53,” katanya pula.
Disesalkan pula, banyak menjadi kepala bidang dan kepala seksi, parameternya tak jelas.
Sehingga tak mengherankan, tak sedikit pejabat tak menyukai jabatannya sendiri.
Karena itu, dirinya menggelar uji kompetensi penempatan jabatan supaya sesuai aturan.
Dia juga memersilahkan pejabat mau pindah jabatan.
Asalkan, dia kudu bisa menunjukkan arah sasaran akan dicapainya jika menjabat nanti.
“Penempatan PNS kudu adil. Tentu terjadi kegaduhan pada dua ke depan. Apalagi ketika kadis kudu menentukan siapa menjadi kabid dan kasi. Jika masalah mutasi rotasi pejabat ini tak selesai seratus hari kerja pertama saya, kewibawaan saya di mata masyarakat jatuh,” katanya.
*****
Noel, JH.
