Bila Sopir Angkot Digaji

Garut News ( Sabtu, 05/04 – 2014 ).

Ilustrasi. ( Foto : John Doddy Hidayat ).
Ilustrasi. ( Foto : John Doddy Hidayat ).

Sulit dibantah, sebagian sumber karut-marut pengoperasian angkutan kota alias angkot, perilaku sopir.

Tetapi semata-mata menyalahkan mereka bisa menyebabkan upaya membereskan masalahnya meleset.

Karena itu, melegakan jika pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kini mengkaji langkah berpeluang menjadi solusi mujarab: memberlakukan gaji tetap.

Upaya itu sebenarnya merupakan bagian dari rencana penataan angkot belakangan ini digodok.

Rencana ini dibayangkan sebagai perombakan atas manajemen pengoperasian angkot.

Menjadi pengetahuan umum, angkot jenis angkutan umum kepemilikannya bersifat perorangan.

Tanpa ketentuan mengatur pelbagai segi pengoperasiannya sebagai produk jasa, para pemilik bisa seenaknya mengelola usaha.

Hingga kini, angkot masih menggunakan sistem setoran.

Sopir bukanlah karyawan perusahaan operator atawa pemilik angkot; mereka semata penyewa: mereka “narik” angkot dengan beban sejumlah tertentu uang sewa, yang biasa disebut setoran.

Para pemilik angkot bisa memberlakukan aturan-aturan operasional yang saling berbeda, kalaupun ada.

Dalam prakteknya, kalau beruntung, orang memang bisa menjumpai sopir santun melayani penumpang dan menaati rambu-rambu lalu lintas.

Tetapi “norma” umum berlaku mengemudi secara ugal-ugalan–mengetem dan mengambil penumpang sembarangan, serobot sana serobot sini seakan tak kenal rem–dan menganggap penumpang tak lebih dari muatan.

Tanpa aturan, dan tanpa pengawasan pemilik angkot pula, muncul praktek sopir pendukung lazim disebut “sopir tembak”.

Sopir-sopir yang kerap tertangkap razia tak punya surat izin mengemudi ini makin merunyamkan keadaan.

Mereka bisa menjadi operator bagi sopir “resmi”, tercatat sebagai penyewa angkot, memenuhi usahanya mengejar setoran.

Sopir tembak inilah melipatgandakan ketidaknyamanan, dan ketidakamanan angkot.

Model pengoperasian angkot “brutal” itu seharusnya diakhiri.

Pemberlakuan gaji bagi sopir angkot (semestinya juga sopir jenis angkutan umum lainnya) bisa menjadi tumpuan memerbaiki keseluruhan sistem.

Gaji, yang sekurang-kurangnya sama dengan penghasilan sewaktu masih harus menyetor, jaminan bagi sopir sepenuhnya melayani penumpang sebaik-baiknya.

Tentu saja, gaji baru satu hal.

Belum jelas apakah kelak hanya ada satu operator angkot, hasil peleburan usaha-usaha perorangan itu–seperti dilakukan di Singapura pada 1973.

Belum bisa diketahui pula apakah berlaku integrasi antar-jenis angkutan, sehingga bepergian dan berpindah-pindah jenis angkutan lebih mudah.

Tetapi, tak boleh diabaikan, dalam sistem baru itu mesti berlaku peraturan mengenai standar pelayanan minimum.

Dengan peraturan itu, operator angkutan umum memiliki panduan atas standar layanan wajib disediakan.

Masyarakat pun mengetahui layanan minimal semestinya dinikmati.

******

Opini/Tempo.co

Related posts