Bila DPRD Masih Belajar Reses

Garut News ( Kamis, 28/08 – 2014 ).

Ilustrasi Reses. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi Reses. (Foto : John Doddy Hidayat).

Kelakuan norak anggota DPRD Mojokerto yang diduga melakukan reses fiktif demi mendapatkan duit tak bisa dianggap sepele.

Kejaksaan negeri setempat kudu membongkar permainan para anggota Dewan itu.

Peristiwa memalukan itu dilakukan 50 anggota DPRD periode 2009-2014, termasuk ketua, wakil ketua, dan sekretaris DPRD Mojokerto.

Mereka diduga membuat program reses fiktif agar mendapatkan dana reses nilainya mencapai Rp1,5 miliar.

Kejaksaan sudah memanggil mereka, namun belum ada menjadi tersangka. Korupsi berjemaah seperti ini mesti segera diusut.

Apalagi ini menyangkut 24 anggota DPRD lama terpilih lagi periode sekarang. Sepekan lalu mereka dilantik, semua dengan wajah semringah seolah tanpa dosa.

Kejaksaan semestinya berani segera meningkatkan status mereka dari sebatas saksi menjadi tersangka.

Program reses fiktif mewabah di kalangan wakil rakyat. Kata reses diartikan secara salah kaprah sebagian besar anggota DPRD Mojokerto.

Bagi mereka, reses bermakna sebagai masa istirahat, masa tenang. Reses dianggap sebagai hak berlibur.

Mereka juga merasa berhak mengambil uang reses sebagai imbalan rapat-rapat sidang melelahkan, dan menghabiskannya untuk tetirah.

Amat menyedihkan apabila anggota DPRD benar-benar masih kudu belajar soal reses. Menurut Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, reses tugas konstitusional.

Reses bukanlah acara leha-leha. Pada masa-masa reses itulah undang-undang mengamanatkan para wakil rakyat meninjau pelaksanaan pelbagai program di daerah pemilihannya.

Masa reses berarti masa turunnya kembali para wakil rakyat ke daerah-daerah pemilihan masing-masing.

Mereka bertemu dengan konstituen, mencari masukan, menyerap keluhan-keluhan masyarakat. Negara menyiapkan dana khusus program ini.

Program inilah disulap menjadi acara jalan-jalan. Laporan kegiatan reses mesti ditulis setiap anggota DPRD pun dimanipulasi.

Ada bikin proposal fiktif atawa laporan kunjungan palsu. Ada juga sebenarnya sekadar mampir, lalu dalam laporan pertanggungjawaban disebutkan kunjungan 10 hari.

Anggaran konsumsi juga dibengkakkan tak sesuai jumlah peserta. Tanda tangan peserta pertemuan di desa-desa juga kerap dipalsukan.

Ini semua lantaran tak ada mekanisme kontrol baik terhadap program reses.

Program reses fiktif ini bukan cuma monopoli anggota DPRD Mojokerto.

Di Provinsi Banten dan Sumatera Barat juga pernah terungkap program reses bodong seperti ini.

Pada 2012, misalnya, Badan Pemeriksa Keuangan membongkar muslihat anggota DPRD Padang menghabiskan dana Rp1,4 miliar.

Pelanggaran hukum seperti itu kudu dihentikan. Kejaksaan Mojokerto harus menuntaskan di meja hijau.

Apabila memahami betapa seriusnya pelanggaran ini, DPRD seharusnya membuat mekanisme kontrol ketat terhadap program reses.

Jika perlu, semua laporan reses dipaparkan pada publik secara transparan sehingga khalayak bisa turut mengawasinya.

******

Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment