Benahi Tata Ruang agar Bebas Banjir

0
7 views

Nirwono Joga, Koordinator Gerakan Indonesia Menghijau

Jakarta, Garut News ( Selasa, m03/02 – 2015 ).

Ilustrasi. Meluap. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Meluap. (Foto : John Doddy Hidayat).

Banjir adalah konsekuensi logis dari perubahan tata ruang akibat pembangunan kota yang tak berkelanjutan.

Hujan dianggap sebagai pembawa bencana banjir, sehingga pemerintah berpikir bagaimana membuang air secepat-cepatnya ke saluran air, sungai, hingga akhirnya ke laut.

Maka lahirlah proyek normalisasi kali dengan cara menanggul/membeton sisi bantaran kali, penyodetan sungai ke sungai/kanal terdekat, serta kanalisasi yang lurus langsung ke laut. Sampai kapan?

Sampai manusia mau menyadari bahwa hujan adalah anugerah Tuhan yang seharusnya disyukuri. Karena hujan, tanah gersang dibasuh air, petani dapat bercocok tanam, pepohonan disirami, badan air (sungai, waduk, situ, embung, kolam) terisi air sebagai bekal pada musim kemarau, serta badan jalan dan saluran air kota dibersihkan dengan menggelontorkan air hujan.

Pemerintah kota seharusnya berupaya untuk menampung air sebanyak-banyaknya dan menyerapkan air ke dalam tanah sebesar-besarnya (ekohidrologi).

Pengelolaan air dilakukan secara berwawasan lingkungan, menyelesaikan persoalan sumber daya air secara komprehensif dalam perspektif ekosistem kota yang lebih luas, sekaligus melestarikan keanekaragaman hayati.

Idealnya, pembangunan kota harus sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah, rencana detail tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.

Pemerintah daerah harus berani melakukan audit bangunan dan lingkungan, karena banyak bangunan berdiri di atas peruntukan daerah resapan air.

Setiap kaveling bangunan wajib menyediakan koefisien dasar hijau sebagai ruang terbuka hijau privat seluas 20-30 persen dari total luas lahan, dilengkapi dengan sumur resapan air atau kolam penampung air.

Di samping itu, kondisi saluran air Kota Jakarta hanya 33 persen yang berfungsi optimal, sehingga hujan 1-2 jam sudah cukup untuk menggenangi jalanan Ibu Kota.

Saluran air tidak terhubung dengan baik, tertutup gundukan sampah, terdapat sedimentasi lumpur dan limbah, jaringan kabel dan pipa yang tumpang-tindih, serta bangunan liar yang menutupi saluran.

Pemerintah perlu menyusun rencana induk saluran air dari skala mikro, meso, dan makro. Diameter saluran air diperbesar, seperti saluran mikro dari 50 sentimeter menjadi 1,5 meter, meso dari 1 menjadi 3 meter, dan makro dari 1,5 ke 5 meter.

Di saluran air berukuran makro, ruang terowongan berbagi dengan saluran air, saluran air limbah, dan jaringan utilitas terpadu untuk kabel (listrik, telepon, serat optik), dan pipa (air bersih, gas).

Saluran harus bebas dari bangunan.

Pemerintah harus menormalisasi 13 kali utama yang mengalir di Kota Jakarta secara bertahap. Kali dipertahankan sesuai dengan bentuk lekukan sungai yang mengular, warga direlokasi ke rusunawa.

Badan sungai diperlebar dari 15-20 meter ke 35-50 meter, dan diperdalam dari 1-3 meter ke 5-7 meter. Tepi bantaran kali dihijaukan kembali selebar 15-25 meter dan dilengkapi dengan jalan inspeksi sekaligus jalur sepeda.

Jalur hijau berguna menampung luapan air sungai saat hujan, meresapkan ke dalam tanah, serta menghidupi habitat ekosistem tepi kali.

Waduk dan situ, sebagai ruang terbuka biru kota, memiliki fungsi sebagai tempat parkir air, penyuplai air tanah, penahan intrusi air laut, penjaga keseimbangan ekosistem (habitat satwa liar, iklim mikro), tujuan ekowisata, dan pengendali banjir.

Tipologi waduk dan situ terdiri atas medium tampungan sumber daya air, daerah penyangga (sempadan 50-100 meter), dan daerah tangkapan air.

Luas dan kedalaman ditentukan oleh bentuk morfologi (memanjang, bundar, berbentuk jari), fluktuasi air, tingkat sedimentasi, air masuk dan air keluar di permukaan, serta beban nutriea yang masuk ke perairan (gulma air).

Keberadaan satwa liar di waduk dan situ berperan sebagai indikator kualitas air.

Badan Informasi Geospasial (2013) mencatat bahwa dari 204 waduk-situ di Jabodetabek, 65 persen dalam kondisi rusak, di mana hanya 73 situ yang berfungsi baik, 74 situ buruk, 46 situ terganggu, dan 11 situ berada dalam kondisi mengering.

Untuk itu, pemerintah perlu merevitalisasi waduk dan situ dengan membersihkan kawasan dari penyebab kerusakan, yakni sedimentasi lumpur (42 persen); konversi menjadi sawah/kebun, permukiman, perkantoran dan fasilitas umum (34,9 persen); eutrofikasi/kenaikan gulma air (5 persen); tempat pembuangan sampah/limbah (2,4 persen); dan lainnya (15,7 persen).

Waduk dan situ dikeruk dari kedalaman 2-3 meter menjadi 7-10 meter, kemudian warga direlokasi ke rusunawa. Kawasan dikembalikan sebagai taman dan pengendali banjir.

Normalisasi kali dan revitalisasi waduk dan situ akan menambah luasan RTH Jakarta, yang saat ini baru berkisar 9,8 persen, baik berupa jalur hijau bantaran kali maupun taman waduk/situ.

Pemerintah daerah juga dapat menambah RTH baru berupa pembangunan taman lingkungan, taman kota, hutan kota, lapangan olahraga, kebun raya, dan jalur hijau (di tepi rel kereta, bawah SUTET, kolong jalan/jalan layang) guna memperluas daerah resapan air.

Pembangunan, penataan, dan pengelolaan kawasan badan air (sungai, waduk, dan situ) harus melibatkan peran serta warga dalam merumuskan arah dan strategi pengembangan kota yang ramah air, sehingga pada masa mendatang kota terbebas dari bencana banjir.

Semoga.

*********

Kolom/Artikel Tempo.co