Bappeda Garut Bantah Tak Matang Produk Perencanaan

0
20 views

Garut News ( Kamis, 16/10 – 2014 ).

Kepala Bappeda Garut, Widiana. (Foto : John Doddy Hidayat).
Kepala Bappeda Garut, Widiana. (Foto : John Doddy Hidayat).

Kini kian banyak kalangan memertanyakan bantuan dana rehab gedung “Badan Perencanaan Pembangunan Daerah” (Bappeda) Kabupaten Garut di Jalan Patriot senilai Rp4 miliar bersumber APBD Provinsi Jawa Barat Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2014 hingga kini tak jelas realisasinya.
Bahkan belakangan beredar informasi jika Pemkab Garut mengembalikan lagi dana tersebut ke Pemprov untuk dimasukkan ke Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) lantaran tak sanggup menyerap total dana rehab sebesar Rp4 miliar tersebut hingga akhir tahun anggaran berjalan.

Pemkab setempat hanya mampu menyerap sekitar Rp135 juta dari dana rehab sebesar Rp4 miliar itu.

Sejumlah kalangan juga menilai kasus tersebut terjadi tak terlepas dari akibat carut marut, dan tak matangnya perencanaan dilakukan Bappeda.

Keberadaan bantuan dana rehab gedung Bappeda Garut itu pun terkesan ditutupi-tutupi.

Diperoleh informasi, sebelumnya Pemkab Garut melalui Bappeda mengajukan anggaran rehab gedung Bappeda ke Pemprov Jawa Barat melalui APBD Provinsi Jawa Barat Perubahan TA 2014 senilai Rp4 miliar.

Namun ironi, setelah anggaran tersebut masuk kas daerah Pemkab Garut, malahan terkesan membiarkannya tak terserap dengan alasan sebab pengerjaan kegiatannya terlalu singkat, menjelang akhir tahun.

“Kalau memang tak bisa dilaksanakan tahun ini, mengapa Bappeda mengajukan anggaran ke Pemprov pada perubahan anggaran 2014 ? Kenapa tak nanti saja pada APBD 2015 murni? Itu kan artinya Bappeda tak matang membuat perencanaan, dan terlalu ceroboh,” kata salah seorang sumber enggan disebutkan identitasnya.

Sekretaris Bappeda Kabupaten Eutik Karyana membenarkan dana rehab bantuan Pemprov Jabar sebesar Rp4 miliar itu tak bisa terserap atau dilaksanakan lantaran terbatasnya waktu pengerjaan kegiatan.

Hal itu dikuatkan dengan hasil kajian pihak konsultan perencanaan menyatakan kegiatan rehab gedung Bappeda Garut tak bisa dilaksanakan hingga akhir 2014 ini.

“Hasil konsultasi bersama dengan konsultan perencanaan, Distarkim (Dinas Tata Ruang dan Permukiman), serta instansi terkait lain, banyak pertimbangan. Jika tetap dipaksakan dikerjakan maka kemungkinan besar tak bisa selesai di akhir tahun proyek fisik ini karena melalui proses lelang,” katanya, Kamis (16/10-2014).

Diakui dana terserap baru sebatas menyangkut perencanaan. Eutik membantah tak terserapnya dana rehab gedung Bappeda tersebut akibat tak matangnya perencanaan Bappeda sendiri.

Kata dia, pihaknya mengajukan bantuan dana rehab gedung Bappeda sejak jauh-jauh hari. Namun ternyata baru diketahui Pemprov Jabar memasukkan dana tersebut ke APBD Provinsi Jawa Barat Perubahan TA 2014.

“Kita mengajukan anggaran saat APBD murni 2014. Namun penetapan anggaran dari Pemprov Jawa Barat justru dimasukkan ke dalam APBD Perubahan, itulah diterima Pemkab Garut. Maka, daripada dipaksakan dikerjakan, bisa celaka nantinya. Jadi, lebih baik ditunda hingga 2015 mendatang,” katanya pula.

Eutik tak memungkiri tak terserapnya dana bantuan Pemprov tersebut berkonsekuensi terhadap kebijakan Pemprov Jabar yang mesti merekap ulang anggaran tersebut untuk dimasukkan SiLPA pada tahun anggaran berikutnya.

Sebab dipastikan terjadi selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran tak terserap dalam tahun berjalan.

Secara administrasi keuangan berpotensi menimbulkan masalah bagi Pemprov Jawa Barat karena pembuat penganggarannya itu Pemprov Jawa Barat, bukan Pemkab Garut.

******

Noel, Jdh.