Banyak Sengketa Pertanahan Garut Belum Tuntas Diselesaikan

0
124 views

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Kamis, 07/04 – 2016 ).

Ilustrasi. Perkebunan.
Ilustrasi. Perkebunan.

Hingga kini ternyata masih banyak kasus atawa sengketa, juga konflik pertanahan terus-menerus berlangsung bertahun-tahun di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang  belum tuntas terselesaikan.

Mulai lahan atau tanah kawasan perkebunan, hutan, maupun tanah milik Pemkab setempat.

Berdasar data pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Garut menunjukkan, hingga 2013 terdapat sedikitnya 23 kasus sengketa, dan konflik pertanahan.

Bedeng Perkebunan di Garut.
Ilustrasi Bedeng Perkebunan di Garut.

Kebanyakan kasus terjadi di wilayah selatan kabupaten tersebut, banyak pula di antaranya terdapat di kawasan perkebunan, dan kawasan hutan, atau hutan lindung. Termasuk konflik tanah rawan terjadi di sekitar lima kawasan perkebunan teh besar negara (PTP), dan perkebunan teh besar swasta (PBS).

Terdiri Dayeuhmanggung Cilawu, Papandayan, Cisaruni, Megawati, dan Neglasari bertotal luas lahan sekitar 4.400 hektar.

Tak termasuk sekitar kawasan perkebunan karet Mira Mare Kecamatan Cibalong, dan perkebunan kelapa sawit Condong di Kecamatan Pakenjeng.

Pemkab setempat pun mengklaim dari 23 kasus sengeketa, dan konflik pertanahan itu, ada 12 kasus di antaranya diselesaikan. Seperti kasus tanah di Jayasena, Tegalgede, dan tanah di perbatasan Kecamatan Pakenjeng-Kecamatan Bungbulang.

Namun faktanya, kepemilikan atas tanah-tanah sengketa ini tak bisa diproses lantaran belum ada keputusan hukum tetap dari pengadilan. Semisal kasus sengketa tanah Jayasena seluas 107,8 hektare di Kecamatan Banjarwangi dan Kecamatan Cikajang, serta kasus sengketa tanah hutan Sancang sekitar 500 hektare di Kecamatan Cibalong.

“Kasus sengketa atau konflik tanah di kawasan perkebunan atawa kawasan hutan, pemerintah daerah itu hanya mediator. Sedangkan sampai ke sertifikasi kepemilikan itu kewenangan pihak lain berdasar putusan pengadilan. Seperti kasus Jayasena. Beda jika sengketa tanah terjadi pada tanah Pemda maka Pemda sebagai pihak bersengketa,” kata Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Nurdin Yana, Kamis (07/04-2016).

Diakui, selama beberapa tahun terakhir, terdapat kecenderungan kasus sengketa, dan konflik pertanahan di Garut berkaitan aset-aset Pemda. Banyak kepemilikan aset Pemda Garut semisal lahan tempat berdiri bangunan sekolah, dan puskesmas digugat masyarakat.

Ditanya penyelesaian sengketa tanah di kawasan Badega Desa Cipangramatan Cikajang yang akan dijadikan monumen percontohan program Reforma Agraria tingkat nasional pada pertengahan April ini, Nurdin berharap kasus sengketa, dan konflik tanah di daerah lain bisa pula diselesaikan baik, tanpa menimbulkan ekses negatif.

“Tanah perkebunan di Badega kan HGU (Hak Guna Usaha)-nya atas nama PT SAM sejak 2011 habis, dan tak ada pengajuan perpanjangan. Kondisinya juga banyak berubah fungsi. Ada jadi perumahan, dan pertanian termasuk sawah. Nah, Pusat memutuskan tanah disengketan tersebut diredistribuskan ke warga penggarap sejak lama menginginkannya menjadi hak milik,” kata Nurdin juga Sekretaris Tim Penyelesaian Sengketa Tanah kabupaten.

Tanah Badega akan disertifikatkan dan diserahkan pada masyarakat itu mencapai sekitar 350 hektare dari total luas sekitar 422 hektare. Terdapat sebanyak seribu penduduk akan menerima sertifikat tanah dengan luas bidang tanah bervariasi.

Mengantisipasi kemungkinan muncul konflik pertanahan di kawasan perkebunan, Nurdin berharap Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan kabupatennya dapat melakukan perkuatan menyangkut batas-batas lahan kawasan perkebunan. Begitu pun pihak perkebunan mesti mulai membuka diri terhadap masyarakat.

*******

(nz, jdh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here