Banyak Penduduk Garut Masih Gunakan Jasa “Paraji”

0
133 views

Garut News ( Kamis, 12/03 – 2015 ).

Foto: John Doddy Hidayat.
Foto: John Doddy Hidayat.

Hingga kini masih banyak penduduk di Kabupaten Garut, memilih mendapatkan jasa layanan persalinan oleh tenaga dukun beranak atawa paraji, daripada oleh bidan.

Kepala Bidang Kesehatan Keluarga pada Dinkes kabupaten setempat Iwan Suhendar katakan, kini proses persalinan di Garut ditangani tenaga kesehatan sekitar 83%.

Sisanya masih ditangani para paraji, katanya.

Meski demikian, angka persalinan ditangani tenaga kesehatan tersebut, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2011, tercatat angka persalinan ditangani bidan hanya sekitar 76%.

Masih banyaknya persalinan ditangani paraji diduga lantaran kepercayaan sebagian warga terhadap keahlian paraji menangani persalinan masih tinggi, berbiaya persalinan dinilai lebih murah, dan jumlah paraji juga jauh lebih banyak dibandingkan tenaga bidan, khususnya bidan desa.

Tenaga bidan di Garut baru terdapat 600. Sedangkan jumlah paraji ada sekitar 2.000. Jauh sekali bedanya.

Jumlah paraji ini pun, dari tahun ke tahun relatif tak berkurang. Mungkin dari kalangan mereka terjadi regenerasi, katanya pula, Kamis (12/03-2015).

Padahal, ungkap Iwan, paraji umumnya tak memiliki bekal pendidikan dan pelatihan khusus yang bisa mengenali tanda-tanda bisa menyulitkan proses persalinan.

Sehingga meski pasien akhirnya dirujuk oleh paraji, seringkali tiba di rumah sakit dalam kondisi tak bisa ditolong lagi.

Beda dengan bidan, memang dilatih dapat mengenali tanda-tanda penyulit kelahiran beresiko tinggi. Sehingga bidan bisa segera merujuk pasien ke rumah sakit.

Mengatasi persoalan tersebut, kata Iwan, pihaknya mencoba melakukan program kemitraan antara bidan dengan paraji.

Agar keduanya dapat berbagi peran menangani pasien hamil, mulai masa kehamilan hingga proses melahirkan, paska melahirkan atawa nifas hingga soal perawatan bayi baru lahir.

Jadi masing-masing tak berebut, melainkan berbagi peran. Sampai masalah fee pun kudu berbagi, dan itu ditetapkan dengan Perdes (Peraturan Desa).

Bidan menangani pasien tanpa koordinasi dengan paraji akan kena sanksi atawa harus bayar sanksi. Begitu pun apabila paraji menangani pasien tanpa koordinasi dengan bidan, diwajibkan bayar sanksi, kata dia.

Dengan cara itu, diharapkan kasus-kasus persalinan berisiko tinggi bisa dihindari atawa diminimalisasi.

********

Noel, Jdh.