Banyak Pejabat Pemkab Garut Kini Menjadi “Galau”

0
31 views
Ilustrasi.

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Selasa, 23/08 – 2016 ).

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Banyak pejabat di lingkungan Pemkab Garut kini galau pada dampak dari “Susunan Organisasi dan Tata Kerja” (SOTK) baru bakal segera diberlakukan.

Bahkan ratusan pejabat terancam demisioner jika penetapan, dan pemberlakuan SOTK baru kini masih dibahas dengan DPRD tak segera dibarengi pengisian jabatannya.

“Demisioner itu kan bisa terjadi jika ketika SOTK baru diberlakukan, terdapat jeda dengan pengisian jabatannya. Tetapi mudah-mudahan tak terjadi. Sehingga semua tugas dan program bisa tetap dilaksanakan,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kabupaten setempat, Asep Sulaeman Farouq, Selasa (23/08-2016).

Dari ratusan pejabat terancam demisioner tersebut, terdapat sedikitnya 41 pejabat tingkat eselon dua, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda).

Ungkapan senada dikemukakan Sekda Iman Alirahman. Namun dikatakan, meski pemberlakuan SOTK baruberdasar PP Nomor 18/2016 baru Januari 2017, pelaksanaan berikut mutasi dan rotasi pejabat bergantung kebijakan bupati.

Dikemukakan, Raperda SOTK ditetapkan 25 Austus 2016. Sedangkan pembahasan KUA PPAS 2017 dilaksanakan setelah pengisian pejabat baru. Karena terkait penganggaran per SKPD berdasar SOTK baru.

Diakuinya cukup dipusingkan persoalan itu. Lantaran, berlakunya SOTK baru di tengah anggaran tahun berjalan berimplikasi terhadap pelbagai persoalan. Antara lain penyusunan rencana program kegiatan RAPBD 2017 mesti segera diselesaikan berdasar SOTK baru. Namun di sisi lain ada soal keuangan daerah tahun anggaran 2016 tetap harus dipertanggungjawabkan, katanya.

“Realisasi keuangan Januari hingga Desember 2016 itu kan harus dipertanggungjawabkan masing-masing Kepala SKPD lama. Kalau September nanti diberlakukan SOTK baru, lantas bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Ini terus kita pikirkan,” katanya pula.

Dikemukakan akan segera berkonsultasi dengan BPK RI terkait masalah keuangan harus dipertanggungjawabkan para pejabat SKPD tersebut, kata dia dalam keterangannya.

Dalam pada itu, jumlah kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diusulkan Bupati Garut ke DPRD ada 34. Kendati pada SOTK baru itu terdapat dinas hilang dan digabungkan, kenyataannya jumlah SKPD hanya berkurang satu dari total jumlah saat ini mencapai 35 SKPD.

********