Banyak “Ortu” Geram Terhadap Indikasi Komersialisasi Pendidikan

0
57 views
Manisnya Mengumbar Janji Saat Berkampanye..,..?

“Komite Kian Mengesankan Sebagai Institusi Melegalkan Ragam Pungutan, Mana Janji Kampanye Sekolah Gratis”

Fotografer : John Doddy Hidayat

Garut News ( Selasa, 19/07 – 2016 ).

Manisnya Mengumbar Janji Saat Berkampanye..,..?
Manisnya Mengumbar Janji Saat Berkampanye..,..?

Meski sarat bersukacitanya para siswa hari pertama mereka memasuki lingkungan sekolah, namun ternyata masih banyak “orangtua” (Ortu) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, justru memendam keluhan, keluh kesah, bahkan sangat “geram”.

Terhadap mahalnya biaya memasukkan anak ke sekolah. Terutama ke SMP atawa SMA/SMK negeri dinilai favorit, sehingga terindikasi berlangsungnya komersialisasi pendidikan.

Lantaran banyak dirasakan mencekik leher, menyusul biaya masuk SMPN berkisar Rp800 ribu hingga Rp4,5 juta setiap siswa. Sedangkan SMA/SMK lebih “gila” lagi, bisa mencapai Rp5,5 juta hingga Rp11 juta setiap murid.

Asyiknya Saksikan Pengumbar Janji Saat Berkampanye.
Asyiknya Saksikan Pengumbar Janji Saat Berkampanye.

Umumnya beralibi klasik, pihak sekolah beralasan biaya “penerimaan peserta didik baru” (PPDB) atawa “Dana Sumbangan Pendidikan” (DSP) tersebut, merupakan hasil kesepakatan dengan masing-masing Komite Sekolah.

Dana itu, katanya untuk biaya perbaikan fasilitas sekolah, pembelian buku, pengadaan seragam sekolah, seragam olahraga, dan jaket almamater.

Juga, sarana kelengkapan kelas semisal infokus, komputer siswa atau guru, serta kegiatan menyambut siswa baru. Malahan ada pula mencantumkan biaya perpisahan kelas, anehnya pula Komite kian mengesankan sebagai institusi yang melegalisasi.

Sedangkan keanehan lainnya, sejumlah sekolah mematok standar paling rendah terkait besaran bantuan orangtua siswa tersebut. Bahkan ada yang mematok paket bantuan terendah hingga tertinggi, seperti tarif angkutan moda penumpang umum.

Suasana Ruang Kelas SMAN Dinilai Unggulan.
Suasana Ruang Kelas SMAN Dinilai Unggulan Garut.

Sebagian sekolah mengharuskan orangtua melunasi langsung bantuan itu, sebelum siswa pendaftar dipastikan diterima, dan sebagian lain diperbolehkan mencicilnya.

Ironisnya pula, dari sekolah yang menarik biaya tinggi terhadap orangtua siswa baru ini, terdapat plang larangan pungutan terhadap siswa dalam bentuk apapun terpasang di dinding sekolah.

Larangan tersebut sesuai Permendikbud 60/2011 tentang Larangan Pungutan Biaya pada SD/SMP, dan Permendikbud 44/2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan SMP/SD.

Juga semakin diperparah, persoalan mahalnya biaya masuk sekolah di Garut tersebut, terkesan tak mendapatkan perhatian serius dari Pemkab Garut. Pemkab dinilai lebih tertarik mengurus pentingnya orangtua mengantar siswa pada hari pertama masuk sekolah.

“Ini kan aneh. Padahal bantuan pendidikan dari pemerintah terus meningkat. Ada DAK (dana alokasi khusus), dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Untuk guru juga ada tunjangan sertifikasi. Kalau enggak salah, pemerintah juga melarang ada pungutan siswa baru. Tetapi kenyataannya biaya daftar anak sekolah makin mencekik leher,”┬átandas Farhan (47), orangtua siswa salah satu SMPN di Garut asal Karangpawitan, dengan nada┬ásangat geram..

“Mana pula bukti janji kampanye bupati, sekolah gratis,,,,,,?,” ungkap orang tua murid lainnya.

Mahalnya DSP untuk siswa baru diduga hanya kedok dari praktik jual beli kuota siswa. Terutama untuk menampung siswa yang nilainya di bawah passing grade.

“Di salah satu SMPN favorit, pungutan biayanya sampai Rp2,5 juta per siswa. Kalau jalur khusus, bisa lebih dari Rp3 juta. Di salah satu SMPN favorit, pungutannya bisa sampai Rp11 juta lebih kalau melalui jalur khusus,” kata Nurul orangtua siswa lainnya.

Terindikasi pula sebuah SMAN minta Rp11 juta, sebab NEM calon siswanya di bawah standar.

Sejauh ini, belum diperoleh keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut mengenai mahalnya biaya PPDB tersebut.

******

( nz, jdh ).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here