You are here
Banjir Mobil Murah Uncategorized 

Banjir Mobil Murah

Garut News, ( Rabu, 18/09 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Jakarta bersiap-siap kebanjiran mobil murah.

Menteri Perindustrian M.S. Hidayat baru saja mengumumkan di arena pameran otomotif Indonesia, pemerintah akan menerbitkan kebijakan low cost green car atawa mobil murah ramah lingkungan.

Peraturan Menteri Perindustrian sejak Mei lalu menerbitkan mobil rakyat digerakkan dengan biofuel atawa tenaga listrik ini.

Iming-iming mobil murah itu, sejatinya terpajang pada arena pameran otomotif Indonesia.

Masyarakat akan menikmati mobil mini produksi perusahaan otomotif Jepang, dan India dengan harga sekitar Rp75 juta hingga Rp 90 juta tersebut.

Menteri Hidayat memastikan, para produsen mendistribusikan mobil murah ini tak hanya terfokus di Jakarta, tetapi juga menyebar ke daerah lain.

Pernyataan Menteri Hidayat itu, merespons kekhawatiran Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menilai kebijakan mobil murah menambah masalah baru bagi Ibu Kota, didera kemacetan.

Kini, dengan harga mobil tak murah saja, warga Jakarta lebih memilih menggunakan mobil pribadi ketimbang sarana transportasi umum.

Masuknya mobil-mobil murah ini tampaknya tak bisa dihindari.

Hal ini sejalan dengan gagasan pasar bebas negara ASEAN diberlakukan pada 2015.

Jika Indonesia tak memiliki basis produksi mobil jenis ini, bisa dipastikan pada 2015 nanti, impor mobil murah membanjiri Tanah Air.

Bukan hanya mobil Jepang dan India, mobil murah dari Thailand, dan Malaysia juga siap bertempur di pasar Indonesia.

Kebijakan itu bisa menjadi berkah sekaligus bencana.

Berkahnya, modal asing dari produsen mobil akan masuk, dengan nilai investasi mencapai US$ 3,5 miliar atawa hampir Rp 40 triliun.

Hanya, sisi buruknya juga kudu dicarikan solusi.

Membanjirnya mobil murah ini, menambah kemacetan kian menggila di Ibu Kota.

Gubernur Jokowi pun dituntut punya strategi baru memerangi problem laten ini.

Boleh saja kebijakan pelat nomor ganjil-genap, dan pajak khusus segera diberlakukan.

Tetapi kebijakan manual ini banyak kelemahannya, di antaranya jumlah petugas terbatas serta rawan penyelewengan.

Maka kini saatnya Jakarta memberlakukan electronic road pricing, atawa retribusi lalu lintas elektronik, di ruas jalan tertentu.

Sistem membatasi kendaraan melalui jalan berbayar secara elektronik ini diterapkan di Singapura pada 1998, London pada 2003, dan mutakhir di Stockholm pada 2007.

Hasilnya ampuh.

Di London, juga Singapura, tingkat kemacetan menurun, polusi berkurang, ketersediaan bus-bus umum semakin terjaga, dan angka kecelakaan merosot.

Hasilnya bisa menjadi sumber pendapatan perbaikan pelayanan angkutan umum-sangat dibutuhkan Jakarta.

Di Stockholm, publik merasa nyaman lantaran antrean di pusat kota dan daerah-daerah sekitarnya berkurang hingga 50 persen.

Emisi kendaraan bermotor di pusat kota juga drop secara signifikan.

Tanpa strategi jitu ini, lalu lintas Jakarta dipastikan mampet pada tahun depan.

Entah berapa puluh triliun rupiah lagi kerugian kudu kita tanggung lantaran terbenam hiruk-pikuk jalanan.

Jadi, tunggu apa lagi Pak Jokowi?

**** Opini/ Tempo.co

Related posts

Leave a Comment