Bancakan Hambalang

by

Reza Syawawi, Peneliti

Jakarta, Garut News ( Jum’at, 15/11 ).

Ilustrasi, Pembangunan Jembatan di Pameungpeuk Terindikasi Tak Jelas Perencanaan dan Kualitas Pelaksanaannya. (Foto: John).
Ilustrasi, Pembangunan Jembatan di Pameungpeuk Terindikasi Tak Jelas Perencanaan dan Kualitas Pelaksanaannya. (Foto: John).

Babak baru penyelesaian atas dugaan korupsi dalam proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sudah dimulai.

Pasca-pembacaan dakwaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Deddy Kusdinar, mulai terbuka tabir pihak-pihak yang ikut menerima bancakan dari proyek tersebut (7/11).

Dalam dakwaan KPK disebutkan setidaknya ada beberapa pihak yang diduga menerima sejumlah uang, mulai dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, anggota DPR, Kementerian Pekerjaan Umum, hingga individu (Adirusman Dault).

Sebagian dari dana tersebut bahkan diduga disalurkan untuk dipergunakan dalam kongres Partai Demokrat 2010.

Jika ditelisik ke belakang, proyek ini memang sudah diindikasikan cacat sejak dalam perencanaan.

Setidaknya hal itu terlihat dari skenario perubahan anggaran dari Rp 125 miliar hingga akhirnya mencapai Rp 2,5 triliun dengan skema multiyears (tahun jamak).

Sebuah skenario yang sangat massif dalam proses penganggaran di parlemen.

Praktek korupsi di sektor pengadaan barang/jasa termasuk bagian terbesar dari kompilasi korupsi di Indonesia.

Sektor ini seolah menjadi arena untuk mendapatkan keuntungan dengan mencurangi dan menyalahi hukum.

Berdasarkan data KPK pada 2012 saja, jenis perkara yang berkaitan dengan pengadaanbarang/jasa masih mendominasi dalam proses penindakan (11 perkara).

Hambalang menjadi corak korupsi dalam pengadaan yang paling sistematis, karena melibatkan banyak aktor.

Dari sisi penyelenggara negara, 2 (dua) pihak yang memegang kendali setiap detail proses penganggaran diduga terlibat dan menikmati keuntungan proyek ini, yaitu kementerian (Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pekerjaan Umum) dan DPR.

Problematika korupsi yang selalu mengintai proses pengadaan sebetulnya telah menjadi momok tersendiri bagi pemerintah selaku pelaksana anggaran.

Sistem perencanaan pembangunan yang selama ini berjalan cenderung memberi ruang bagi pihak tertentu untuk menikmati keuntungan yang tidak semestinya.

Dalam konteks penyusunan APBN ataupun APBD, sulit dan sangat jarang ditemui adanya relasi yang seimbang antara pemerintah dan DPR/DPRD dengan masyarakat terkait dengan pengalokasian anggaran.

Sistem yang selama ini berjalan lazim disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional.

Proses Musrenbang ini tidak menciptakan sistem saling mengontrol antara pengambil kebijakan(eksekutif dan legislatif) dan masyarakat/warga.

Musrenbang hanya menjadi prasyarat dan seremonial untuk menjustifikasi bahwa perencanaan pembangunan (tentu saja termasuk politik alokasi anggaran) telah melibatkan partisipasi masyarakat.

Ada 3 (tiga) hal yang semestinya menjadi perhatian.

Pertama, bagaimana menciptakan proses Musrenbang yang lebih substansial.

Secara sederhana, Musrenbang harus dijadikan forum bagi warga untuk menyampaikan usul kegiatan/program yang dibutuhkan warga.

Jadi, peserta Musrenbang adalah orang atau perwakilan masyarakat yang memahami kebutuhan masyarakat di lingkungannya, sehingga usulannya akan relevan dengan kebutuhan warga.

Kedua, harus ada instrumen yang bisa digunakan untuk memastikan bahwa usul masyarakat akan diakomodasi dalam pengalokasian anggaran.

Sistem yang berjalan selama ini cenderung tertutup bagi warga dan seolah-olah hanya menjadi domain pemerintah serta DPR/DPRD.

Keterbatasan akses warga terhadap setiap proses penganggaran hingga ditetapkan menjadi APBN/APBD inilah yang digunakan oleh politikus, birokrasi, dan korporasi untuk mengeliminasi dan menciptakan kegiatan/proyek yang hanya menguntungkan bagi mereka, tetapi belum tentu menguntungkan bagi warga.

Ketiga, adanya jaminan hukum bagi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran.

Dalam konteks ini, lembaga legislatif (DPR/DPRD) sebetulnya menjadi lembaga yang diberikan amanat untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh pemerintah.

Namun, dalam prakteknya, pengawasan ini tidak efektif karena lembaga legislatif sebetulnya tidak memiliki instrumen pengawasan yang mumpuni.

Di lain pihak, kapasitas anggota legislatif tidaklah cukup untuk memahami dan melakukan kerja-kerja pengawasan.

Kalaupun ada, pengawasan yang dilakukan cenderung parsial pada alokasi anggaran tertentu yang disorot media atau masyarakat.

Pada kasus tertentu, sistem pengawasan oleh parlemen menjadi sangat tumpul ketika mereka juga ikut terlibat dalam skandal korupsi pengadaan yang seharusnya mereka awasi.

Maka, di sinilah peran masyarakat untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan anggaran (pengadaan).

Ada prasyarat yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa ikut memantau proses pengadaan.

Pertama, keterbukaan anggaran oleh pemerintah.

Kedua, pemberian akses dokumen pengadaan kepada publik.

Jika ini semua tidak dilakukan, kita hanya akan menunggu pengadaan jilid kesekian yang akan menjadi bancakan dan alat pengeruk keuntungan bagi para politikus, birokrasi, dan korporasi korup.

***** Sumber: Kolom/artikel Tempo.co