Balada Super Kuatnya Setya Novanto

0
11 views
Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar. (Prayogi/Republika).

Ahad , 12 November 2017, 16:20 WIB

Red: Elba Damhuri

Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar. (Prayogi/Republika).

********** REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Umar Mukhtar, Jurnalis Republika untuk Isu-Isu Hukum

Setya Novanto menjadi bulan-bulanan media massa beberapa bulan terakhir. Bukan karena prestasi atau hal baik lainnya, melainkan karena kasus yang mengelilingi dirinya.

Kalau iseng mengetik namanya di mesin pencarian Google, situs yang muncul lebih didominasi media-media online yang memberitakan perkara hukum Novanto. Bahkan, Wikipedia yang biasanya selalu teratas menyuguhkan profil orang-orang besar, malah tersungkur meski masih berada di halaman pertama.

Setnov, akronim yang biasa digunakan oleh sebagian media massa untuk menyebut Setya Novanto. Tampangnya kalem, woles, dan air mukanya sulit ditebak. Tapi rajin tersangkut perkara hukum. Perkaranya soal uang melulu.

Berkali-kali tersangkut kasus, selalu saja lolos dan Setnov tidak pernah bersalah. Di antaranya, kasus hak tagih piutang Bank Bali, kasus suap PON Riau, penyelundupan beras impor Vietnam, dan “papa minta saham” Freeport yang membuat Setnov sempat undur diri dari kursi ketua DPR.

Yang terbaru, soal perkara proyek pengadaan KTP-El. Bertubi-tubi pria kelahiran Bandung, yang ulang tahun tepat pada 12 November ini selalu menyangkal jika disebut terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Kesaksian orang-orang yang pernah berkomunikasi dengannya, menunjukkan ada sentuhan tangan Pria Tampan Surabaya 1975 itu pada proyek KTP-El.

Ade Komarudin, sekretaris Fraksi Partai Golkar periode 2009-2014, pernah memberi kesaksian di persidangan KTP-El dengan tersangka Irman dan Sugiharto, pada 6 April yang lalu. Dia mengaku pernah meminta Aburizal Bakrie, ketua umum Golkar saat itu, untuk mengingatkan Setnov terkait proyek KTP-El. Beberapa waktu setelah perbincangan tersebut, Ade didatangi Setnov.

“Suatu saat Pak Nov (Setnov) ke rumah saya, bicara banyak hal. Tapi soal KTP-El ini sempat bicara, ‘Beh kalo soal KTP-el aman beh’, katanya ke saya. ‘Alhamdulilah kalau aman’, kata saya berarti partai tidak bubar. Saya berkepentingan soal itu. Syukurlah saya katakan,” kata Ade saat itu.

Pada 3 November lalu, dalam sidang kasus KTP-El dengan tersangka Andi Narogong, KPK melalui jaksanya memutar percakapan antara Anang Sugiana Sudihardjo dengan Johannes Marliem. Nama yang terakhir ini telah tewas di Amerika Serikat beberapa bulan lalu di tengah pengusutan kasus KTP-El. Marliem adalah Direktur Biomorf Lone LLC dan Anang Dirut Quadra Solution.

Dalam percakapan 3 Januari 2013 itu, ada berbagai inisial dan sebutan yang digunakan, yaitu SN, O, dan Asiong. Anang menjelaskan, SN adalah Setya Novanto, O adalah Oka atau Made Oka Masagung, seorang pengusaha. Dan Asiong, panggilan untuk Andi Narogong.

Saat itu, Anang memberitahukan Marliem bahwa dirinya telah memberi uang kepada Setnov. “‘Gue sudah kasih ke SN,’ betul?” tanya Jaksa KPK kepada Anang, untuk mengonfirmasi apakah itu ucapannya. “Iya saya ngomong begitu, bukan kasih ke Andi (Narogong), saya kasih tahu ke Marliem bahwa saya juga punya beban,” jawab Anang.

Semua paparan tersebut, pada pokoknya telah dipatahkan Setnov dengan cukup menggunakan kata-kata andalan, “tidak tahu”, dan “lupa”. Kata-kata ini juga selalu digunakan oleh orang-orang Golkar yang turut menjadi saksi dalam sidang kasus KTP-El.

Sosok Setnov sejak awal 2000 seolah menjelma sebagai sosok kuat. Dia sedang bermain dalam sebuah film melawan KPK. Novanto punya berbagai lini bisnis. Ia memiliki bisnis yang biasanya dia dapati dari proyek-proyek pemerintahan. Begitu ada proyek, dia bikin perusahaan untuk merenggut proyek itu.

Terkadang, dia pinjam “bendera” perusahaan orang lain untuk mengikuti proyek gede. Berbagai macam orang dia berdayakan untuk memuluskan bisnisnya. Mulai dari penertib masyarakat, hingga para pencari celah hukum sehingga suatu saat kalau dirinya tersangkut kasus, bisa ditolong oleh mereka. Persiapan beres.

Proyek jalan. Selama proyek berjalan, tidak ada masalah. Lega. Karena semua sudah disumpel. Namun sayangnya, setelah proyek beres malah timbul masalah. Yang mempermasalahkan adalah KPK. Bukan Setnov kalau tidak bisa membereskannya.

Segalanya telah dipersiapkan, termasuk soal perlawanan di meja hijau. Bagaimanapun, semua hal pasti ada celah. Tidak ada satu dinding pun yang tak retak jika terus diretakkan. Tim hukum yang punya pengalaman segudang pun merancang supaya ada yang dikorbankan menjadi pelaku utama.

Dalam kasus KTP-el, akhirnya diputuslah oleh hakim bahwa pelaku utamanya adalah Irman dan Sugiharto. Setnov pun lolos. KPK tak tinggal diam. Dia yakin ada bukti kuat untuk menjerat Novanto. Ini diawali dengan mencegah terlebih dulu dia ke luar negeri. Dalam kondisi inilah, tim hukum Setnov pun menerka-nerka, dan punya dugaan besar kliennya akan dijadikan tersangka.

Mereka pun berniat mendahului KPK, dengan melapor pimpinan KPK dan sejumlah pegawai yang lain, ke kepolisian terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan penyalahgunaan wewenang. Laporan ini masuk ke polisi pada 9 Oktober 2017, sepekan setelah KPK melayangkan surat permohonan pencegahan Setnov ke Imigrasi. Polisi menerima dan tampak menjadi “sahabat baik” bagi Novanto. Apa yang dia “minta”, polisi turuti.

Setelah hampir sebulan, laporan tersebut dengan cepat dinaikkan statusnya ke penyidikan. Namun polisi belum menetapkan adanya tersangka sebagaimana isi di dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterbitkan.

Dalam SPDP itu, hanya disebutkan bahwa Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dkk adalah sebagai terlapor. Namun, ada ketidakpatutan setelah itu. Sebab anehnya, meski belum ada tersangka dan dua itu masih sebagai terlapor, kuasa hukum Novanto malah begitu percaya diri menampilkan SPDP tersebut.

Walaupun tidak ada larangan untuk menampilkan SPDP ke muka umum, tetap tidak etis ketika mengumumkan nama terlapor yang kasusnya masih disidik. Sebab, tidak ada tersangka dalam SPDP tersebut, dan status Agus dan Saut serta dkk itu masih terlapor.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti mengatakan, begitu SPDP diberitahukan dalam konteks pidana umum, maka yang berhak menerima adalah jaksa dan pelapor karena belum ada tersangkanya. “Meski tidak ada larangan, tindakan tersebut (mempublis terlapor) tidak etis,” katanya.

Ahli Hukum Acara Pidana yang dihadirkan oleh pihak Novanto dalam sidang praperadilan September lalu, Chairul Huda, mengatakan, proses penyidikan adalah untuk menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana setelah ditemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana pada proses penyelidikan.

Dalam penyidikan ini, pengumpulan bukti dilakukan lebih dulu, dilanjut dengan pemeriksaan calon tersangka, lalu barulah penetapan tersangka. Prosedur ini, kata Chairul, bagian dari perlindungan HAM dan harus dilaksanakan.

Itu artinya, penegak hukum termasuk kepolisian mestinya menjaga dan melindungi HAM orang-orang yang dilaporkan oleh Setnov. Namun ini malah dibiarkan seolah tutup mata.

Ya, ketentuan tersebut tampaknya dilanggar sendiri oleh pihak kuasa hukum Novanto. Karena, tindakan pelaporan mereka ini hanyalah serangan balik kepada KPK dan berupaya menjatuhkan nama KPK di mata publik. Juga, untuk menciptakan kegaduhan. Toh, adakah yang bisa tunjukkan tingkah baik politisi kita selain bikin gaduh dengan lisannya? Kebetulan, suara Novanto terlalu mahal sehingga suara hatinya cukup disampaikan melalui tim hukumnya.

Laporan tim hukum Novanto itu cuma hangat di awal. Besar kemungkinan laporan tersebut akan dihentikan karena tidak ada bukti yang signifikan. Kalau kuasa hukum Novanto berani melakukan ketidakpatutan dengan mengumumkan nama terlapor pada tingkat penyidikan, tentu mestinya juga berani menunjukkan bukti yang mereka miliki.

Namun sayangnya mereka tidak akan berani. Sebab, mereka hanya ingin “membunuh” karakter KPK. Yang heran terhadap laporan kuasa hukum Novanto itu bukan hanya tukang ojek, pedagang baso ataupun pekerja kantoran, tapi juga orang nomor satu di negeri ini. Sampai-sampai Presiden Joko Widodo ngomong, jika tak ada bukti, maka harus hentikan.

Terakhir, pada Jumat (10/11) kemarin, KPK mengumumkan penetapan tersangka terhadap Novanto, lagi. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang mengumumkan, orang yang dilaporkan oleh Setnov. Ketika Saut membacakan penetapan tersangka saat itu, isinya seolah bermakna “ini adalah pembalasan untuk orang yang melaporkan kami” ke polisi.

Seusai penetapan tersangka, kuasa hukum Novanto langsung bergerak. Malamnya mereka melapor balik KPK karena dianggap melawan putusan praperadilan. Putusan yang dibuat hakim tunggal Cepi Iskandar ini memerintahkan supaya KPK menghentikan penyidikan terhadap Setnov di kasus KTP-El.

Itu, dalam tafsiran tim hukum Setnov, berarti KPK meskipun mempunyai bukti baru hingga segudang sekalipun tetap tidak bisa menyidik kliennya selama kasus yang disidik masih seputar KTP-El. Publik pun kembali heran, sebab artinya Novanto kebal hukum khusus untuk kasus KTP-El.

Namun Tuhan tak pernah tidur. Mereka yang hidupnya dirundung malang selalu berharap keadilan datang saat waktu belum hilang.

*********

Republika.co.id