You are here
Bahaya Politik Mahar OPINI 

Bahaya Politik Mahar

Garut News, ( Senin, 23/09 ).

Ilustrasi. (Ist).
Ilustrasi. (Ist).

Skandal Ahmad Fathanah mengungkap praktek selama ini hanya menjadi bahan gunjingan: mahar politik pada pencalonan kepala daerah.

Tak hanya membuat politik berbiaya tinggi, kebiasaan buruk ini juga merusak kaderisasi.

Terdakwa suap impor daging sapi itu, ikut mengatur pencalonan Ilham Arief Sirajuddin melalui PKS pada pemilihan Gubernur Sulsel awal tahun ini.

Dalam pengadilan, Wali Kota Makassar itu mengaku dimintai Rp10 miliar, tetapi hanya sanggup memberi Rp8 miliar, dicicil dua kali melalui Fathanah.

Setelah membayar angsuran kedua, barulah ia memeroleh surat dukungan diteken Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Dalam dokumen persidangan terungkap, Fathanah juga menjajakan rekomendasi pada pemilihan kepala daerah lain.

Perlu diingat, mantan politikus PKS, Yusuf Supendi, pernah pula mengungkapkan penarikan mahar oleh petinggi PKS dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2007.

Praktek seperti itu bukan khas PKS.

Dalam kesaksian Ilham, kutipan serupa dilakukan pula partai lain.

Figur dari Partai Demokrat ini menyetor Rp2,5 miliar untuk Partai Hanura.

Ilham tak mempunyai pilihan lain lantaran suara Partai Demokrat belum cukup memeroleh tiket pencalonan gubernur.

Khalayak tentu memertanyakan dari mana duit mahar politik itu: apakah uang pribadi, dana partai, atawa fulus dari sponsor.

KPK sepatutnya menyelidiki soal ini.

Tuduhan pencucian uang juga didakwakan terhadap Fathanah memungkinkan penelusuran asal-usul semua fulus yang diterimanya.

Politik berbiaya mahal ini kudu dihentikan sebab merusak demokrasi.

Pungutan mahar akan menutup peluang terpilihnya pemimpin daerah berkualitas tetapi tak memiliki dukungan finansial kuat.

Setoran pencalonan justru terus membuka pintu lebar-lebar tokoh korup atawa politikus tak bermutu memiliki bejibun dana.

Kelak, calon terpilih nyaris bisa dipastikan berusaha mengembalikan modal dikeluarkan ketika menjabat.

Partai-partai perlu didorong mengajukan kader mereka berkualitas dan, kalau memungkinkan, populer.

Para kandidat tak perlu menyetor mahar ke pimpinan partai.

Kudu diakui, pada pemilihan di beberapa daerah akhir-akhir ini, PDI-P berhasil melakukan hal itu, misalnya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Hasilnya, popularitas partai ini terkerek naik menurut sejumlah hasil survei.

DPR, dan pemerintah seharusnya segera menyetop pungutan mahar politik.

Caranya, antara lain, menetapkan sanksi berat dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Pemilu.

Misalnya, calon terbukti memberikan mahar untuk memeroleh dukungan partai kudu didiskualifikasi dari pemilihan.

Tanpa perubahan aturan main, calo politik, seperti Fathanah, terus bergerilya menjajakan dukungan partai.

***** Opini/ Tempo.co

Related posts

Leave a Comment