Bahasa Politik Blusukan

M. Fauzi Sukri, Bilik Literasi Solo

Garut News ( Jum’at, 20/12 ).

Ilustrasi, Warga Garut pun Blusukan Mengais Sampah di Malam Hari. (Foto: John).
Ilustrasi, Warga Garut pun Blusukan Mengais Sampah di Malam Hari. (Foto: John).

Bahasa terlibat dalam perebutan kuasa politik.

Dan sejak kehadiran Joko Widodo (Jokowi) dalam arena politik, kita menyaksikan pertarungan baru dalam politik bahasa kepemimpinan.

Jokowi membawa standar baru dalam bahasa politik Tanah Air.

Bahasa politik ini terangkum dalam satu kata: blusukan (yang harus dimasukkan ke kamus politik Indonesia).

Blusukan sebagai bahasa politik telah menghantam dan mengejek bahasa-bahasa politik yang selama ini ada.

Secara historis, kalau kita meminjam dua kategori kepemimpinan yang dibuat Indonesianis Herbert Feith, ada dua bahasa politik di Indonesia: ala Soekarno dan Hatta.

Bahasa politik Sukarno cenderung bersifat retoris, emosional berapi-api, dan hendak dekat sekali dengan rakyat, yang diarahkan untuk memobilisasi secara massal.

Sedangkan bahasa politik Hatta lebih bersifat teknis, analitis, dan tak emosional, mengajak orang untuk mendudukkan perkara pada tempatnya, lalu menilai dan bertindak.

Para pemimpin kita memang lebih memilih dan cenderung memakai bahasa ala Soekarno untuk meraih massa.

Tapi, sejak kehadiran Jokowi, terutama saat bahasa politik ala Soekarno terjerembap dalam bahasa politik citraisme akut dan terbukti bertolak belakang antara bahasa dan laku politik, kita menyaksikan bahasa politik blusukan begitu menggema dengan keras.

Dan yang membawa bahasa ala Hatta, terutama yang dibawa oleh calon dari kalangan intelektual-akademikus, juga mengalami kegagalan saat meladeni bahasa blusukan.

Bahasa politik blusukan menghantam dan mencemooh bahasa politik yang diperkeras dari mimbar politik, dari podium penuh lampu, dari hotel berbintang, dari singgasana kekuasaan.

Maka bahasa politik harus ada di tempat kejadian perkara, di rumah publik yang terkena kebijakan langsung, di jalan raya, dan di semua tempat yang selama ini hanya dianggap sebagai obyek kebijakan yang dibuat di atas meja-kursi.

Tak ada mimbar, tak ada podium, tidak ada meja-kursi jabatan, tidak ada pengeras suara.

Tidak ada bahasa yang keras, emosional, penuh retoris: pamflet politik, termasuk dalam versi audio-visualnya.

Bahkan bahasa politik begitu sederhana, seakan apa adanya.

Bahasa yang dibawa oleh blusukan adalah bahasa politik yang ada di jalanan, di lapangan, di tempat-tempat umum, bahasa tubuh yang sederhana, bahasa yang dibawakan oleh tubuh yang bisa dibilang tidak karismatis.

Bahasa blusukan adalah bahasa yang bertubuh kuli, bertempat di pinggiran, dan bergerak hampir ke segala arah.

Ini membuat kehadiran si politikus tampak begitu kuat, membawa persepsi kecepatan, ketangkasan, kesiapsediaan.

Bahasa tubuh blusukan cenderung berkonotasi pekerja keras, tampil di depan, dan bekerja berdasarkan skenario tempat kebijakan perkara.

Indonesia yang sangat luas membutuhkan bahasa politik yang bertubuh, bertangan, dan berkaki ini, yang selama ini jarang dijejaki oleh para pemimpin kita.

Di lingkungan massa akar bawah, bahasa ini begitu kuat terartikulasi, begitu dekat dengan rakyat, dan begitu didambakan sejak lama sekali.

Inilah standar bahasa politik yang sekarang menjadi patokan rakyat untuk politik bahasa kepemimpinan.

Dan rakyat, saya yakin, mendambakan bahasa politik ini pada 2014 nanti, siapa pun yang hendak menjadi pemimpin politik. *

***** Kolom/artikel : Tempo.co

Related posts

Leave a Comment