“Aya-aya wae”, Dugaan Ancaman Mundur Komisioner KPU Garut

by

Garut News, ( Kamis, 31/10 ).

Ilustrasi Komplek KPU Garut. (Foto: John).
Ilustrasi Komplek KPU Garut. (Foto: John).

Ketua Fraksi PDIP-Perjuangan DPRD Kabupaten Garut, Yogie Yudha Wibawa, mengecam para komisioner KPU kabupaten setempat.

Lantaran dugaan mengancam mundur dari KPU, hanya karena gagal lolos pada 20 besar calon anggota KPU Garut.

Kata Yogi, meski pengunduran diri itu, hak para komisioner, tetapi alasan pengundurannya kudu jelas, dan obyektif tak bisa gegabah.

Dia berpendapat, ancaman para komisioner KPU mundur dari jabatan di KPU beralasan tak lolos 20 besar, serta menuding pembentukan Tim Seleksi cacat hukum, juga alasan mengada-ada, (aya-aya wae….red).

“Ya, harus ada alasan jelas dan obyektif, mengapa mereka mundur ? Jangan alasan subyektif ! Bukan lantaran tak lolos 20 besar, lantas mundur, apalagi dianggap hal itu penghinaan sebab sibuk mengurusi persiapan Pilkada. Waktu seleksi, ditanya kan pasti yang ada kaitan dengan KPU, Undang Undang, Peraturan, dan sebagainya. Mereka menjadi komisioner KPU juga kan mesti ada sumpah jabatan, dan kode etiknya,” tandas Yogie, Kamis (31/10).

Namun katanya pula, disebutkan Yogie boleh saja para komisioner KPU memertanyakan transparansi atas hasil tes tertulis, kesehatan, dan psikologi diselenggarakan Tim Seleksi.

Itu pun jika para komisioner merasa lolos tes, namun tak lolos dengan kepentingan tertentu.

“Tetapi secara aturan, apakah itu bisa diperlihatkan Tim Seleksi ? Kalau bisa, ya tinggal diperlihatkan. Kalau memang tak bisa, ya itu kewenangan Tim Seleksi,” imbuhnya.

Yogie mengaku kian bertambah heran, adanya tudingan muncul dari komisioner KPU, pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU cacat hukum.

“Kalau dinilai cacat hukum, kenapa mereka ikut seleksi ? Harusnya ada komitmen dari awal tak ikut seleksi, dan lakukan gugatan dengan mengemukakan alasan-alasannya obyektif. Salah, kalau mereka mundur dengan alasan ini,” katanya pula.

Ditanya tekat komisioner KPU Garut akan mengadukan persoalan ini pada Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP), Yogie berpendapat itu hak para komisioner KPU.

Dia yakin kalaupun komisioner KPU tetap mundur, penyelenggaraan Pilbup putaran kedua tetap berjalan.

“KPU kan institusi. Kalaupun orangnya tak ada, bukan berarti institusinya turut enggak ada, sehingga Pilkada enggak berjalan. Pilkada kan kegiatan besar menyangkut kepentingan orang banyak. Bisa saja kan penyelenggaraannya diambil alih KPU Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.

****** Zainul, Jdh.