Awas, Kecurangan Pemilu

Garut News ( Rabu, 09/04 – 2014 ).

Ilustrasi. Monyet Kerap Culas. (Foto : John Doddy Hidayat).
Ilustrasi. Monyet Kerap Culas. (Foto : John Doddy Hidayat).

Hari ini kita menggelar pemilihan umum anggota legislatif.

Diharapkan pemilu keempat kali pada era reformasi ini semakin jujur, dan bebas dari kecurangan. Keinginan ini hanya bisa dicapai apabila penyelenggara, dan pengawas pemilu menutup peluang sekecil apa pun perilaku culas.

Badan Pengawas Pemilu memeringatkan kemungkinan adanya pencurian surat suara.

Modus ini perlu diantisipasi petugas, dan para saksi di tempat pemungutan suara.

Jangan sampai persaingan sengit peserta pemilu, dan calon legislator menghalalkan praktek kotor.

Proses penghitungan suara di kecamatan pun rawan kecurangan.

Praktek manipulasi suara di tingkat lokal seperti ini masih terjadi pada Pemilu 2009, dan sejumlah pemilu kepala daerah.

Kudu diakui, tak mudah mengawal pemilihan melibatkan 12 partai secara nasional, dan tiga partai lokal di Aceh, 545 ribu tempat pemungutan suara, serta 186 juta pemilih ini.

Apalagi jumlah petugas pengawas lapangan hanya 1-5 orang setiap desa atawa kelurahan dengan tugas mengawal puluhan TPS.

Pekerjaan semakin berat lantaran kotak suara terbuat dari kardus sehingga lebih rentan rusak dibanding kotak lama, berbahan aluminium.

Itulah pentingnya masyarakat ikut mengawasi pemilu.

Kendati Bawaslu merekrut 611 ribu pemilih muda menjadi relawan, angka ini tak seberapa dibanding luasnya wilayah republik ini.

Cara lebih praktis perlu dilakukan, misalnya dengan merekam, atawa memotret tabulasi suara pada setiap TPS, dan di kecamatan.

Kecurangan bisa terjadi sebelum, dan sesudah pencoblosan.

Pagi-pagi sebelum pemilihan, biasanya timbul kesempatan membagi-bagikan duit alias suap politik.

Praktek sulit dibuktikan ini diyakini masih terjadi, terutama di daerah-daerah.

Saat pencoblosan, kecurangan bisa dalam wujud ketidaknetralan petugas atawa pengurus desa, sehingga memungkinkan pemilih ganda.

Dalam pemilu kali ini, kemungkinan munculnya pemilih ganda menjadi lebih besar lantaran terdapat kategori pemilih khusus, yakni warga tak masuk Daftar Pemilih Tetap.

Dengan bekal surat kepala desa, mereka bisa mencoblos.

Di sinilah dikhawatirkan terdapat mobilisasi massa menjadi pemilih ganda.

Petugas dan saksi di TPS perlu mewaspadainya.

Panjangnya rantai penghitungan suara, mulai dari tempat pemungutan sampai panitia kecamatan dan kabupaten, juga memungkinkan terjadinya kebocoran atawa manipulasi suara.

Apalagi di daerah-daerah terpencil.

Penggunaan teknologi informasi dalam rekapitulasi suara langkah maju.

Tetapi proses ini kudu tetap diawasi secara ketat menghindari terjadi manipulasi suara.

Harapan sebagian besar publik agar pemilu legislatif kali ini melahirkan legislator andal dan jujur perlu dihargai.

Begitu pula semangat masyarakat menggunakan hak pilihnya masih lumayan tinggi.

Jangan sampai semua ini dikotori praktek curang dan perilaku tak jujur.

******

Opini/Tempo.co

Related posts

Leave a Comment