Atut dan Hambit

Garut News ( Jum’at, 27/12 ).

Ilustrasi, Barangkali Koruptor Cocok Dikalungi Ini. (Foto: John).
Ilustrasi, Barangkali Koruptor Cocok Dikalungi Ini. (Foto: John).

Kasus Gubernur Banten Atut Chosiyah dan Bupati Gunung Mas terpilih, Hambit Bintih, menunjukkan lemahnya aturan mengenai kepala daerah.

Keduanya ditetapkan tersangka suap oleh KPK, tetapi posisi mereka masih kuat.

Atut, misalnya, belum bisa dinonaktifkan.

Rencana Mendagri Gamawan Fauzi atas Hambit lebih aneh lagi.

Hambit, terlibat kasus suap Ketua MKAkil Mochtar, kini berada di tahanan.

Namun Gamawan memersilakan Gubernur Kalimantan Tengah menahbiskannya menjadi Bupati Gunung Mas.

Artinya, Hambit bersama pasangannya dilantik di penjara.

Hambit, cacat lantaran menyuap, tak selayaknya dilantik menjadi bupati.

Masalahnya, Undang-Undang Pemda memberi kelonggaran pada kepala daerah yang jadi tersangka.

Kepala daerah baru bisa dinonaktifkan apabila menjadi terdakwa, dan baru diberhentikan permanen jika putusannya berkekuatan hukum tetap.

Prinsip itu, tampaknya diadopsi pula dalam kasus Hambit.

Bupati terpilih ini masih bisa dilantik sebab baru berstatus tersangka.

Pilihan lainnya tentu mengadakan pemilihan ulang atawa melantik pemenang kedua.

Ini pun akan mengundang perdebatan lantaran Hambit belum dinyatakan bersalah, dan belum mendapat vonis berkekuatan hukum tetap.

Aturan longgar itu pula menimbulkan masalah bagi Provinsi Banten.

Atut Chosiyah, juga terlibat kasus suap Akil Mochtar, tak bisa dinonaktifkan kendati ditahan.

Atut baru bisa diberhentikan sementara apabila berstatus terdakwa.

Ini jelas membuat roda pemerintahan Banten terganggu.

Wakil Gubernur tak bisa mengambil alih kekuasaan selama Gubernur Atut belum diberhentikan.

Idealnya, Atut mengundurkan diri.

Cara ini lebih elegan ketimbang membiarkan proses pengalihan kekuasaan bertele-tele.

Betapa lama jika pengalihan kekuasaan permanen baru bisa dilakukan ketika Atut diberhentikan secara tetap.

Ini hanya merugikan rakyat lantaran kebijakan penting pemerintahan tertunda.

Itulah perlunya merevisi aturan mengenai kepala daerah pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Tak selayaknya kepala daerah menjadi tersangka dibiarkan tetap memimpin.

Jika ia tak mengundurkan diri, semestinya DPR diberi wewenang mencabut kekuasaannya.

Aturan mengenai kepala daerah terpilih pun semestinya diubah.

Seorang tersangka tak layak dilantik.

Jika perlu, dilakukan pemilihan ulang.

Asas praduga tak bersalah penting bagi siapa pun, termasuk kepala daerah terpilih.

Masalahnya, apabila belum menjabat saja tercela, tak pantas ia dilantik dan resmi menjadi kepala daerah kendati nanti diberhentikan lagi.

Kasus Atut, dan Hambit tak akan terjadi apabila kita lebih ketat mengatur kepala daerah, atawa calon kepala daerah menjadi tersangka.

***** Opini Tempo.co

Related posts