Atmakusumah: Jaminan Pribadi Untuk Pembredelan

Jakarta, Garut News ( Ahad, 01/06 – 2014 ).

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, berbicara kepada media saat deklarasi Capres-cawapres di Rapat kerja Nasional PAN 2014 di Jakarta (14/5). TEMPO/Seto Wardhana.
Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa, berbicara kepada media saat deklarasi Capres-cawapres di Rapat kerja Nasional PAN 2014 di Jakarta (14/5). TEMPO/Seto Wardhana.

Calon Presiden Prabowo Subianto, Kamis (29/05-2014), di Surabaya mengemukakan pendapatnya, tentang jaminan pribadi atas kebebasan pers.

Pernyataan ini menyulut berbagai reaksi.

Dari tokoh pers nasional, Atmakusumah Astraatmadja mengatakan, pernyataan Prabowo tak relevan dengan masa tenang, dan kenyamanan kebebasan pers selama hampir 15 tahun paska reformasi.

“Saya tak paham apa maksud Prabowo mengemukakan soal jaminan pribadi pada kebebasan pers. Jaminan pribadi tak memiliki kekuatan kebebasan pers,” katanya, Sabtu (31/05-2014).

Mantan Ketua Dewan Pers Nasional priode 2000 hingga 2003 ini menjelaskan, kebebasan pers diatur dalam UUD 45, dan amandemen UUD pada sidang MPR, serta UU Pokok Pers Nomor 40/1999 dan UU Hak Asasi Manusia.

“Intinya mengatur tak ada lagi penyensoran terhadap pers, penyiaran karya jurnalistik dan pembredelan,” katanya.

Menurut pria biasa disapa Atma ini, sekarang masyarakat Indonesia menikmati besar-kecilnya ‘kebebasan pers’ Indonesia,

Pria asal Jawa Barat itu, katakan jaminan pribadi terhadap kebebasan pers, sikap diktator dan otoriter.

Dia menyebutkan soal jaminan pribadi terhadp pers pernah dikemukakan Amir Syarifuddin, Menteri Penerangan pada awal kemerdekaan, menjadi bukti dukungan kemerdekaan pers.

“Tetapi apa terjadi? Enggak lama kemudian sekitar tiga bulan setelah pernyataan ini terjadi tindakan pembredelan terhadap harian Revolusioner pemrednya menulis pada opininya Soekarno Bombastis,” kata dia.

Dia menuturkan, jaminan pribadi diucapkan Prabowo justru bisa menjadi senjata dipakai melakukan pembredelan, penyensoran dan ancaman.

“Justru apabila kemudian ada pernyataan capres, meski baru sekedar retorika seperti halnya ucapan capres soal janji mensejahterakan rakyat, mengatasi korupsi, kemiskinan dan lain-lain, saya yakin susah mewujudkannya.”

Atma ikut memperjuangkan pers Indonesia hampir setengah abad ini menuturkan, sulit sekali bagi seorang diktator baru merebut kekuasaan di Indonesia.

“Sebab, rakyat menikmati dan menghargai manfaatnya kemerdekaan pers. Di Indonesia sekarang selama hampir 15 tahun paska reformasi, setiap orang sangat bisa menyatakan pendapat, aneka keluhan dan berbagai pandangan,” ungkap Atma panjang lebar.

Dan, menurutnya, hal-hal di atas dilakukan bukan saja oleh para aktivis politik, para cendekiawan dan juga menyentuh bahkan lekat dengan hak-hak asasi manusia, termasuk dinikmati, para petani, nelayan, kaum buruh atau pekerja.

Atma katakan kini, di bawah pemerintahan SBY pada dua periode atau sekitar sepuluh tahun kebebasan pers berjalan baik, dan berada dalam situasi nyaman.

Bahkan katanya, kondisi ini sebagai kebebasan pers nyata dan dirasakan masyarakat, dan negara Indonesia sejak hadirnya pers Indonesia pertama kali surat kabar diterbitkan di Batavia dalam bahasa Belanda pada 1744.

Dia menyebutkan jaman sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan, masa orde lama hingga orde baru tak terjadi kebebasan pers seperti paska reformasi.

“Rasanya susah, sulit dan tak mungkin lagi Prabowo berhasil mengembalikan otoritarian dalam era kebebesan pers yang terjadi, dan cukup lama sejak reformasi 15 tahun sejak 1999.”

HADRIANI P/ Tempo.co

Related posts