Arogansi Cina di Laut Natuna Utara

0
3 views
Prajurit TNI AL di atas KRI Tjiptadi-381 saat mengikuti upacara Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 di Pelabuhan Pangkalan TNI AL Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (3/1/2020). Foto: ANTARA FOTO

Senin 06 Jan 2020 18:32 WIB
Red: Karta Raharja Ucu

Ulah Cina memasuki ZEE Indonesia di perairan Natuna termasuk kegiatan illegal./Ist.

“Ulah Cina memasuki ZEE Indonesia di perairan Natuna termasuk kegiatan illegal”

REPUBLIKA.CO.ID, Cina kembali menunjukkan arogansinya terkait klaim sepihak atas kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan dengan negara-negara ASEAN. Cina pernah berkonflik dengan Filipina, Brunei, serta Malaysia.

Awal 2020, Cina kembali berkonflik, yaitu dengan Indonesia. Berawal dari masuknya kapal nelayan Cina yang dikawal kapal coast guard Cina di perairan Natuna pada 10 Desember 2019 yang kemudian diusir.

Namun, pada 23 Desember 2019 kapal coast guard ditambah kapal perang Cina kembali masuk mengawal nelayannya untuk mencuri ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia wilayah perairan Natuna. Alasan sejarah serta penerbitan peta 1947 yang dikenal dengan “Nine Dashed Line” menjadi dasar tidak masuk akal Cina melakukan klaim terhadap wilayah ZEE Indonesia saat ini.

Tindakan provokatif Cina sudah banyak ditentang dunia internasional. Mereka mendesak Cina mematuhi Konvensi PBB III “United Nations Conventions on the Law of the Sea” (UNCLOS) 1982.

Di samping UNCLOS 1982, Cina melanggar kerangka kode etik Laut Cina Selatan karena Cina dan 10 negara ASEAN telah menyetujui kerangka tersebut pada 2017. Laut Cina Selatan rentan akan konflik karena posisinya yang strategis dari segi ekonomi, geografis, dan politik. Kurang lebih 40 ribu kapal melintasi wilayah tersebut per tahun.

Di samping itu, data Muhar Junef (2018) menjelaskan, terdapat 213 miliar barel cadangan minyak dan 900 triliun kaki kubik kandungan gas alam serta menjadi sumber penangkapan ikan bagi nelayan di wilayah Laut Cina Selatan, termasuk Indonesia.

Arogansi Cina memasuki kawasan ZEE Indonesia di perairan Natuna untuk mencuri ikan telah melanggar kesepakatan UNCLOS 1982 dan termasuk kegiatan Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing serta melanggar UU No 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia.

Cina tidak memiliki hak memasuki kawasan kedaulatan NKRI dengan alasan apa pun. Indonesia berdaulat penuh atas perairan Natuna. Hal tersebut sesuai hasil Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang hanya melahirkan delapan zonasi pengaturan rezim hukum laut yang di dalamnya tidak ada sama sekali menyebutkan “wilayah (zona), perairan tradisional/sejarah”, seperti yang diklaim Cina.

Berbicara sejarah, Indonesia lebih diakui dunia internasional dibandingkan Cina. Karena dalam UNCLOS 1982 pada Bab IV tertulis “Negara Kepulauan” yang merupakan konsep yang ditawarkan Indonesia saat Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS III) dilakukan dan disetujui di Montego Bay, Jamaika, 10 Desember 1982 dan ditandatangani oleh 199 negara, termasuk Cina.

Konsep negara kepulauan menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui dunia internasional secara sah dan berhak menarik garis pangkal (baselines-nya) dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar. Hal itu diperkuat UU No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (pengganti UU/Prp No 4 Tahun 1960) sebagai wujud di implementasikannya UNCLOS 1982 dalam hukum nasional kita (Melda Kamil Ariadno, 2018 dalam Peni Susetyorini, 2019).

Dengan demikian, Cina hanya mengklaim sepihak, tetapi tidak memiliki dasar kuat untuk diakui secara sah oleh dunia internasional.

Sikap tegas Indonesia

Menyikapi ketegangan di perairan Natuna, Indonesia telah menunjukkan ketegasannya. Pada 2016 Presiden Jokowi mengunjungi perairan Natuna dengan kapal perang dan menyampaikan kepada dunia bahwa perairan Natuna merupakan wilayah kedaulatan Indonesia.

Melalui Men-KP era Susi Pudjiastuti di ben tuk Satgas 115 (Perpres No 115 Tahun 2015) yang terdiri atas KKP, TNI AL, Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Bakamla. Hasilnya, sebanyak 516 kapal ditenggelamkan akibat praktik IUU Fishing (KKP November 2014-Mei 2019).

Pada 2017 Indonesia memberikan nama Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Pada 2020 Indonesia melakukan operasi siaga tempur di perairan Natuna, di mana alutsista yang dikerahkan terdiri atas lima KRI, satu pesawat intai maritim, dan satu pesawat boeing TNI AU guna mengamankan perairan Laut Natuna Utara.

Penulis berpendapat, memperkuat basis militer di perairan Natuna sudah tepat, tetapi perlu juga dipikirkan langkah strategis di masa depan untuk menjaga serta mengamankan kedaulatan Indonesia di perairan Natuna.

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh Indonesia, yaitu pertama, memperkuat diplomasi dengan negara ASEAN. ASEAN berfungsi sebagai forum efektif guna mengatasi konflik serta provokasi yang diperkuat dengan instrumen politik yang dimilikinya.

Misalnya, Deklarasi Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas, Traktat Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara dan Perjanjian tetang Zona Bebas Nuklir Asia Tenggara. Instrumen tersebut berperan penting dalam upaya membangun rasa saling percaya, diplomasi preventif, dan pendekatan secara damai untuk penyelesaian konflik Laut Cina Selatan. Kedua, pembentukan sea and coast guard Indonesia.

Selama ini, Indonesia belum memiliki sea and coast guard. Era Susi Pudjiastuti, sea and coast guard dicerminkan melalui Satgas 115.

Instansi yang paling kompeten untuk melanjutkan fungsi Satgas 115 yang telah berakhir serta dijadikan sebagai sea and coast guard Indonesia adalah Bakamla. Ketiga memperkuat posisi Natuna sebagai pangkalan militer dan sea and coats guard Indonesia.

Kepulauan Natuna memiliki pulau yang dapat dijadikan pangkalan militer dan sea and coast guard Indonesia, salah satunya Pulau Laut. Keempat, Konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) dan Tol Laut kembali digagas, ditata, dikawal, dan dilaksanakan secara utuh, jangan hanya pemanis janji politik. Implementasi PMD dan Tol Laut sangat sejalan dengan UNCLOS 1982.

Klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan akan terus berlanjut dan membahayakan kedaulatan Indonesia jika tidak disikapi secara bijaksana. Pemerintah Indonesia diharapkan fokus pada empat agenda yang telah diuraikan di atas.

Harapannya, sengketa dapat diselesaikan dengan diplomasi serta terbentuknya sea and coast guard Indonesia yang didukung dengan memperkuat posisi Pulau Laut sebagai pangkalan militer dan sea and coast guard Indonesia serta mewujudkan Indonesia sebagai PMD dengan pemenuhan infrastruktur yang memadai.

Hal tersebut dapat dicapai dengan komitmen yang kuat guna memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada perekonomian nasional serta kedaulatan Indonesia di masa depan.

TENTANG PENULIS: M QUSTAM SAHIBUDDIN, Peneliti PKSPL-LPPM IPB UNIVERSITY.

*******

Republika.co.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here