Fotografer : John Doddy Hidayat
Garut News ( Selasa, 06/06 – 2017 ).
Banyak kalangan kini menyikapi dingin, bahkan mengkritisi keberhasilan Kabupaten Garut memertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) dari “Badan Pemeriksa Keuangan” (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat atas “Laporan Keuangan Pemerrintah Daerah” (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2016 seperti diperoleh atas LKPD TA 2015 sebelumnya.
Lantaran, harapan masyarakat terhadap dibukanya LHP BPK RI ke publik hingga kini tak jua terbukti. Korelasi predikat WTP dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara faktual juga masih belum sepenuhnya dirasakan.
Meski Indeks Kepuasan Publik terhadap Pemkab Garut diklaim Pemkab setempat cukup baik pun realitasnya lebih sebatas pembangunan infrastruktur. Itu juga kualitasnya malahan banyak dipertanyakan. Lebih-lebih aspek pelayanan terhadap masyarakat masih jauh dari “asa”.
“Kesepadanan peraihan WTP dengan situasi berkondisi infrastruktur di Garut sangat memprihatinkan. Jalan dan jembatan serta penunjang lainnya seperti drainasenya banyak cepat rusak. Apa ini berbanding lurus dengan predikat WTP diraih sampai kedua kalinya?,” tandas Ketua Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Garut Dian Novianto, Selasa (06/06-2017).
Dia berpendapat, terdapatnya korelasi WTP dengan realitas kondisi masyarakat mesti menjadi perhatian Pemkab. Kondisi masyarakat kurang merata dari sisi kesejahteraan. Masih banyak berpenghasilan di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), maupun dibawah garis kemiskinan dengan rata-rata pendapatan Rp19 ribu/kapita/hari.
Termasuk tenaga pendidik honorer, dan kaum buruh serabutan. Kondisi tersebut dinilainya tak sebanding dengan kebanggaan Pemkab Garut atas raihan WTP-nya.
“Bupati harus bisa menggaransi WTP yang diraih benar-betul murni prestasi. Bukan hasil dipaksakan melalui lobi atau cara lain yang negatif. Bupati juga jangan alergi terhadap sebagian masyarakat tajam memertanyakan kualitas WTP ini. Justru Bupati mesti bisa memberi pemahaman komprehensif soal obyektivitas dan kualitas WTP ini!” imbuh Dian.
Ungkapan senada dikemukakan Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut Dudi Supriadi. Menurutnya, diperlukan fokus anggaran untuk peningkatan kesejahteraan menuju visi mewujudkan masyarakat Garut bermartabat, adil, dan sejahtera sebagaimana dicanangkan Bupati, dan Wakil Bupati Garut.
“Berhasil tidaknya peningkatan kesejahteraan masyarakat ini, kita uji di akhir masa jabatan di LKPJ AMJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Bupati Garut). DPRD juga mudah-mudahan bisa menilainya obyektif. Apakah laporan keuangan Garut lebih baik, dan tertib dibandingkan dua tahun ke belakang, atau tidak?,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar tak menimbulkan keraguan publik maka LHP BPK RI itu harus dibuka ke publik agar diketahui gamblang. Terutama berkaitan penindaklanjutannya.
Ketua Fraksi PKS Ahab Syihabuddin menyatakan apresiasinya terhadap Bupati dan Wakil Bupati Garut serta jajarannya atas kepatuhannya terhadap aturan terutama dalam hal keuangan. Sehingga Garut meraih WTP kali keduanya.
“Semoga ini dapat mendorong melakukan perbaikan kinerja di bidang lain,” katanya.
Sumber lainnya sangat layak dipercaya katakan, justru kini yang patut diketahui, sejauhmana keluasan publik, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan, serta kondisi aspek finansial.
**********
(NZ, Jdh).
